Evaluasi Pj Wali Kota Tangerang, Mahasiswa Beri Raport Merah Kinerja Nurdin
Aksi demonstrasi mahasiswa yang tergabung dalam Cipayung Plus mengevaluasi satu semester kinerja Penjabat Wali Kota Tangerang Nurdin di depan gedung Pusat Pemerintahan Kota Tangerang, Selasa, 11 Juni 2024. (Foto : Istimewa)KOTA TANGERANG | TD — Kelompok mahasiswa yang tergabung dalam Cipayung Plu memberikan raport merah atas kinerja Penjabat (Pj) Wali Kota Tangerang Nurdin.
Penilaian tersebut disampaikan saat kelompok mahasiswa yang terdiri dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Tangerang, Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Kota Tangerang dan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Kota Tangerang (IMM) Kota Tangerang menggelar aksi demonstrasi di Pusat Pemerintahan Kota Tangerang, Selasa, 11 Juni 2024.
“Kami HMI Tangerang, GMNI, dan IMM, menilai Pj Wali Kota belum dapat mengambil keputusan yang pro terhadap rakyat,” kata Ketua Umum HMI Tangerang, Iqbal H. Haqqi dalam orasinya.
Lebih lanjut, Iqbal menjelaskan, banyak masalah publik di Kota Tangerang yang belum teratasi. Misalnya, penataan ruang kota, seperti lahan parkir pertamanan yang dikelola sekelompok orang. Kemudian, jaringan kabel listrik dan internet yang semrawut atau tidak tertata rapi.
“Juga ada banyak masalah lain yang belum diselesaikan seperti akses transportasi umum atau jam operasional alat berat, penyelesaian kinerja infrastruktur, penanganan sampah tanpa solusi yang komprehensif, dan BUMD yang terus merugi,” terangnya.
Iqbal juga menyoroti kebijakan rotasi pejabat yang bernuansa politis yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan.
“Penempatan pejabat PNS tidak dilakukan secara profesional, sehingga dapat menimbulkan krisis pelayanan publik,” tegasnya.
Sementara itu, Ketua GMNI Kota Tangerang, Reza Setiawan mempertanyakan ketegasan Nurdin terkait maraknya alat peraga kampanye (APK) Pilkada Serentak 2024 yang merajalela di ruang-ruang publik Kota Tangerang.
“Kami minta Pemkot Tangerang bertindak tegas membersihkan baliho dan banner yang terpasang di tempat fasilitas umum,” tegas Reza.
Menurut Reza, maraknya APK di ruang publik merusak keindahan tata kota. Terlebih lagi, melanggar Perda tentang ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat.
“Dengan ini, kami memberi raport merah untuk Pj Wali Kota Tangerang selama satu semester kepemimpinan, karena belum perubahan,” pungkasnya. (SN)
Pos terkait
