Revolusi Pemuda di Era Akal Imitasi: Menjaga Nalar, Integritas, dan Keadilan Bersama PERADI RBA

OPINI | TD — Sejarah tidak bergerak hanya karena waktu berganti. Sejarah bergerak ketika manusia berani mempertanyakan keadaan, menolak ketidakadilan, dan mengambil tanggung jawab atas masa depannya. Dalam perjalanan bangsa Indonesia, pemuda pernah menjadi kekuatan penting yang ikut menentukan arah revolusi kemerdekaan. Kini, ketika kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) mengubah cara manusia belajar, bekerja, dan berkomunikasi, pertanyaan baru muncul: seperti apakah revolusi pemuda di era akal imitasi?

Pertanyaan ini bukan sekadar persoalan teknologi. Ia menyentuh sesuatu yang lebih mendasar: kemampuan manusia mempertahankan kebebasan berpikir, integritas moral, dan keberanian bertindak di tengah dunia yang semakin bergantung pada mesin.

Di sinilah pemikiran tentang revolusi pemuda menemukan relevansinya dengan dunia hukum, khususnya dengan keberadaan Perhimpunan Advokat Indonesia–Rumah Bersama Advokat (PERADI RBA). Sebab, ketika teknologi semakin mampu menghasilkan jawaban, masyarakat justru semakin membutuhkan manusia yang mampu menguji kebenaran, mempertimbangkan keadilan, dan bertanggung jawab atas keputusan.

Dari Revolusi Kemerdekaan Menuju Revolusi Kesadaran

Dalam Revoloesi Pemoeda, Ben Anderson mengkaji dinamika pemuda dalam pergolakan Indonesia pada masa pendudukan Jepang dan awal kemerdekaan. Sejarah tersebut mengingatkan kita bahwa pemuda bukan semata-mata kelompok berdasarkan usia. Mereka dapat menjadi kekuatan perubahan ketika keberanian, kesadaran politik, dan tindakan bertemu dalam momentum sejarah.

Pemuda pada masa revolusi menghadapi persoalan tentang siapa yang berhak menentukan masa depan bangsa. Hari ini, persoalannya memang berbeda. Generasi muda hidup di tengah arus informasi yang deras, algoritma yang memengaruhi perhatian, dan teknologi yang mampu menghasilkan tulisan, gambar, analisis, serta simulasi percakapan.

AI membuka kesempatan besar untuk memperluas akses pengetahuan. Seorang mahasiswa hukum dapat menggunakannya untuk memahami konsep yang sulit. Calon advokat dapat memanfaatkannya sebagai sarana belajar. Masyarakat dapat memperoleh penjelasan awal mengenai persoalan hukum yang dihadapinya.

Namun, kemudahan memperoleh jawaban tidak otomatis menghadirkan pemahaman. Tulisan yang tampak meyakinkan belum tentu benar. Analisis yang tersusun sistematis belum tentu mempertimbangkan seluruh fakta. Bahkan, jawaban yang terdengar objektif dapat mengandung kekeliruan atau bias.

Karena itu, revolusi pemuda hari ini tidak cukup berupa penguasaan teknologi. Ia harus menjadi revolusi kesadaran: keberanian untuk memeriksa, mempertanyakan, dan tidak menyerahkan penilaian moral sepenuhnya kepada mesin.

Ketika AI Memasuki Dunia Hukum

Dunia hukum merupakan salah satu bidang yang berpotensi memperoleh manfaat besar dari AI. Teknologi ini dapat membantu pencarian dokumen, penyusunan ringkasan, pengelompokan informasi, dan penelusuran awal terhadap persoalan hukum. Pekerjaan yang sebelumnya memerlukan waktu panjang dapat dilakukan dengan lebih efisien.

Tetapi hukum tidak semata-mata merupakan persoalan menemukan pasal atau menyusun argumentasi yang terlihat logis.

Di balik setiap perkara terdapat manusia, kepentingan, bukti, konteks sosial, dan konsekuensi yang nyata. Perkara yang sekilas serupa belum tentu memiliki keadaan yang identik. Satu fakta yang terlewat dapat mengubah arah analisis. Satu rujukan hukum yang keliru dapat menyesatkan strategi penanganan perkara.

AI juga dapat menghasilkan informasi hukum yang tidak akurat, termasuk rujukan atau putusan yang sebenarnya tidak ada. Karena itu, setiap hasil yang digunakan dalam pekerjaan profesional harus diperiksa melalui sumber hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

Bagi advokat, pertanyaan pentingnya bukan sekadar apakah AI dapat membantu menyelesaikan pekerjaan lebih cepat, melainkan bagaimana teknologi itu digunakan tanpa mengorbankan ketelitian, kerahasiaan klien, independensi profesional, dan tanggung jawab etik.

