Bukan Sekadar Aplikasi, DATARA Jadi Titik Temu Data Tunggal Pengentasan Kemiskinan di Tangsel
DATARA membantu Pemkot Tangsel menyatukan data kemiskinan agar program bantuan lebih terarah, efektif, dan tepat sasaran. (Foto: Ist) KOTA TANGSEL | TD — Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Tangsel) membenahi persoalan klasik dalam pengentasan kemiskinan di tingkat daerah yang selama ini salah satunya dipicu oleh ketidaksinkronan data antarperangkat daerah.
Sebelum integrasi data dilakukan, sejumlah perangkat daerah masih menggunakan basis data masing-masing, termasuk lembar kerja Excel dengan format dan pembaruan yang berbeda. Kondisi tersebut berisiko menimbulkan tumpang tindih program, pemborosan anggaran, hingga warga yang semestinya menerima bantuan justru tidak terakomodasi.
Pemkot Tangsel kini mengubah pola tersebut melalui DATARA (Data Rakyat Tangerang Selatan), sebuah platform yang dirancang untuk mengintegrasikan berbagai sumber data sebagai rujukan bersama dalam perencanaan dan pelaksanaan program pemerintah.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Tangerang Selatan, Tubagus Asep Nurdin, menegaskan bahwa DATARA tidak sekadar dibangun sebagai aplikasi atau dashboard baru dalam sistem pemerintahan digital.
Menurutnya, substansi utama DATARA adalah membangun keseragaman rujukan data sehingga seluruh perangkat daerah bekerja berdasarkan basis informasi yang sama.
“Dulu, masing-masing dinas mempunyai data Excel sendiri-sendiri. Dinas A punya catatan versi sendiri, Dinas B punya data versi lain. Akibatnya, intervensi program kerap tidak sinkron. Esensi DATARA adalah menyatukan semuanya agar setiap dinas menggunakan satu sumber data yang sama,” ujar Asep dalam keterangannya, Sabtu (12/9/2026).
DATARA mengintegrasikan berbagai sumber data yang diselaraskan dengan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) serta dilengkapi data sektoral daerah.
Integrasi tersebut menjadi instrumen bagi Pemkot Tangsel untuk melakukan pemetaan kebutuhan sekaligus mencocokkan sasaran dengan program intervensi yang dijalankan masing-masing perangkat daerah.
Asep mengatakan, penggunaan basis data yang sama memungkinkan pemerintah melakukan cross-check terhadap penerima manfaat dan program yang diberikan. Dengan demikian, potensi salah sasaran maupun intervensi yang berulang terhadap warga yang sama dapat ditekan.
“Jangan sampai ada warga yang benar-benar berhak justru tidak tersentuh karena datanya tercecer di dinas lain. Sebaliknya, kita juga mencegah APBD membiayai intervensi berulang pada sasaran yang sama sementara kelompok lain belum tertangani. Dengan data yang sama, bantuan menjadi tepat sasaran sesuai kebutuhan riil,” tegasnya.
Menurut Asep, pendekatan satu data juga mengubah pola kerja birokrasi dalam menangani kemiskinan yang bersifat multidimensi.
Penanganan kemiskinan tidak lagi dipandang sebagai tugas satu perangkat daerah, melainkan membutuhkan intervensi lintas sektor sesuai karakteristik persoalan yang dihadapi masyarakat.
Melalui rujukan data yang sama di DATARA, perangkat daerah dapat menjalankan intervensi secara lebih terkoordinasi berdasarkan kewenangan masing-masing.
Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, hingga Dinas Koperasi dan UMKM, misalnya, dapat menangani keluarga yang sama dari aspek berbeda berdasarkan kebutuhan yang terpetakan dalam basis data.
“Teknologi hanyalah alat. Tujuan utama kita bukan sekadar membuat aplikasi baru, melainkan memastikan setiap rupiah anggaran untuk pengentasan kemiskinan benar-benar tepat sasaran karena setiap dinas berpijak pada data yang sama. Tidak ada lagi ego sektoral atau perbedaan data antarinstansi,” pungkasnya. (*)
Pos terkait
Pos Terbaru
