Bayu Sulistio Pambudi, Mahasiswa Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pamulang, penulis opini tentang pentingnya kompetensi sumber daya manusia dalam pengelolaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. (Foto: Dok. Penulis) )OPINI | TD — Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes/Kopkel Merah Putih) membawa harapan besar bagi penguatan ekonomi masyarakat. Namun, membentuk puluhan ribu koperasi hanyalah langkah awal. Tantangan sesungguhnya adalah memastikan setiap koperasi memiliki sumber daya manusia yang kompeten, tata kelola yang sehat, dan model bisnis yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat.
Koperasi pada dasarnya bukan sekadar badan usaha. Ia merupakan wadah ekonomi bersama yang menempatkan anggota sebagai pemilik sekaligus bagian penting dalam pengambilan keputusan. Melalui koperasi, masyarakat dapat mengoptimalkan potensi lokal, memperluas akses pasar, dan memperkuat posisi tawar dalam kegiatan ekonomi.
Atas dasar itu, pemerintah menggulirkan program Kopdes/Kopkel Merah Putih melalui Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 yang ditetapkan pada 27 Maret 2025. Program ini menargetkan pembentukan, pengembangan, dan revitalisasi hingga 80.000 koperasi di seluruh Indonesia. Pada 21 Juli 2025, Presiden Prabowo Subianto meresmikan 80.081 koperasi yang telah berbadan hukum.
Capaian tersebut menunjukkan besarnya mobilisasi kelembagaan yang dilakukan pemerintah. Namun, legalitas tidak otomatis menjamin kesiapan usaha. Koperasi yang telah berbadan hukum belum tentu memiliki pengelola yang cakap, perencanaan bisnis yang matang, atau kemampuan membaca kebutuhan pasar.
Di sinilah persoalan mendasarnya: jangan sampai keberhasilan administratif menutupi pekerjaan besar yang masih menanti, yakni membangun koperasi yang benar-benar hidup, produktif, dan bermanfaat bagi anggotanya.
Dari Kuantitas Menuju Kualitas Pengelolaan
Memasuki fase operasionalisasi, perhatian terhadap Kopdes Merah Putih perlu bergeser dari jumlah koperasi yang terbentuk menuju kualitas pengelolaannya. Pembangunan fisik, penyediaan sarana usaha, dan penempatan personel memang penting. Akan tetapi, seluruh upaya tersebut tidak akan memberikan hasil optimal tanpa kemampuan manajerial yang memadai.
Data yang dirujuk dalam sejumlah laporan pada 2026 menunjukkan bahwa pembangunan fisik koperasi berlangsung dalam skala besar. Pada Maret 2026, Kementerian Koperasi mencatat 30.336 lokasi memasuki tahap pembangunan fisik. Sementara itu, data Kementerian Pertanian per 11 Maret 2026 menyebut lebih dari 32.000 lokasi siap dibangun dan 2.252 unit telah rampung dikerjakan.
Angka-angka tersebut memperlihatkan besarnya pekerjaan yang harus dituntaskan. Namun, ukuran keberhasilan tidak semestinya berhenti pada jumlah bangunan yang selesai atau pengelola yang ditempatkan. Pertanyaan yang lebih mendasar ialah apakah koperasi mampu menjalankan kegiatan usaha secara sehat, transparan, dan berkelanjutan.
Pengelolaan koperasi membutuhkan pembagian kewenangan yang jelas. Pengurus bertanggung jawab menjalankan mandat organisasi dan mewakili kepentingan anggota, sedangkan manajer menjalankan operasional bisnis sehari-hari sesuai kewenangan yang diberikan. Pengawas pun harus mampu menjalankan fungsi kontrol secara independen dan efektif.
Tanpa pembagian peran yang tegas, koperasi berisiko menghadapi tumpang tindih kewenangan, pengambilan keputusan yang tidak efektif, hingga lemahnya pertanggungjawaban. Karena itu, penguatan kelembagaan harus berjalan seiring dengan pengembangan kapasitas manusia yang menjalankannya.
Tantangan tersebut semakin kompleks karena setiap desa memiliki karakteristik ekonomi berbeda. Desa dengan potensi pertanian membutuhkan kemampuan mengelola rantai pasok dan distribusi hasil panen. Wilayah pesisir memerlukan pengetahuan tentang penanganan komoditas perikanan. Sementara itu, desa yang berkembang sebagai pusat perdagangan membutuhkan strategi pengelolaan persediaan, pemasaran, dan pelayanan pelanggan.
Artinya, satu model pelatihan yang seragam belum tentu cukup. Kompetensi dasar memang perlu distandardisasi, tetapi kemampuan teknis harus disesuaikan dengan potensi ekonomi dan kebutuhan masyarakat setempat.
