Evaluasi MBG, Ali Rif’an Dorong Anggaran Kuliah Gratis bagi Mahasiswa

KOTA TANGSEL | TD — Direktur Eksekutif Arus Survei Indonesia, Ali Rif’an, mendorong evaluasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan mengusulkan agar pemerintah mengkaji kemungkinan mengalokasikan sebagian anggarannya untuk mendukung kuliah gratis bagi mahasiswa. Menurutnya, evaluasi diperlukan agar kebijakan pemerintah semakin tepat sasaran dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

Usulan tersebut disampaikan Ali Rif’an, yang juga dosen FISIP UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, dalam forum Refleksi Dua Tahun Prabowo-Gibran yang diselenggarakan Poros Alternatif dan Nusa Persada Muda di Bi Coffee, Sawah Baru, Ciputat, Kota Tangsel, Selasa (27/10).

Dalam forum tersebut, Ali menilai kinerja pemerintahan Prabowo-Gibran perlu dievaluasi melalui tiga parameter, yakni output atau keluaran program, outcome atau perubahan yang dihasilkan, serta impact atau dampak jangka panjang terhadap masyarakat.

“Dari output oke, dari outcome relatif oke, tetapi dari impact menurut saya masih tanda tanya,” ujar Ali.

Menurutnya, pelaksanaan sejumlah program prioritas pemerintah perlu diikuti pengukuran dampak yang lebih mendalam. Keberhasilan program tidak cukup dilihat dari jumlah kegiatan yang terlaksana atau banyaknya penerima manfaat, tetapi juga dari perubahan nyata yang dihasilkan.

Ali mencontohkan, dampak MBG perlu diukur dari kontribusinya terhadap penurunan angka stunting. Sementara itu, program Koperasi Desa Merah Putih perlu dievaluasi berdasarkan kemampuannya membangun ekosistem ekonomi kerakyatan dan mengurangi kesenjangan sosial.

Ali Rif’an Soroti Prioritas Anggaran MBG

Ali mengusulkan agar pemerintah mengevaluasi pelaksanaan MBG dan mempertimbangkan pemfokusan program pada wilayah yang benar-benar membutuhkan, terutama daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

Menurutnya, kebutuhan masyarakat di setiap daerah tidak selalu sama. Di sejumlah wilayah, pemenuhan gizi masih menjadi persoalan mendasar. Namun, di wilayah lain, keterbatasan akses pendidikan dan tingginya biaya kuliah juga menjadi persoalan yang perlu mendapat perhatian pemerintah.

Atas dasar itu, Ali mendorong pemerintah mengkaji kemungkinan mengalokasikan sebagian anggaran MBG untuk mendukung pendidikan tinggi gratis bagi mahasiswa.

“Kalau soal pendidikan gratis, lebih khusus adalah mahasiswa, saya sangat setuju,” katanya.

Ali menyebut angka Rp80 triliun sebagai perkiraan kebutuhan anggaran kuliah gratis. Ia mengajukan gagasan agar kebutuhan tersebut dikaji melalui evaluasi dan penataan ulang alokasi anggaran pemerintah.

Menurut Ali, perluasan akses pendidikan tinggi dapat menjadi investasi jangka panjang untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Manfaatnya tidak hanya dirasakan mahasiswa, tetapi juga berpotensi memberikan dampak bagi keluarga dan lingkungan sosial mereka.

Meski demikian, usulan tersebut merupakan pandangan Ali dalam forum refleksi. Besaran kebutuhan anggaran, skema pembiayaan, dan konsekuensi perubahan alokasi anggaran masih memerlukan kajian lebih lanjut.

Pemerintah Perlu Perkuat Konsolidasi Teknokratik

Selain persoalan anggaran, Ali menilai pemerintahan Prabowo-Gibran perlu memperkuat konsolidasi teknokratik. Pemerintah, menurutnya, perlu memastikan program prioritas dilaksanakan secara efektif, tepat sasaran, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

“Sekarang kita mendorong pemerintahan Prabowo-Gibran melakukan konsolidasi teknokratik,” ujar Ali.

Ia menilai program-program pemerintah memiliki orientasi pembangunan sumber daya manusia. Namun, keberhasilannya bergantung pada kemampuan pemerintah menerjemahkan visi menjadi kebijakan yang tepat dan terukur.

Ali juga menyoroti tantangan komunikasi pemerintah dalam menyampaikan program dan capaian kepada masyarakat. Menurutnya, akurasi informasi, konsistensi data, dan ketepatan sasaran komunikasi menjadi aspek yang perlu diperhatikan.

“Program-programnya sudah oke menurut saya. Tetapi bagaimana mengomunikasikan program itu kepada masyarakat dengan akurat dan tepat, itu masih tantangan,” katanya.

Ia menambahkan, strategi komunikasi pemerintah perlu menyesuaikan karakter kelompok masyarakat, termasuk generasi muda yang akrab dengan media digital dan konten audiovisual.

Di sisi lain, Ali mengingatkan bahwa persoalan ekonomi sehari-hari, seperti stabilitas harga kebutuhan pokok, ketersediaan lapangan kerja, dan kemiskinan, juga perlu menjadi perhatian. Capaian ekonomi makro, menurutnya, harus diikuti perbaikan kondisi ekonomi mikro agar manfaat pembangunan benar-benar dirasakan masyarakat.

Khamami Zada Soroti Pelaksanaan Program Pemerintah

Dalam forum yang sama, Guru Besar Bidang Politik Islam UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Prof. Dr. Khamami Zada, M.A., menilai program pemerintah yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat perlu dilihat dari tujuan sekaligus pelaksanaannya.

Menurut Khamami, program-program yang dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat perlu didukung tata kelola yang baik, kualitas aparatur, serta pengawasan yang memadai. Besarnya anggaran dan idealisme kebijakan tidak dengan sendirinya menjamin keberhasilan apabila pelaksanaannya menghadapi banyak kendala.

“Tantangannya adalah bagaimana menjaga program populis ini dalam lima tahun itu kemudian menjadi minim kendala dan hambatan, sehingga benar-benar menjadi program untuk kemaslahatan publik,” ujar Khamami.

Ia menekankan pentingnya peran aparatur dan jajaran pemerintahan dalam menerjemahkan gagasan besar menjadi program yang benar-benar bermanfaat bagi masyarakat.

Khamami juga mengingatkan perlunya mengantisipasi potensi penyimpangan agar pelaksanaan program tetap sesuai dengan tujuan awal dan tidak merugikan kepentingan publik.

“Lima tahun ke depan akan menjadi ujian yang paling serius dari pemerintahan ini, apakah berhasil menciptakan kemaslahatan publik bagi rakyat Indonesia,” katanya.

Evaluasi Berorientasi pada Manfaat bagi Rakyat

Pandangan Ali Rif’an dan Khamami Zada bertemu pada satu persoalan utama: keberhasilan kebijakan publik tidak cukup diukur dari banyaknya program yang diluncurkan, tetapi juga dari kualitas pelaksanaan dan manfaat yang diterima masyarakat.

Ali menekankan perlunya evaluasi berdasarkan keluaran, perubahan, dan dampak jangka panjang, termasuk penataan prioritas anggaran agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Sementara itu, Khamami menyoroti pentingnya pelaksanaan, pengawasan, dan kemampuan aparatur memastikan program berjalan sesuai tujuan.

Refleksi dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran tersebut menjadi momentum untuk meninjau kembali efektivitas kebijakan pemerintah. Evaluasi diperlukan bukan semata-mata untuk menilai capaian, melainkan juga untuk memastikan anggaran negara digunakan secara tepat dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. (Red)