Abraham Garuda Laksono Tawarkan Algorithmic Thinking untuk Membangun Indonesia yang Lebih Adil

TANGERANG | TD — Anggota DPRD Provinsi Banten dari Fraksi PDI Perjuangan, Abraham Garuda Laksono, menawarkan pendekatan algorithmic thinking atau pola pikir algoritmik sebagai strategi membangun Indonesia yang lebih adil, sistematis, dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat.

Gagasan tersebut disampaikan Abraham saat menjadi narasumber dalam kegiatan Kaderisasi Tingkat Dasar (KTD) bertema “Character Building sebagai Manifesto Ideologi Pancasila” yang diselenggarakan DPC Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Kota Tangerang di Padepokan Kebangsaan Karang Tumaritis, Kelapa Dua, Minggu (15/11/2026).

Baca Juga

1 hari  lalu

FIKOM UMN Nyatakan Solidaritas untuk Sivitas Akademika UGM, Desak Penegakan Keadilan

197 Nazwa

Dalam pemaparannya, Abraham menekankan bahwa pembangunan bangsa membutuhkan pola pikir yang logis, terstruktur, dan berbasis data. Persoalan publik harus diurai hingga ke akar masalah, kemudian diselesaikan melalui perencanaan yang terukur dan evaluasi berkelanjutan.

Menurutnya, pembangunan tidak cukup hanya mengandalkan slogan, optimisme, atau target pertumbuhan ekonomi. Keberhasilan harus dinilai dari kemampuan pemerintah menghadirkan solusi yang efektif dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

“Bangsa yang ingin maju harus berani membedah persoalannya secara jernih. Kita perlu mengetahui apa masalah sebenarnya, mengapa masalah itu terjadi, siapa yang terdampak, dan solusi apa yang paling efektif. Kebijakan publik tidak boleh berhenti pada niat baik, tetapi harus menghasilkan perubahan nyata bagi rakyat,” demikian rumusan pesan yang mencerminkan materi Abraham dalam forum tersebut.

Belajar dari Singapura dan Why Nations Fail

Baca Juga

1 minggu  lalu

PWI Sulut Award 2026, Akhmad Munir Tegaskan Wartawan Harus Berjiwa Pejuang

190 Nazwa

Abraham mengangkat pengalaman Singapura di bawah kepemimpinan Lee Kuan Yew sebagai salah satu referensi untuk memahami faktor-faktor yang menopang pembangunan sebuah negara.

Ia menyoroti pentingnya pendidikan, supremasi hukum, stabilitas ekonomi, dan penguatan kelas menengah dalam membangun fondasi kemajuan nasional.

Namun, pembelajaran dari negara lain tidak berarti Indonesia harus menyalin model pembangunan secara mentah-mentah. Strategi yang diterapkan tetap perlu disesuaikan dengan karakteristik sosial, ekonomi, politik, dan ideologi bangsa.

Abraham juga mengulas buku Why Nations Fail karya Daron Acemoglu dan James A. Robinson yang menempatkan institusi politik dan ekonomi inklusif sebagai faktor penting dalam menentukan kemajuan suatu negara.

Institusi yang kuat bukan sekadar institusi yang memiliki kewenangan besar, melainkan institusi yang mampu menjamin kesempatan yang adil, membuka ruang partisipasi, serta mencegah kekuasaan dan sumber daya terkonsentrasi pada kelompok tertentu.

Dalam konteks Indonesia, penguatan institusi menjadi bagian penting dari upaya membangun perekonomian yang produktif sekaligus memperluas kesempatan masyarakat untuk meningkatkan taraf hidup.

Marhaenisme sebagai Kompas Pembangunan

Di tengah pembahasan mengenai tata kelola dan strategi pembangunan, Abraham mengangkat pemikiran Bung Karno tentang Marhaenisme sebagai landasan keberpihakan kepada rakyat kecil.

Ia menekankan bahwa kemajuan ekonomi tidak boleh membuat pembangunan kehilangan orientasi ideologisnya. Pertumbuhan harus berjalan beriringan dengan penguatan kemandirian masyarakat, peningkatan produktivitas, dan pemerataan kesempatan.

Rakyat kecil, dalam perspektif tersebut, tidak semestinya hanya ditempatkan sebagai penerima bantuan atau objek pembangunan. Mereka perlu memperoleh akses dan kesempatan untuk menjadi pelaku ekonomi yang mandiri.

“Ukuran keberhasilan pembangunan bukan semata-mata seberapa tinggi angka pertumbuhan ekonomi, melainkan juga sejauh mana rakyat kecil mendapatkan kesempatan untuk mandiri, bekerja produktif, meningkatkan daya beli, dan memperbaiki kehidupannya,” demikian rumusan pesan yang mencerminkan penekanan Abraham terhadap Marhaenisme.

Pandangan tersebut menempatkan keadilan sosial bukan sebagai pelengkap setelah pertumbuhan ekonomi tercapai, melainkan sebagai bagian mendasar dari tujuan pembangunan.

Sembilan Langkah Membenahi Persoalan Bangsa

Untuk menerjemahkan gagasan algorithmic thinking ke dalam kerangka kerja yang operasional, Abraham menawarkan sembilan tahapan penyelesaian masalah.

Kesembilan tahapan tersebut meliputi observasi, definisi masalah, dekomposisi, identifikasi pola, desain solusi, uji coba, penerapan, pemantauan, dan koreksi kebijakan.

