PSI; Matahari Bergeser, Kader Ikut Menoleh

OPINI | TD – Bunga matahari punya satu kebiasaan: ia selalu menghadap ke arah cahaya. Pagi ke timur, sore ke barat. Ia tidak setia pada satu sisi langit, melainkan pada sumber cahaya. Senin, 9 November 2026, publik melihat tiga “bunga matahari” politik menoleh bersamaan.

Giring Ganesha, mantan Ketua Umum PSI yang kini Wakil Menteri Kebudayaan, pamit dari partai karena merasa “tidak lagi sejalan”. Beberapa jam kemudian Raja Juli Antoni, Sekjen sekaligus pendiri PSI yang kini Menteri Kehutanan, mundur dari jabatan dan seluruh aktivitas partai. Alasannya, ia ingin bekerja penuh waktu membantu Presiden Prabowo. Isyana Bagoes Oka, juga pendiri, ikut menyusul.

Baca Juga

2 hari  lalu

Penyadapan dan Ujian Keberanian Memutus Rantai Masa Lalu

151 Redaksi

Dalam logika politik Indonesia, keluar atau pindah partai bukan kesalahan. Alasan yang mereka sampaikan pun santun dan masuk akal. Tetapi komunikasi politik tidak pernah hanya soal teks; ia juga soal konteks, waktu, etika, dan makna. Politik bukan sekadar sepak terjang merebut kekuasaan; sikap dan perilaku politik harus berdiri di atas nilai etika. Bagaimana mungkin kader utama, bahkan wajah partai, begitu cepat menoleh untuk menyelamatkan diri ketika matahari bergeser?

Waktu yang Terlalu Kebetulan

Tiga elite mundur di hari yang sama. Tiga-tiganya pejabat di kabinet Prabowo. Semuanya terjadi ketika Gibran Rakabuming Raka, putra sulung Jokowi, sedang digoyang desakan pemakzulan. Pada saat yang sama, Jokowi masih harus bolak-balik ke ruang sidang perkara ijazah.

Selama hampir satu dekade, PSI adalah partai yang paling lantang membela Jokowi. Merekalah barisan depannya: membela setiap kebijakan, menyerang setiap pengkritik, dan memperkenalkan diri sebagai politisi muda yang bersih, rasional, dan paling benar. Jokowi pula yang membuka jalan bagi mereka ke kursi wakil menteri dan menteri.

Baca Juga

1 hari  lalu

Menakar Peran Negara, Nilai Sosial, dan Hak Warga di Tengah Perdebatan tentang LGBT

146 Nazwa

Lalu, ketika keluarga yang dulu mereka bela sedang terdesak, mereka memilih “fokus pada tugas negara”. Publik menyebutnya mereka pindah gerbong. Alasannya matahari telah bergeser, maka pindah alamat akan berpeluang selamat lebih besar, bis ajadi jaminan kekuassan tetap langgeng.

Politik Patron, Bukan Politik Gagasan

Peristiwa ini paling mudah dibaca lewat relasi patron–klien. Berenschot dan Aspinall (2020) menunjukkan bahwa politik di demokrasi patronase seperti Indonesia digerakkan oleh pertukaran jabatan, akses, dan sumber daya negara melalui jaringan personal, bukan oleh partai yang berakar pada gagasan. Loyalitas tidak diberikan kepada ideologi atau program, melainkan kepada orang yang memegang sumber daya. Selama patron berkuasa, klien setia. Ketika cahaya patron meredup, klien mencari patron baru.

Siapa kini memegang kunci kabinet? Bukan lagi Solo, melainkan Hambalang. Jabatan menteri dan wakil menteri adalah hak prerogatif Presiden Prabowo. Secara rasional, menjauh dari partai keluarga yang diterpa badai adalah cara paling aman menjaga kursi. Saya tidak sedang menuduh; saya membaca pola yang sudah terlalu sering kita lihat.

Adagium “tidak ada kawan atau lawan abadi, yang abadi hanyalah kepentingan” sering dipakai membenarkan manuver, padahal sejatinya ia kritik terhadap politik yang kehilangan jangkar nilai.

Ideologi yang Mandul

Apakah ini watak budaya politik Indonesia? Sebagian, ya. Namun lebih tepat disebut bukan takdir budaya, melainkan buah dari sistem yang membuat ideologi mandul.

Pertama, banyak partai kita adalah kendaraan, bukan rumah; dibangun di sekitar figur, bukan gagasan. PSI sejak 2023 adalah contoh paling terang. Partai yang dulu menjual citra anak muda progresif akhirnya identik dengan satu keluarga. Ketika identitas partai sama dengan identitas tokohnya, nasib partai naik-turun bersama sang tokoh. Kader rasional tahu kapan turun dari kendaraan yang mulai mogok.