SDM Kompeten Menentukan Daya Tahan Koperasi
Kualitas sumber daya manusia bukan sekadar unsur pendukung, melainkan salah satu penentu keberlangsungan usaha koperasi. Pengelola yang memahami prinsip koperasi tetapi tidak menguasai manajemen bisnis akan menghadapi kesulitan ketika harus mengambil keputusan operasional.
Persoalan arus kas, misalnya, dapat menjadi sumber masalah serius. Koperasi mungkin memiliki omzet yang terlihat menjanjikan, tetapi tetap mengalami kesulitan membayar kewajiban apabila pencatatan keuangan, pengelolaan piutang, dan perputaran persediaannya buruk.
Hal serupa terjadi dalam pemasaran. Produk lokal yang berkualitas tidak otomatis terserap pasar. Pengelola harus mampu mengidentifikasi konsumen, menghitung biaya, menentukan harga yang kompetitif, membangun jaringan distribusi, dan memanfaatkan teknologi digital secara tepat.
Penelitian Suratman, Febrianti, dan Hermina (2025), sebagaimana dirujuk dalam naskah awal, menyimpulkan bahwa kompetensi sumber daya manusia dan motivasi kerja berpengaruh terhadap kinerja koperasi di Jawa Barat. Temuan tersebut memperkuat argumen bahwa kapasitas pengelola perlu menjadi bagian penting dalam strategi pengembangan koperasi.
Karena itu, rekrutmen pengelola berbasis merit patut didukung. Penempatan personel semestinya mempertimbangkan kompetensi, pengalaman, integritas, dan kebutuhan usaha, bukan semata-mata kedekatan sosial atau hubungan personal.
Namun, profesionalisme tidak boleh dimaknai sebagai upaya mengubah koperasi menjadi perusahaan biasa yang hanya mengejar keuntungan. Koperasi memiliki karakter khas: kepentingan anggota dan manfaat bersama harus tetap menjadi orientasi utama.
Di sinilah keseimbangan diperlukan. Pengelolaan harus profesional, tetapi tetap berlandaskan demokrasi ekonomi, gotong royong, dan tanggung jawab kepada anggota. Efisiensi bisnis tidak boleh menghilangkan partisipasi anggota, sebagaimana semangat kebersamaan tidak boleh dijadikan alasan untuk mengabaikan akuntabilitas.
Literasi Keuangan dan Pengawasan Tidak Boleh Diabaikan
Selain manajer, pengurus dan pengawas juga perlu memiliki literasi keuangan yang memadai. Mereka tidak harus mengerjakan seluruh fungsi akuntansi, tetapi harus mampu memahami laporan keuangan, menilai risiko usaha, membaca arus kas, dan mempertanyakan keputusan yang berpotensi merugikan koperasi.
Kemampuan tersebut semakin penting ketika pengelolaan koperasi melibatkan pembiayaan, pinjaman, atau dukungan dana yang penggunaannya harus dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan. Transparansi bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan fondasi kepercayaan anggota.
Koperasi yang tidak memiliki sistem pencatatan memadai akan kesulitan mengevaluasi kinerja usahanya. Sebaliknya, laporan keuangan yang tertib memungkinkan anggota mengetahui kondisi usaha, menilai keputusan pengurus, dan memastikan manfaat koperasi dibagikan sesuai prinsip serta ketentuan yang berlaku.
Karena itu, penguatan SDM perlu berjalan beriringan dengan sistem pengawasan, audit, dan pelaporan yang dapat dipahami anggota. Teknologi digital bisa membantu proses tersebut, tetapi penggunaan aplikasi saja tidak cukup apabila pengelola tidak memahami informasi yang dihasilkan atau tidak memiliki integritas dalam menggunakannya.
Menyiapkan Peta Jalan Pengembangan SDM
Agar tidak berhenti sebagai program pembentukan kelembagaan, Kopdes Merah Putih membutuhkan strategi pengembangan SDM yang terukur dan berkelanjutan.
Pertama, pemerintah perlu menetapkan standar kompetensi dasar bagi pengelola koperasi. Standar ini mencakup pemahaman prinsip perkoperasian, tata kelola, literasi keuangan, administrasi usaha, dan pemanfaatan teknologi digital. Di atas kompetensi dasar tersebut, diperlukan keahlian khusus sesuai sektor usaha yang dikembangkan.
Kedua, pelatihan harus disusun secara berjenjang. Tahap awal dapat berfokus pada prinsip koperasi dan pengelolaan keuangan dasar. Tahap berikutnya mencakup manajemen operasional, pemasaran, pengelolaan rantai pasok, dan analisis risiko. Sementara itu, pelatihan lanjutan diarahkan pada inovasi, perluasan pasar, dan pengembangan usaha.
Ketiga, hasil pelatihan perlu diukur melalui kinerja nyata. Sertifikat tidak boleh menjadi satu-satunya indikator keberhasilan. Pemerintah dan koperasi perlu mengevaluasi kemampuan pengelola dalam meningkatkan efisiensi, menjaga kesehatan keuangan, memperluas pasar, serta meningkatkan kepuasan dan manfaat bagi anggota.