Tahap observasi dilakukan untuk memahami kondisi nyata di lapangan. Selanjutnya, persoalan didefinisikan secara tepat agar solusi yang dirumuskan tidak meleset dari akar masalah.

Melalui dekomposisi, persoalan kompleks dipecah menjadi bagian-bagian yang lebih mudah dianalisis. Identifikasi pola kemudian membantu menemukan hubungan antarfaktor yang memengaruhi persoalan tersebut.

Berdasarkan hasil analisis, solusi dirancang, diuji, dan diterapkan. Setelah pelaksanaan, pemantauan dan koreksi diperlukan untuk memastikan kebijakan berjalan sesuai tujuan.

Pendekatan ini menempatkan evaluasi sebagai bagian integral dari proses pemerintahan. Kebijakan yang tidak memberikan hasil sesuai harapan harus terbuka untuk diperbaiki berdasarkan bukti dan kondisi aktual.

Dengan demikian, kebijakan publik tidak diperlakukan sebagai keputusan yang kebal terhadap kritik, melainkan sebagai instrumen yang harus terus diuji efektivitasnya.

Empat Perspektif untuk Menguji Kebijakan Publik

Abraham juga menawarkan empat perspektif untuk menguji arah dan kualitas kebijakan publik, yakni Marhaen, Aristoteles, James Madison, dan Karl Popper.

Perspektif Marhaen digunakan untuk menguji keberpihakan kebijakan terhadap rakyat kecil. Sementara itu, pemikiran Aristoteles menekankan kepentingan bersama atau kebaikan umum sebagai orientasi kehidupan bernegara.

Perspektif James Madison memberikan perhatian pada pentingnya pengawasan dan mekanisme pengimbang kekuasaan. Adapun pemikiran Karl Popper menekankan keterbukaan terhadap kritik, pengujian, dan perbaikan terhadap kebijakan yang terbukti tidak efektif.

Keempat perspektif tersebut dapat menjadi instrumen evaluasi yang saling melengkapi.

Sebuah kebijakan mungkin efisien secara administratif, tetapi belum tentu adil bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Kebijakan juga dapat memiliki tujuan yang baik, tetapi tetap membutuhkan pengawasan dan mekanisme koreksi dalam pelaksanaannya.

Melalui pendekatan ini, Abraham mendorong pengambilan keputusan yang tidak hanya mempertimbangkan aspek teknis, tetapi juga dimensi etika, keadilan sosial, kepentingan publik, dan akuntabilitas kekuasaan.

Pertumbuhan Ekonomi Harus Dirasakan Rakyat

Persoalan pemerataan kesejahteraan juga menjadi perhatian Abraham. Ia menekankan pentingnya menyelaraskan pertumbuhan ekonomi dengan pengurangan kemiskinan, peningkatan daya beli, dan penguatan kelas menengah.

Pertumbuhan ekonomi, menurut kerangka pemikiran yang dipaparkannya, tidak cukup dinilai melalui indikator agregat. Dampaknya terhadap kehidupan sehari-hari masyarakat harus menjadi bagian dari evaluasi pembangunan.

Ketika aktivitas ekonomi meningkat, pertanyaan mendasarnya adalah apakah masyarakat memperoleh pekerjaan yang layak, apakah daya beli mereka membaik, dan apakah kesempatan untuk meningkatkan taraf hidup semakin terbuka.

Karena itu, kebijakan berbasis data menjadi penting untuk mengidentifikasi kelompok masyarakat yang paling terdampak, memahami hambatan yang mereka hadapi, serta menentukan intervensi yang tepat.

Dengan cara tersebut, pembangunan diharapkan tidak berhenti pada capaian statistik, tetapi menghasilkan perbaikan kualitas hidup masyarakat secara nyata.

Menyatukan Nalar Kebijakan dan Ideologi Pancasila

Gagasan Abraham dalam forum KTD tersebut mempertemukan pendekatan pemecahan masalah secara sistematis dengan orientasi ideologis Pancasila, khususnya nilai keadilan sosial.

Algorithmic thinking menyediakan kerangka untuk mengidentifikasi masalah, menyusun alternatif solusi, menguji pelaksanaan, dan memperbaiki kebijakan. Sementara itu, Marhaenisme dan nilai-nilai Pancasila memberikan arah mengenai siapa yang harus memperoleh manfaat dari pembangunan.

Keduanya menjadi penting agar efisiensi tidak berjalan tanpa keadilan, sementara keberpihakan kepada rakyat juga didukung perencanaan dan pelaksanaan yang efektif.

Dalam konteks kaderisasi, pendekatan tersebut menegaskan bahwa pembentukan karakter tidak cukup berhenti pada penanaman nilai dan penguatan identitas ideologis. Kader juga perlu mengembangkan kemampuan berpikir kritis, membaca persoalan secara objektif, dan menerjemahkan nilai-nilai ideologi menjadi solusi konkret bagi masyarakat.

Melalui gagasan tersebut, Abraham mendorong pembangunan Indonesia yang bertumpu pada institusi kuat, kebijakan berbasis data, dan keberpihakan kepada rakyat kecil.

Pada akhirnya, kemajuan bangsa tidak hanya ditentukan oleh kemampuan merumuskan cita-cita besar, tetapi juga oleh kesanggupan menyelesaikan persoalan secara terukur dan memastikan hasil pembangunan dapat dirasakan secara adil oleh seluruh lapisan masyarakat. (*)