Denny Charter Ragukan Survei Kepuasan Pemerintah 72 Persen, Sebut Angka Realistis 40-55 Persen
Denny Charter memaparkan analisisnya terkait hasil survei kepuasan publik terhadap pemerintah yang dinilainya tidak mencerminkan kondisi ekonomi masyarakat saat ini. (Foto: Ist) JAKARTA | TD – Wakil Ketua Umum Pimpinan Nasional (Pimnas) Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) sekaligus Peneliti Lembaga Riset Index Institute, Denny Charter, meragukan hasil sejumlah survei yang menempatkan tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintah di atas 70 persen. Menurutnya, dengan kondisi ekonomi yang masih menghadapi berbagai tekanan, angka kepuasan yang lebih realistis saat ini berada pada kisaran 40 hingga 55 persen.
Pernyataan tersebut disampaikan Denny sebagai respons terhadap hasil survei beberapa lembaga yang menunjukkan tingkat kepuasan publik terhadap pemerintah masih berada pada level tinggi. Data IndexPolitica mencatat angka kepuasan sebesar 70,77 persen, sementara Poltracking Indonesia merilis angka 72,2 persen.
Menurut Denny, capaian tersebut sulit dijelaskan apabila dikaitkan dengan berbagai tantangan yang sedang dihadapi masyarakat, mulai dari tekanan terhadap daya beli, ketidakpastian investasi, pelemahan nilai tukar rupiah, hingga berbagai persoalan struktural ekonomi lainnya.
“Estimasi 40 hingga 55 persen bukan sekadar asumsi. Angka itu dibangun berdasarkan pendekatan ekonomi politik, psikologi perilaku, dan pola historis negara-negara berkembang yang menghadapi tantangan serupa. Dalam situasi ekonomi seperti sekarang, angka kepuasan di atas 70 persen menurut saya sulit dijelaskan secara rasional,” ujar Denny salam keterangan tertulisnya dilansir TangerangDaily, Sabtu, 6 Juni 2026.
Dalam analisanya, Denny menjelaskan bahwa faktor ekonomi masih menjadi penentu utama dalam membentuk persepsi masyarakat terhadap pemerintah. Ia merujuk pada teori economic voting yang menyebut bahwa kepuasan publik sangat dipengaruhi oleh kondisi ekonomi yang dirasakan secara langsung oleh masyarakat.
Menurutnya, pertumbuhan ekonomi yang belum mencapai target, tingginya harga sejumlah kebutuhan pokok, serta masih dominannya sektor pekerjaan informal menjadi indikator bahwa sebagian masyarakat masih menghadapi tekanan ekonomi yang cukup berat.
“Dalam kondisi pertumbuhan ekonomi yang belum optimal dan daya beli yang tertekan, masyarakat cenderung memberikan evaluasi yang lebih kritis terhadap pemerintah. Pengalaman berbagai negara berkembang menunjukkan bahwa tingkat kepuasan publik jarang bertahan di atas 60 persen ketika tekanan ekonomi masih dirasakan secara luas,” katanya.
Selain faktor ekonomi, Denny juga menyoroti adanya kesenjangan antara ekspektasi publik dan realisasi berbagai program pemerintah. Menurutnya, tingginya harapan masyarakat pada awal pemerintahan dapat berubah menjadi penilaian yang lebih kritis apabila manfaat program belum dirasakan secara merata.
Ia mencontohkan sejumlah program prioritas pemerintah yang secara konsep mendapat dukungan publik, tetapi masih menghadapi tantangan dalam implementasi di lapangan.
“Ketika masyarakat belum merasakan dampak langsung dari program-program tersebut, sementara tekanan ekonomi tetap ada, maka persepsi terhadap kinerja pemerintah akan ikut terpengaruh,” ujarnya.
Denny juga menilai faktor kepercayaan publik dan perkembangan media sosial turut memengaruhi pembentukan opini masyarakat. Ia melihat adanya perbedaan persepsi antara kelompok masyarakat pedesaan dan perkotaan, terutama terkait isu inflasi, lapangan kerja, dan kondisi ekonomi rumah tangga.
Menurutnya, masyarakat perkotaan dan kelas menengah cenderung lebih sensitif terhadap persoalan ekonomi dibanding kelompok masyarakat yang masih menerima manfaat langsung dari berbagai program bantuan sosial.
“Media sosial membuat berbagai keluhan dan kritik terhadap kondisi ekonomi lebih cepat menyebar. Hal itu pada akhirnya memengaruhi persepsi masyarakat terhadap kinerja pemerintah,” jelasnya.
Lebih lanjut, Denny mengajak publik melihat pengalaman historis berbagai negara berkembang. Menurutnya, pemerintahan yang menghadapi tantangan ekonomi dan ketimpangan sosial umumnya mengalami penurunan tingkat persetujuan publik seiring berjalannya waktu.
“Jika dibandingkan dengan negara-negara berkembang lain di Asia maupun Amerika Latin, pemerintahan dengan pertumbuhan ekonomi moderat dan tantangan struktural yang besar biasanya kesulitan mempertahankan approval rating di atas 70 persen dalam jangka panjang,” katanya.
Meski demikian, Denny menegaskan bahwa rentang kepuasan 40 hingga 55 persen bukan berarti pemerintah kehilangan legitimasi publik. Menurutnya, angka tersebut justru masih mencerminkan dukungan yang cukup kuat untuk menjalankan pemerintahan sekaligus menjadi sinyal perlunya evaluasi dan perbaikan kebijakan.
“Rentang 40 hingga 55 persen masih menunjukkan adanya kepercayaan masyarakat. Namun angka itu juga menjadi pengingat bahwa pemerintah harus terus bekerja menjawab persoalan yang dirasakan publik dan tidak terlena oleh angka-angka survei yang terlalu tinggi,” pungkasnya. (*)
Pos terkait
Pos Terbaru
...