Keempat, perguruan tinggi, lembaga pelatihan, pemerintah daerah, dan pelaku usaha perlu dilibatkan dalam pendampingan. Kolaborasi tersebut dapat membantu koperasi melakukan riset pasar, menyusun rencana bisnis, mengembangkan pemasaran digital, dan membangun kemitraan usaha.
Kelima, kaderisasi pengelola perlu dipikirkan sejak awal. Pelibatan generasi muda desa dapat membuka ruang bagi tumbuhnya inovasi, kewirausahaan, dan pemanfaatan teknologi. Namun, keterlibatan mereka harus disertai kesempatan belajar, akses pendampingan, dan ruang pengambilan keputusan yang nyata.
Strategi tersebut membutuhkan peta jalan yang jelas: pemetaan kompetensi dalam jangka pendek, penguatan pelatihan dan pendampingan dalam jangka menengah, serta pembangunan sistem kaderisasi dalam jangka panjang.
Keberhasilan Tidak Diukur dari Jumlah Bangunan
Kopdes Merah Putih memiliki peluang untuk memperkuat ekonomi lokal. Namun, peluang tersebut hanya akan menjadi kenyataan apabila pembentukan kelembagaan diikuti dengan penguatan kapasitas pengelola, tata kelola yang akuntabel, dan model usaha yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Pemerintah perlu memastikan bahwa investasi pada pembangunan fisik berjalan seimbang dengan investasi pada manusia. Koperasi tidak cukup memiliki bangunan, perangkat administrasi, dan status badan hukum. Ia membutuhkan orang-orang yang mampu mengelola usaha, memahami risiko, menjaga kepercayaan anggota, serta mengembangkan potensi ekonomi setempat.
Pada akhirnya, ukuran keberhasilan Kopdes Merah Putih bukan semata-mata berapa banyak koperasi yang telah dibentuk, melainkan berapa banyak yang mampu bertahan, tumbuh secara sehat, dan memberikan manfaat nyata kepada anggotanya.
Koperasi yang kuat tidak lahir hanya dari percepatan kebijakan, tetapi dari pertemuan antara kapasitas manusia, tata kelola yang baik, dan keberpihakan pada kepentingan anggota. Jika ketiganya dibangun secara konsisten, Kopdes Merah Putih berpeluang menjadi instrumen ekonomi kerakyatan yang berkelanjutan, bukan sekadar pencapaian administratif.
Penulis: Bayu Sulistio Pambudi
Mahasiswa Prodi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pamulang. (*)
Referensi:
Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2025, 21 Juli). Presiden Prabowo Luncurkan 80.081 Koperasi Merah Putih sebagai Gerakan Ekonomi Rakyat [Siaran Pers]. Diakses dari https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/publikasi/berita-utama/kop-merah-putih-luncur
Kementerian Koordinator Bidang Pangan Republik Indonesia. (2026, 11 Maret). Bangunan Fisik 30 Ribu Kopdes Merah Putih Rampung Juni 2026 (Siaran Pers perkembangan ketersediaan lahan >32.000 lokasi dan penyelesaian 2.252 unit per 11 Maret 2026). Diakses dari https://www.kemenkopangan.go.id/detail-berita/bangunan-fisik-30-ribu-kopdes-merah-putih-rampung-juni-2026
Kementerian Koperasi Republik Indonesia. (2026, Februari–Maret). Laporan Perkembangan Pembangunan Fisik Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (30.336 Lokasi dalam Tahap Konstruksi). Dikutip dalam Kompas.com (18 Februari 2026), Menkop Sebut 1.000 Kopdes Merah Putih Sudah Selesai Dibangun. Diakses dari https://money.kompas.com/read/2026/02/18/210000826/menkop-sebut-1.000-kopdes-merah-putih-sudah-selesai-dibangun
Republik Indonesia. (2025). Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Ditetapkan 27 Maret 2025). Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kemenko Bidang Pangan. Diakses dari https://jdih.kemenkopangan.go.id/instruksi-presiden-nomor-9-tahun-2025-tentang-percepatan-pembentukan-koperasi-desakelurahan-merah-putih-en
Sekretariat Presiden Republik Indonesia. (2025, 21 Juli). Presiden Prabowo Resmikan Kelembagaan 80.081 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih [Siaran Pers]. Diakses dari https://presidenri.go.id/siaran-pers/presiden-prabowo-resmikan-kelembagaan-80-081-koperasi-desa-kelurahan-merah-putih/
Suratman, M., Febrianti, A. M., & Hermina, N. (2025). A human resource competency model in an effort to develop cooperative performance. Jurnal Riset Bisnis dan Manajemen (JRBM), 18(2), 281–297. Universitas Pasundan. https://doi.org/10.23969/jrbm.v18i2.20473