Mesin dapat membantu mengolah informasi. Namun, advokat tetap harus menilai relevansi bukti, menguji argumentasi, memahami keadaan klien, dan mempertanggungjawabkan tindakan profesionalnya.

Dengan kata lain, semakin canggih teknologi yang digunakan, semakin besar pula kebutuhan terhadap integritas penggunanya.

PERADI RBA dan Tantangan Generasi Baru Advokat

Dalam konteks ini, PERADI RBA memiliki ruang penting untuk berkontribusi terhadap pengembangan profesi advokat yang mampu menjawab perubahan zaman.

DPC PERADI Banten Raya masa bakti 2026–2030 menempatkan penguatan profesionalisme, integritas, solidaritas antaranggota, penjagaan kehormatan profesi, serta kontribusi bagi penegakan hukum dan keadilan sebagai bagian dari orientasi organisasi. Semangat tersebut dirangkum dalam nilai “Melayani, Berintegritas, dan Berwibawa.”

Ketiga nilai itu dapat dibaca sebagai landasan etik untuk menghadapi perkembangan AI.

Melayani berarti menempatkan kebutuhan masyarakat sebagai salah satu orientasi utama profesi. Teknologi seharusnya membantu memperluas akses terhadap informasi dan layanan hukum, bukan hanya menjadi alat untuk meningkatkan efisiensi bagi mereka yang sudah memiliki sumber daya. Pemanfaatan teknologi perlu diarahkan agar masyarakat lebih mudah memahami hak, kewajiban, dan pilihan hukum yang tersedia.

Berintegritas berarti tidak mengorbankan kejujuran demi kemudahan. Advokat yang menggunakan AI tetap harus memeriksa fakta, memastikan ketepatan dasar hukum, menjaga kerahasiaan informasi klien, serta mengakui tanggung jawab atas hasil pekerjaannya. Kecanggihan alat tidak dapat dijadikan alasan untuk melepaskan tanggung jawab profesional.

Berwibawa berarti menjaga kehormatan profesi melalui kompetensi, etika, dan kualitas pertimbangan. Kewibawaan advokat tidak lahir dari kemampuan menghasilkan dokumen yang tampak canggih, melainkan dari argumentasi yang dapat diuji, sikap yang dapat dipercaya, dan komitmen terhadap proses hukum yang adil.

Ketiga nilai tersebut menunjukkan bahwa adaptasi teknologi tidak harus berlawanan dengan etika profesi. Sebaliknya, teknologi dapat dimanfaatkan untuk memperkuat pelayanan, asalkan penggunaannya tetap berada dalam kerangka tanggung jawab hukum dan moral.

Bagi PERADI RBA, terutama di tingkat cabang, tantangan ini dapat menjadi kesempatan untuk mendorong pendidikan berkelanjutan, diskusi mengenai etika AI, peningkatan literasi digital advokat, dan penguatan layanan hukum kepada masyarakat.

Langkah-langkah tersebut merupakan peluang pengembangan yang relevan dengan tujuan organisasi, bukan pernyataan bahwa seluruh program itu telah dilaksanakan.

Pemuda, Hukum, dan Kemerdekaan Berpikir

Revolusi pemuda tidak berhenti ketika sebuah bangsa memperoleh kemerdekaan politik. Setiap generasi menghadapi tantangannya sendiri untuk menjaga makna kemerdekaan dalam kehidupan sehari-hari.

Pada era AI, salah satu tantangan itu adalah mempertahankan kemandirian berpikir. Ketika jawaban tersedia dalam hitungan detik, seseorang dapat tergoda untuk melewati proses memahami. Ketika argumen dapat dihasilkan secara otomatis, seseorang bisa lupa bahwa sebuah pendapat membutuhkan dasar dan pertanggungjawaban.

Dalam dunia hukum, kebiasaan semacam itu berbahaya. Keadilan tidak dapat dibangun hanya dari kalimat yang terdengar meyakinkan. Ia memerlukan pemeriksaan fakta, penalaran yang cermat, keterbukaan terhadap bukti yang berlawanan, dan kesediaan mengoreksi kesimpulan.

Generasi muda yang hendak memasuki profesi hukum karena itu perlu membangun dua kemampuan secara bersamaan: kecakapan menggunakan teknologi dan kemampuan menilai batas-batasnya.

Mereka perlu memahami bahwa AI bukan pengganti proses belajar. Teknologi dapat membantu membaca, tetapi tidak seharusnya menghilangkan kebiasaan membaca sumber asli. AI dapat menyusun kerangka argumentasi, tetapi tidak menggantikan kewajiban menguji argumentasi tersebut. AI dapat menyarankan solusi, tetapi keputusan profesional tetap menuntut penilaian manusia yang kompeten dan bertanggung jawab.

