Politisi PKS: Wahidin Halim Bukan Gubernur Suka Pencitraan
Politisi PKS Miftahudin (kanan) saat acara diskusi media dan rilis survei Indonesia Political Opinion yang mengevaluasi evaluasi kinerja masa pandemi dan dampak konstelasi politik di Provinsi Banten, Sabtu 11 Desember 2021. (Foto: Mohamad Romli/TangerangDaily) BANTEN | TD — Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Miftahudin menilai, sosok Wahidin Halim adalah gubernur yang tidak pandai beretorika dan tidak suka pencitraan.
Pernyataan Miftahudin tersebut menanggapi hasil survei Indonesia Political Opinion (IPO) yang menyatakan 57% masyarakat Banten puas dan 11% sangat puas atas kinerja Wahidin Halim. Sedangkan 23% menyatakan tidak puas dan hanya 9% yang menyatakan sangat tidak puas.
“Saya melihat hasil survei ini menunjukkan bahwa Pak Wahidin tidak pandai retorika, tidak seperti gubernur yang lain. dan dia juga tidak menonjolkan pencitraan. Tapi dia kerja, kerja, kerja,” ujarnya saat diskusi media dan rilis survei IPO tersebut, Sabtu 11 Desember 2021.
Dalam rilis survei yang berlangsung di salah satu rumah makan di kecamatan Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang, Miftahudin juga mengaku cukup kaget, karena meskipun publikasi oleh Pemerintah Provinsi Banten kalah jika di bandingkan dengan DKI Jakarta, tetapi kinerja WH mendapatkan penilaian baik oleh masyarakat.
Anggota DPRD Provinsi Banten tersebut juga mengatakan, hasil survei itu selaras dengan berbagai penghargaan yang diperoleh oleh WH. Di antaranya dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). “Banten 5 besar untuk pencegahan korupsi. Itu diterapkan dengan transparansi pembahasan dan pelaksanaan APBD,” katanya.
Prestasi lainnya, kata dia, Wahidin mendapatkan penghargaan soal transparansi dari Komisi Informasi Provinsi Banten. “Ini menunjukkan bahwa Wahidin Halim melakukan reformasi birokrasi. Walaupun cap korupsi masih ada, tapi dia langsung memberikan hukuman juga, tegas. Bahwa dia tidak terlibat. Bukan hanya memberikan sanksi hukum, tapi juga dipecat dari ASN,” katanya.
Ia juga menilai, pembangunan infrastruktur selama kepemimpinan Wahidin Halim berhasil. Di mana, berdasarkan rilis Dinas Pekerjaan Umum Banten, 98% dari target pembangunan jalan provinsi, telah terealisasi. “Artinya Banten infrastruktur jalannya selesai dibangun oleh Pak Wahidin Halim. Walaupun ada pandemi selama dua tahun, dia tetap bisa menyelesaikan,” katanya.
Masih di sektor infrastruktur, lanjut Miftahudin, WH juga berhasil membangun rumah sakit tanpa kelas. “Bahkan dia berstatemen akan membangun rumah sakit untuk yang ketergantungan obat dan rumah sakit jiwa. Juga akan membangun puluhan SMA dan SMK.”
Penghargaan untuk Wahidin Halim
Menurut Miftahudin, kerja-kerja Wahidin Halim telah membuahkan hasil, walaupun terkenal sebagai gubernur yang tidak pandai beretorika, cenderung apa adanya. Sehingga dampaknya terasa oleh masyarakat. “Dia juga mendapatkan award di bidang kesehatan.”
Penilaian terhadap kinerja pemerintah daerah, kata dia, meliputi 4 hal, yaitu reformasi birokrasi, pendidikan, infrastruktur, dan kesehatan. “Ini menjadi fokus dia (Wahidin Halim),” kata Miftahudin.
Kinerja Pemprov Banten dan Wahidin Halim Memuaskan
Hasil survei IPO, kinerja penanganan Pandemi Covid-19 di Provinsi Banten mendapatkan penilaian sangat baik, dengan total persepsi 69 persen. Hal ini di pengaruhi oleh persepsi publik terkait kepuasan pada layanan kesehatan 61 persen, keterbukaan informasi terkait pandemi 74 persen, sosialisasi protokol kesehatan 49 persen, ketegasan dalam implementasi kebijakan PSBB/PPKM 53 persen.
Sementara, tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Wahidin Halim, 57% masyarakat puas dan 11% sangat puas. Sedangkan 23% menyatakan tidak puas dan hanya 9% yang menyatakan sangat tidak puas.
Hasil survei yang berlangsung pada periode 29 November – 2 Desember 2021 tersebut juga menyebutkan tingkat popularitas Wahidin Halim menyentuh 89.6%. Sedangkan Rano Karno 87.5%, Adhika Hazrumy 76.9% dan Iti Octavia Jayabaya 44.7 persen.
Survei ini mengukur persentase pengetahuan empiris publik terhadap konstelasi politik di tahun pemilihan 2024. Serta menguji preferensi pemilih apakah kinerja pemerintah daerah selama ini menjadi rujukan pemilihan atau tidak. Juga mengumpulkan alasan empiris yang akan jadi rujukan memilih. Melibatkan 1.200 responden yang tersebar di delapan Kabupaten/Kota Provinsi Banten. Pengambilan sample menggunakan teknik multistage random sampling (MRS) dengan tingkat akurasi data 95% memiliki pengukuran kesalahan (sampling error) 2.50%. (Red/Rom)
Pos terkait
