Stok ARV Duviral Langka, KPA Kabupaten Tangerang Audiensi dengan RSU Kabupaten Tangerang

TANGERANG | TD — Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Kabupaten Tangerang melakukan audiensi dengan RSU Kabupaten Tangerang menyusul langkanya stok obat Anti Retroviral (ARV) jenis Duviral di sejumlah fasilitas layanan kesehatan. Kelangkaan ini dikeluhkan penerima manfaat karena berdampak pada keberlanjutan terapi dan munculnya efek samping saat pasien dialihkan ke regimen pengganti.

Pertemuan berlangsung pada Senin, 18 Mei 2026, di Ruang Rapat Lantai 3 Gedung Instalasi Rawat Jalan RSU Kabupaten Tangerang. Audiensi dihadiri perwakilan Yayasan Cita Andaru Bersama (YCAB), mitra kerja penanggulangan HIV, serta sejumlah penerima manfaat layanan.

Baca Juga

5 hari  lalu

Pemkab Tangerang Perkuat Literasi Digital Guru lewat Pelatihan AI dan Koding

220 Nazwa

Pengelola Program KPA Kabupaten Tangerang, Eko Darmawan, mengatakan pihaknya menerima laporan dari penerima manfaat terkait kosongnya stok Duviral. Selain itu, sebagian pasien yang menggunakan regimen pengganti mengalami efek samping yang cukup mengganggu kondisi kesehatan.

Menurut Eko, saat ini terdapat sekitar 190 hingga 200 orang dewasa dan anak dengan HIV yang menjalani pengobatan di wilayah Kabupaten Tangerang. Dari jumlah tersebut, sekitar 160 orang menggunakan Duviral.

“Kami berharap penerima manfaat tetap mendapatkan pengobatan yang terbaik. KPA hadir untuk menjembatani agar kebutuhan pasien dan pelayanan tenaga medis tetap berjalan dengan baik,” ujar Eko.

Baca Juga

2 hari  lalu

Tips Sukses Wakil Wali Kota Serang: Harus Giat Belajar dan Berjejaring

147 Deni Kusuma

Perwakilan YCAB, Irwanto atau Bang Ir, mengatakan kelangkaan ini perlu diantisipasi sejak dini. Ia memperkirakan kebutuhan Duviral akan meningkat pada akhir 2026, mengingat banyak pasien yang kini berusia di atas 50 tahun dan mulai mengalami penurunan fungsi ginjal.

Menurutnya, penggunaan regimen lain seperti TLD pada sebagian pasien juga berpotensi menimbulkan efek samping, seperti gangguan fungsi ginjal hingga pengeroposan tulang.

Dokter dari tim PDP RSU Kabupaten Tangerang, dr. Nyoman, menjelaskan bahwa infeksi HIV dapat menimbulkan inflamasi kronis di dalam tubuh yang berdampak pada fungsi ginjal, hati, jantung, dan organ lainnya. Karena itu, pemilihan regimen ARV harus mempertimbangkan kondisi klinis pasien.

Ia menyebut, kebijakan pengobatan saat ini banyak diarahkan pada regimen TLD karena dinilai efektif menekan replikasi virus. Namun, setiap obat tetap memiliki risiko efek samping.

“Secara medis, penggunaan obat ini ibarat pedang bermata dua. Efektif, tetapi tetap memiliki risiko yang harus dipantau,” kata dr. Nyoman.

Ia menambahkan, sebelumnya tersedia beberapa regimen lain seperti Neviral dan Abacavir. Namun saat ini kedua jenis tersebut tidak lagi tersedia, sehingga tenaga medis hanya dapat menggunakan regimen yang ada. Kondisi menjadi sulit ketika pasien membutuhkan pergantian obat, tetapi stok regimen pengganti juga kosong.

Dalam audiensi tersebut, pihak rumah sakit menegaskan bahwa RSU hanya berfungsi sebagai tempat distribusi obat, sementara pengadaan sepenuhnya menjadi kewenangan Kementerian Kesehatan.

Dr. Nyoman menyarankan agar komunitas, yayasan, dan mitra kerja melakukan audiensi langsung ke Kementerian Kesehatan, khususnya kepada pejabat yang menangani perencanaan dan pengadaan obat, agar persoalan ini mendapat perhatian lebih cepat.

KPA Kabupaten Tangerang menilai kelangkaan ARV bukan kejadian baru. Eko Darmawan menyebut kondisi serupa hampir terjadi setiap tahun. Bahkan, berdasarkan data Sistem Informasi HIV AIDS (SIHA), jumlah obat yang diterima sering kali jauh di bawah pengajuan.

“Dalam satu pengajuan kami meminta 900, tetapi yang datang hanya 15,” ujarnya.

Sementara itu, Bang Ir menilai respons pemerintah pusat terhadap persoalan di lapangan masih belum optimal. Ia mencontohkan kejadian serupa di sejumlah daerah, termasuk Jawa Timur, Aceh, dan Banten, yang pernah mengalami kekosongan stok ARV hingga memicu aksi advokasi komunitas.

Melalui audiensi ini, para peserta berharap pemerintah pusat segera melakukan evaluasi distribusi ARV serta memastikan ketersediaannya secara merata, agar pelayanan terhadap orang dengan HIV tetap berjalan tanpa hambatan. (Ril)