Banten/NasionalBerita

Pemda Diminta Gunakan Data untuk Turunkan Angka Kemiskinan Ekstrem

37
×

Pemda Diminta Gunakan Data untuk Turunkan Angka Kemiskinan Ekstrem

Sebarkan artikel ini
Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy, saat membuka acara Pembelajaran Inovasi dan Praktik Baik bertajuk Pemanfaatan Data P3KE untuk Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem di Jakarta, pada Selasa, 9 Juli 2024. (Foto : Istimewa)
Bagikan:

JAKARTA | TD — Pemerintah daerah (Pemda) diharapkan dapat memaksimalkan data untuk menyasar Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) guna menekan angka kemiskinan ekstrem di daerah masing-masing.

Data P3KE dengan informasi sosial ekonomi by name by address memiliki profil masyarakat miskin ekstrem. Sehingga sasaran data dapat lebih tepat yang menjadi kunci penting dalam mendukung upaya pengentasan kemiskinan ekstrem.

Hal ini terungkap pada seminar Pembelajaran Inovasi dan Praktik Baik “Pemanfaatan Data P3KE untuk Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem” yang buka langsung oleh Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy, di Jakarta, pada Selasa, 9 Juli 2024.

Dalam sambutannya, Muhadjir menjelaskan, berdasarkan Inpres nomor 4 tahun 2022, pemerintah menggunakan data P3KE sebagai acuan untuk menentukan target penerima program penanggulangan kemiskinan ekstrem. “Hasilnya, dalam dua tahun terakhir, kemiskinan ekstrem menurun”, jelas Muhadjir.

Ia menekankan berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik yang menyebutkan penurunan angka kemiskinan sebesar 9,03 persen pada Maret 2024 dibandingkan Maret 2023 9,36 persen dan Kemiskinan ekstrem 0,83 persen pada Maret 2024 dibandingkan dengan kondisi Maret 2023 yang besarnya 1,12 persen.

Penurunan angka kemiskinan ekstrem ini, menurut Muhadjir, tidak lepas dari upaya pemerintah daerah memadankan data P3KE dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Kementerian Sosial, data kependudukan BKKBN, dan data kependudukan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di setiap daerah. Sehingga didapatkan data nama, alamat, serta kondisi masyarakat miskin ekstrem yang tepat dan cermat sebagai penerima manfaat program penanggulangan kemiskinan ekstrem.

“Dari data By Name By Address itu, pemerintah bisa lebih tepat memberikan program penanggulangan kemiskinan ekstrem kepada masyarakat”, jelas Muhadjir.

Hadir dalam forum sebagai pembicara ialah Kepala Bappeda Provinsi Riau Ermi Juli Harnis, Kepala Bappeda Kabupaten Lombok Barat Akhmad Saikhu, dan Kepala Bappeda Kota Tebing Tinggi Erwin Suheri Damanik.

Pemerintah daerah melihat penggunaan data P3KE telah membantu dalam penerapan program penanggulangan menjadi lebih tepat sasaran. Kepala Bappeda Provinsi Riau Erni Juli Harnis menjelaskan, setelah melakukan verifikasi dan validitas data P3KE, pemerintah provinsi Riau menemukan ketidaktepatan data penerima program (exclusion error). “Setelah diperbaiki, pemerintah daerah dapat mengarahkan lebih tepat setiap program penanggulangan kemiskinan kepada masyarakat yang tercantum di data P3KE”, jelas Erni.

Selain data P3KE digunakan oleh pemerintah daerah sebagai basis data penerima program penanggulangan kemiskinan, menurut Kepala Bappeda Kota Tebing Tinggi Erwin Suheri Damanik, data P3KE juga digunakan untuk program penanggulangan kemiskinan yang dilakukan oleh mitra pemerintah, yaitu lembaga non pemerintah, akademisi, dan industri/pelaku usaha.

Erwin menjelaskan, pemerintah daerah dapat mengarahkan mitra pemerintah yang memiliki program penanggulangan kemiskinan untuk menggunakan data P3KE dalam menentukan penerima program.

“Dengan CSR perusahaan, kami mengadakan pelatihan menjahit dan teknisi motor dengan lima puluh persen pesertanya berasal dari keluarga miskin yang terdata di P3KE”, terang Erwin. “Kami juga melatih kelompok perempuan dalam PKE untuk belajar tata rias sehingga dapat mendorong peningkatan pendapatannya”, tambahnya.

Sedangkan, Kepala Bappeda Kabupaten Lombok Barat Akhmad Saikhu menjelaskan pengalaman yang sama dimana data P3KE mendorong pemerintah daerah lebih jelas menargetkan kelompok masyarakat dalam pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan. “Pemerintah daerah mampu menurunkan angka kemiskinan ekstrem dari 1,83 persen di tahun 2022 menjadi 1,17 persen di tahun 2023”, terang Akhmad.

Sebagai penutup, Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial Kemenko PMK Nunung Nuryartono berharap pemerintah daerah terus menggiatkan program peningkatan akses pendidikan dan keterampilan, dan pemberdayaan ekonomi lokal dalam upaya mencapai target nol persen kemiskinan ekstrem.

Pembelajaran Inovasi dan Praktik Baik “Pemanfaatan Data P3KE untuk Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem” turut dihadiri oleh Kepala Deputi bidang Statistik Sosial Badan Pusat Statistik Ateng Hartono, Kepala Bagian Perencanaan Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri Wahyu Suharto, Kepala Kebijakan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Elan Satriawan, serta perwakilan pemerintah daerah se-Indonesia yang hadir secara daring. (Ril)

Bagikan: