Mahasiswa UMT Geruduk Rektorat, Desak Kepastian Dana Organisasi dan Bongkar Carut-marut Regulasi
Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Tangerang (UMT) menggelar aksi di area kampus, Senin (26/10/2026), menuntut kepastian pembayaran dana kegiatan organisasi, transparansi anggaran, serta regulasi kemahasiswaan yang konsisten. (Foto: Ist) TANGERANG | TD — Ketidakjelasan regulasi dan belum tuntasnya pembayaran dana kegiatan organisasi mahasiswa memicu aksi di Universitas Muhammadiyah Tangerang (UMT), Senin (26/10/2026). Mahasiswa mendesak rektorat segera memberikan kepastian mengenai anggaran kegiatan, mekanisme pencairan, serta kebijakan kemahasiswaan yang dinilai berubah-ubah dan menyulitkan organisasi menjalankan program kerja.
Bagi mahasiswa, persoalan ini bukan sekadar keterlambatan pencairan dana. Mereka juga mempertanyakan konsistensi kebijakan dan efektivitas birokrasi kampus yang dinilai belum memberikan kepastian bagi organisasi mahasiswa.
Nevio Zabry Rezyidco, peserta aksi, mengatakan persoalan tersebut telah berlangsung selama beberapa bulan. Sejumlah audiensi telah dilakukan oleh mahasiswa, tetapi menurut dia, upaya tersebut belum menghasilkan tindak lanjut yang jelas.
“Persoalan ini sudah berlangsung beberapa bulan. Teman-teman mahasiswa, termasuk badan eksekutif mahasiswa, sudah melakukan beberapa kali audiensi. Namun, sampai sekarang belum ada kepastian mengenai regulasi yang harus dijalankan,” ujar Nevio kepada Tangerangdaily melalui sambungan telepon.
Ia menilai proses komunikasi dengan pimpinan kampus belum berjalan efektif karena pembahasan persoalan kerap berpindah dari satu unsur pimpinan ke unsur lainnya.
“Pembahasannya seperti dilempar dari wakil rektor II ke wakil rektor III, kemudian ke rektorat. Pada akhirnya, mahasiswa justru tidak mendapatkan kejelasan penyelesaian,” katanya.
Menurut Nevio, kondisi tersebut membuat mahasiswa mempertanyakan keseriusan kampus dalam menindaklanjuti aspirasi yang telah disampaikan.
Dana Kegiatan Belum Tuntas, Organisasi Menunggu Kepastian
Nevio mengungkapkan, berdasarkan informasi terakhir yang diterimanya dari bidang kemahasiswaan, masih terdapat dana kegiatan organisasi mahasiswa yang belum dibayarkan sepenuhnya.
Ia menjelaskan bahwa pencairan anggaran dilakukan melalui beberapa termin. Sejumlah organisasi telah menerima pencairan pada termin tertentu, tetapi pembayaran untuk kegiatan mereka belum seluruhnya diselesaikan.
“Pencairan dana itu dilakukan melalui beberapa termin. Ada organisasi yang sudah menerima dana pada termin pertama atau kedua, tetapi pembayarannya belum lunas. Itu yang menjadi persoalan bagi teman-teman organisasi mahasiswa,” ungkapnya.
Menurut Nevio, situasi tersebut membuat organisasi mahasiswa menghadapi persoalan dalam menyusun agenda kegiatan tahunan. Di satu sisi, mereka harus merencanakan program kerja untuk tahun berjalan. Di sisi lain, pembayaran kegiatan sebelumnya masih menyisakan ketidakpastian.
“Ketika anggaran kegiatan sebelumnya belum sepenuhnya dibayarkan, sementara organisasi mahasiswa sudah diminta menyusun kegiatan untuk satu tahun berjalan, akhirnya terjadi tumpang tindih. Kami membutuhkan kepastian agar program kerja bisa direncanakan dengan jelas,” katanya.
Nevio menyebut terdapat sekitar 64 organisasi kemahasiswaan di UMT, termasuk Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM), badan eksekutif mahasiswa tingkat fakultas dan universitas, serta unit kegiatan mahasiswa.
Meski demikian, jumlah organisasi yang masih menunggu pembayaran dan status pencairan masing-masing belum terkonfirmasi.
Audiensi Berulang, Mahasiswa Pertanyakan Efektivitas Birokrasi
Nevio mengatakan, sebelum menggelar aksi, mahasiswa telah menempuh audiensi untuk meminta kejelasan mengenai regulasi dan pendanaan kegiatan. Namun, menurut dia, belum ada kepastian pelaksanaan kebijakan sebagaimana yang diharapkan.
“Sekitar satu bulan sebelumnya, teman-teman IMM sudah melakukan audiensi. Saat itu ada pembicaraan mengenai penyusunan regulasi dengan tenggat 2 x 24 jam, tetapi sampai kemudian kami kembali berkonsolidasi, belum ada kepastian yang kami harapkan,” ujarnya.
Ia menjelaskan, ketidakjelasan tindak lanjut tersebut mendorong mahasiswa melakukan konsolidasi selama hampir satu bulan sebelum akhirnya menggelar aksi.
Bagi Nevio, persoalan ini menunjukkan bahwa audiensi tidak cukup hanya menjadi ruang penyampaian aspirasi. Mahasiswa membutuhkan keputusan yang jelas, mekanisme pelaksanaan, serta kepastian waktu penyelesaian.
“Yang kami harapkan sebenarnya sederhana, yaitu ada regulasi yang jelas dan bisa dijadikan pegangan oleh organisasi mahasiswa. Jangan sampai setiap pergantian periode rektorat, kebijakannya kembali berubah-ubah,” katanya.
Perubahan regulasi yang tidak disertai kepastian berpotensi menyulitkan organisasi dalam merencanakan kegiatan. Karena itu, mahasiswa meminta kebijakan yang konsisten dan dapat diterapkan secara berkelanjutan.
Mahasiswa Soroti Transparansi dan Objektivitas Anggaran
Selain persoalan pembayaran, mahasiswa mempertanyakan rencana penempatan kebijakan anggaran kegiatan pada bidang kemahasiswaan. Nevio menilai mekanisme tersebut perlu dirancang secara objektif agar tidak memunculkan perlakuan berbeda terhadap organisasi mahasiswa.
“Kami mengkhawatirkan apabila kebijakan anggaran sepenuhnya berada di bidang kemahasiswaan tanpa mekanisme penilaian yang jelas. Jangan sampai ada organisasi yang mendapatkan kemudahan pencairan karena kedekatan, sementara organisasi lain justru mengalami kesulitan,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa penilaian terhadap pengajuan kegiatan mahasiswa harus didasarkan pada kriteria yang jelas, bukan hubungan personal.
“Kami berharap rektorat tetap berperan memastikan penilaian terhadap kegiatan mahasiswa dilakukan secara adil dan objektif. Semua organisasi harus memiliki kesempatan yang sama berdasarkan aturan yang berlaku,” kata Nevio.
Kekhawatiran tersebut belum membuktikan adanya diskriminasi dalam pencairan anggaran. Namun, pernyataan itu menegaskan pentingnya standar penilaian yang transparan, prosedur tertulis, dan mekanisme pengawasan yang dapat diketahui organisasi mahasiswa.
Tanpa kejelasan tersebut, keputusan pendanaan berisiko menimbulkan persepsi ketidakadilan di kalangan mahasiswa.
Enam Tuntutan Mahasiswa kepada Rektorat UMT
Dalam pernyataan sikapnya, Koordinator Komisariat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (Koorkom IMM) UMT bersama delapan pimpinan komisariat menyampaikan enam tuntutan kepada pihak kampus.
Mereka mendesak rektorat untuk:
1. Membuka ruang pelayanan yang inklusif bagi mahasiswa.
2. Mengevaluasi kebijakan kampus yang dinilai berbelit-belit.
3. Memperjelas mekanisme pengajuan anggaran kegiatan kemahasiswaan dan perkaderan.
4. Membuka transparansi kinerja rektorat.
5. Memprioritaskan agenda dan kebutuhan mahasiswa.
6. Meningkatkan pelayanan, fasilitas, serta sarana dan prasarana kampus.
Nevio memperkirakan lebih dari 50 mahasiswa dari berbagai organisasi mengikuti aksi tersebut. Ia mengatakan pihak kampus memberikan jawaban bahwa penyusunan regulasi akan ditindaklanjuti dalam tenggat 2 x 24 jam.
“Jawaban dari pihak kampus adalah regulasi akan disusun dalam waktu 2 x 24 jam. Kami menunggu tindak lanjut dan sosialisasinya. Kalau dalam tenggat itu belum ada kejelasan, teman-teman IMM dan BEM mempertimbangkan untuk kembali menggelar aksi,” ujar Nevio.
Hingga naskah ini disusun, redaksi masih menunggu tanggapan dari pihak rektorat UMT. (*)
Pos terkait
Pos Terbaru
.
.
