Pendidikan yang Memiskinkan: Ketika Sekolah Gagal Melahirkan Nalar Kritis
Mohamad Romli (Foto: Dok. Pribadi Penulis) KOLOM | TD — Ada ironi yang terus berulang dalam dunia pendidikan kita: semakin tinggi jenjang sekolah seseorang, tidak selalu berbanding lurus dengan kedalaman cara berpikirnya. Banyak yang terlatih berbicara, tetapi tidak terbiasa berpikir. Banyak yang mampu menyampaikan pendapat, tetapi tidak memiliki fondasi kritis untuk mempertanggungjawabkannya. Di titik inilah pendidikan diam-diam mengalami kemiskinan—bukan pada fasilitas atau kurikulum semata, melainkan pada orientasi dasarnya.
Ketika pendidikan direduksi hanya sebagai sarana membekali siswa dengan keterampilan beropini, bukan berpikir kritis, maka yang lahir adalah generasi pengulang. Mereka lihai merangkai kata, tetapi sesungguhnya hanya menjiplak gagasan yang sudah ada. Opini menjadi komoditas, bukan hasil pergulatan intelektual. Dalam situasi seperti ini, sekolah tidak lagi menjadi ruang pencarian makna, melainkan sekadar pabrik produksi jawaban.
Kritik terhadap model pendidikan semacam ini sebenarnya bukan hal baru. Paulo Freire, seorang filsuf pendidikan asal Brasil, sejak lama telah mengingatkan tentang bahaya pendidikan yang ia sebut sebagai banking education. Dalam model ini, siswa diperlakukan layaknya “rekening kosong” yang harus diisi dengan pengetahuan oleh guru. Pengetahuan ditransfer secara satu arah, tanpa ruang dialog yang setara. Akibatnya, siswa tidak didorong untuk memahami, melainkan hanya menghafal dan mereproduksi.
Freire menilai bahwa pendidikan seperti ini justru melanggengkan penindasan, karena mematikan daya kritis individu. Ketika siswa tidak dilatih untuk mempertanyakan realitas, mereka akan cenderung menerima dunia apa adanya. Pendidikan kehilangan fungsi emansipatorisnya—ia tidak lagi membebaskan, melainkan justru membelenggu kesadaran.
Apa yang dikritik Freire terasa relevan dengan praktik pendidikan hari ini. Di banyak ruang kelas, keberhasilan masih diukur dari seberapa tepat siswa menjawab soal, bukan dari seberapa dalam mereka memahami persoalan. Diskusi sering kali berubah menjadi ajang mencari jawaban yang “diinginkan guru,” bukan eksplorasi berbagai kemungkinan makna. Bahkan dalam tugas menulis, orisinalitas kerap kalah oleh kepatuhan terhadap format.
Lebih problematis lagi, budaya menjiplak—baik secara terang-terangan maupun terselubung—perlahan dianggap lumrah. Siswa terbiasa menyalin dari internet, mengutip tanpa memahami, bahkan mengandalkan kecerdasan buatan tanpa proses refleksi. Hal ini bukan semata kesalahan individu, melainkan cerminan dari sistem yang tidak menuntut keaslian berpikir. Ketika proses lebih dihargai sebagai formalitas daripada substansi, maka yang tumbuh adalah mentalitas instan.
Di sisi lain, kita juga menyaksikan bagaimana kemampuan beropini sering disalahartikan sebagai indikator kecerdasan. Media sosial, misalnya, mendorong siapa pun untuk berbicara tentang apa saja, kapan saja. Namun tanpa landasan berpikir kritis, opini hanya menjadi kebisingan. Ia tidak memperkaya wacana, justru sering memperkeruhnya. Dalam konteks ini, pendidikan yang gagal membangun nalar kritis turut berkontribusi pada krisis kualitas diskursus publik.
Padahal, esensi pendidikan bukan sekadar mentransfer pengetahuan, melainkan membentuk cara berpikir. Berpikir kritis bukan berarti selalu menolak, tetapi kemampuan untuk menimbang, menganalisis, dan memahami secara mendalam. Ia menuntut keberanian untuk bertanya: mengapa sesuatu dianggap benar? Siapa yang diuntungkan dari kebenaran itu? Apakah ada perspektif lain yang diabaikan?
Pendidikan yang sehat seharusnya memberi ruang bagi pertanyaan-pertanyaan semacam ini. Guru tidak lagi menjadi satu-satunya sumber kebenaran, melainkan fasilitator dialog. Siswa tidak diposisikan sebagai objek, tetapi subjek yang aktif membangun pengetahuan. Dalam kerangka ini, belajar bukan sekadar menerima, tetapi juga mengolah dan bahkan mencipta.
Tentu, mengubah paradigma pendidikan bukan perkara mudah. Ia berkaitan dengan sistem yang kompleks: kurikulum, metode evaluasi, hingga budaya belajar itu sendiri. Namun, perubahan harus dimulai dari kesadaran bahwa pendidikan tidak boleh berhenti pada kemampuan beropini. Tanpa fondasi berpikir kritis, opini hanya akan menjadi gema—berulang, tetapi kosong.
Jika pendidikan terus berjalan dalam pola yang memiskinkan ini, maka kita sedang menyiapkan generasi yang rapuh secara intelektual. Mereka mungkin terlihat percaya diri, tetapi mudah terombang-ambing oleh arus informasi. Mereka cepat bereaksi, tetapi tidak cukup dalam untuk memahami.
Pada akhirnya, pertanyaannya sederhana namun mendasar: apakah kita ingin pendidikan yang menghasilkan manusia yang patuh, atau manusia yang berpikir? Jika jawabannya adalah yang kedua, maka sudah saatnya kita menggeser orientasi—dari sekadar mengajar apa yang harus dipikirkan, menuju bagaimana cara berpikir. Sebab hanya dengan itulah pendidikan dapat benar-benar membebaskan, bukan memiskinkan.
Penulis: Mohamad Romli, Penikmat Teks Filsafat dan Tasawuf, Redaktur TangerangDaily. (*)
Pos terkait
Pos Terbaru
....
..
...
.