Di sinilah organisasi profesi dapat menjadi ruang penting bagi regenerasi. Advokat berpengalaman dapat membagikan pengetahuan dan pertimbangan etik, sementara generasi muda membawa kecakapan teknologi serta perspektif baru. Pertemuan keduanya dapat menghasilkan profesi yang tidak hanya mengikuti perkembangan zaman, tetapi juga mampu mengarahkan penggunaannya secara bertanggung jawab.

Dari Kecanggihan Menuju Keberpihakan pada Keadilan

Salah satu bahaya perkembangan teknologi adalah kecenderungan mengukur kemajuan hanya melalui efisiensi. Pekerjaan dianggap semakin baik ketika selesai lebih cepat, biaya berkurang, dan hasil dapat diproduksi dalam jumlah besar. Ukuran tersebut penting, tetapi tidak cukup untuk dunia hukum.

Layanan hukum yang cepat belum tentu adil apabila mengabaikan kebutuhan klien. Dokumen yang sempurna secara bahasa belum tentu kuat apabila dibangun dari fakta yang tidak teruji. Sistem yang efisien belum tentu berpihak pada masyarakat apabila hanya dapat diakses oleh kelompok yang memiliki sumber daya memadai.

Karena itu, ukuran kemajuan profesi hukum perlu mencakup pertanyaan yang lebih substantif: apakah teknologi membantu meningkatkan kualitas layanan? Apakah masyarakat semakin memahami haknya? Apakah proses pemeriksaan menjadi lebih teliti? Apakah integritas dan kerahasiaan tetap terlindungi?

Pertanyaan-pertanyaan ini sejalan dengan orientasi PERADI RBA untuk memperkuat kompetensi profesi, menjaga kehormatan advokat, dan memperluas kontribusi terhadap penegakan hukum serta keadilan bagi masyarakat.

Teknologi seharusnya menjadi sarana untuk mendekatkan hukum kepada manusia, bukan menciptakan jarak baru antara mereka yang memahami teknologi dan mereka yang tertinggal darinya.

Revolusi yang Dimulai dari Tanggung Jawab

Pada akhirnya, revolusi pemuda di era akal imitasi bukanlah perang melawan mesin. Ia adalah perjuangan untuk memastikan bahwa manusia tidak kehilangan kendali atas tujuan yang hendak dicapai melalui teknologi.

Dalam profesi advokat, perjuangan itu dapat dimulai dari kebiasaan sederhana: memeriksa setiap rujukan, menjaga kerahasiaan klien, tidak mengarang fakta, menguji argumentasi, dan berani mengatakan bahwa sebuah jawaban belum cukup kuat untuk dijadikan dasar tindakan.

Bagi generasi muda, revolusi itu berarti berani belajar lebih dalam daripada sekadar mengumpulkan jawaban. Bagi organisasi profesi, revolusi itu berarti menyiapkan lingkungan yang memungkinkan kompetensi teknologi tumbuh bersama integritas dan etika. Bagi masyarakat, revolusi itu berarti memastikan bahwa perkembangan teknologi benar-benar memperluas akses terhadap keadilan.

Semangat tersebut relevan dengan PERADI RBA dan nilai yang diusung DPC PERADI Banten Raya: melayani, berintegritas, dan berwibawa.

Sebab, kecerdasan yang tidak disertai tanggung jawab dapat menjadi alat yang berbahaya. Pengetahuan yang tidak diuji dapat berubah menjadi kekeliruan. Dan kewenangan yang tidak dibatasi oleh integritas dapat menjauhkan hukum dari tujuan utamanya.

Revolusi pemuda hari ini, dengan demikian, tidak hanya berlangsung di ruang digital. Ia juga berlangsung di ruang pendidikan, organisasi profesi, kantor hukum, ruang sidang, dan tengah masyarakat yang membutuhkan keadilan.

AI mungkin dapat membantu manusia menghasilkan jawaban. Namun, manusia tetap harus menentukan pertanyaan yang layak diajukan, nilai yang perlu dijaga, dan tindakan yang dapat dipertanggungjawabkan. Pada era ketika kecerdasan dapat diimitasi, integritas tidak boleh sekadar disimulasikan.

Di situlah revolusi pemuda menemukan maknanya. Bukan hanya menjadi generasi yang menguasai teknologi, melainkan generasi yang mampu menggunakannya untuk melayani manusia, menjaga kehormatan profesi, dan memperjuangkan keadilan.

Dan bagi PERADI RBA, tantangan zaman ini dapat menjadi momentum untuk memperkuat rumah bersama advokat sebagai ruang tumbuhnya profesionalisme, integritas, solidaritas, dan pengabdian kepada masyarakat.

Penulis: Raden Elang Yayan Maulana,
Seorang Advokat, Ketua Terpilih DPC Peradi RBA Banten Masa Bakti 2026-2030. (*)