Kedua, garis ideologis antarpartai nyaris tidak bisa dibedakan. Fionna dan Tomsa (2020) mencatat pergeseran partai-partai Indonesia “dari prinsip ke patronase”: faksi dan konflik internal lebih digerakkan oleh perebutan patronase ketimbang perbedaan ideologi. Kalau tidak ada perbedaan gagasan, pindah partai tidak menimbulkan krisis batin. Rasanya seperti pindah kantor, bukan pindah keyakinan.

Ketiga, politik kita adalah politik koalisi besar. Mietzner (2023) menunjukkan bagaimana presiden-presiden Indonesia menjaga stabilitas dengan merangkul hampir semua kekuatan, yakni partai, birokrasi, oligarki, hingga ormas, melalui pembagian jabatan dan akses. Akibatnya, oposisi dianggap kerugian, bukan kehormatan. Kesetiaan tertinggi pun mengalir ke pusat kekuasaan, bukan ke partai. Inilah wajah kartelisasi: partai lebih sibuk mengakses sumber daya negara daripada mewakili gagasan warga.

Keempat, biaya politik yang mahal membuat politisi bergantung pada akses kekuasaan. Idealisme pun kalah oleh logistik.

Yang Paling Dirugikan: Kepercayaan Publik

Bagi PSI, ini pukulan berat: partai yang menargetkan Senayan 2029 kehilangan wajah pendirinya di saat paling genting. Namun kerugian terbesar milik publik, terutama anak muda yang dulu percaya bahwa politik bisa dijalankan dengan cara berbeda.

Generasi muda menonton semua ini di TikTok, YouTube, dan X. Mereka melihat politisi yang kemarin bersumpah membela, hari ini pamit dengan kalimat yang dirangkai rapi. Pelajaran yang mereka tangkap pahit: politik adalah soal posisi, bukan prinsip. Norris (2022) membedakan skeptisisme yang sehat, yaitu percaya sambil memverifikasi integritas dan rekam jejak, dari sinisme yang menganggap semua politisi sama buruknya. Peristiwa seperti ini mendorong warga dari yang pertama ke yang kedua. Warga yang sinis berhenti berharap, lalu berhenti terlibat, dan itulah bahaya terbesar bagi demokrasi.

Komunikasi politik yang baik dibangun di atas konsistensi kata dan tindakan. Ketika pernyataan hanya alat mengamankan posisi, kata kehilangan bobot. Publik tak lagi mendengar ucapan; mereka menunggu ke mana politisi itu menoleh berikutnya.

Bukan Soal Giring atau Raja Juli Semata

Agar adil, fenomena ini bukan milik PSI saja. Hampir semua partai pernah menyaksikan kadernya meloncat ketika angin berubah. Menghukum tiga nama ini sambil menutup mata terhadap sistemnya tidak menyelesaikan masalah.

Yang perlu dibenahi adalah akarnya. Partai harus dibangun sebagai institusi gagasan, bukan properti keluarga. Kaderisasi harus berbasis nilai, bukan kedekatan. Pendanaan partai harus transparan agar politisi tidak bergantung pada akses kekuasaan. Pemilih perlu berani memberi sanksi elektoral kepada politisi yang loyalitasnya hanya mengikuti cuaca. Kita menuntut mereka berakar dalam: tetap berdiri saat badai datang, bukan sibuk mencari sisi langit paling terang. Politik tanpa ideologi hanyalah pasar, dan di pasar kesetiaan selalu punya harga. Kualitas politik seperti ini ironis dan menyedihkan.

Penulis: Umaimah Wahid, Guru Besar Komunikasi Politik, Magister Ilmu Komunikasi, Fakultas Komuniasi dan Desain Kreatif  Budi Luhur University. (*)

Referensi

Berenschot, W., & Aspinall, E. (2020). How clientelism varies: Comparing patronage democracies. Democratization, 27(1), 1–19. https://doi.org/10.1080/13510347.2019.1645129

Fionna, U., & Tomsa, D. (2020). Changing patterns of factionalism in Indonesia: From principle to patronage. Journal of Current Southeast Asian Affairs, 39(1), 39–58. https://doi.org/10.1177/1868103419896904

Mietzner, M. (2023). The coalitions presidents make: Presidential power and its limits in democratic Indonesia. Cornell University Press.

Norris, P. (2022). In praise of skepticism: Trust but verify. Oxford University Press.