BMG Ingatkan Bahaya Demokrasi Elitis dalam Wacana Pergantian Wakil Presiden

waktu baca 3 menit
Senin, 16 Nov 2026 11:12 20 Nazwa

JAKARTA | TD — Barisan Motor Gibran (BMG) mengingatkan agar wacana pergantian Wakil Presiden tidak dimanfaatkan sebagai instrumen konsolidasi kekuatan partai politik menjelang Pemilu 2029. Pengisian jabatan tersebut dinilai harus mengutamakan kepentingan nasional, kedaulatan rakyat, dan etika bernegara.

Sekretaris Jenderal BMG, Subkhan Agung S, menilai munculnya sejumlah nama dari Partai Gerindra yang diperbincangkan sebagai kandidat pengganti Gibran Rakabuming Raka perlu dicermati dari perspektif etika politik dan kualitas demokrasi.

Tiga nama yang disebut dalam dinamika tersebut adalah Sufmi Dasco Ahmad, Sugiono, dan Ahmad Muzani. Ketiganya merupakan figur yang memiliki posisi strategis di Partai Gerindra, yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto.

“BMG tidak mempersoalkan hak konstitusional Presiden untuk mengusulkan calon Wakil Presiden maupun kewenangan MPR untuk memilihnya. Itu merupakan mekanisme yang telah diatur dalam konstitusi. Namun, kita juga tidak boleh menutup mata terhadap potensi kepentingan politik yang dapat menyertai proses tersebut,” ujar Subkhan di Jakarta, Senin (16/11).

Menurut Subkhan, pengisian jabatan Wakil Presiden harus ditempatkan sebagai kebutuhan kenegaraan untuk menjamin keberlangsungan pemerintahan, bukan sebagai momentum memperluas dominasi politik kelompok tertentu.

“Jangan sampai kursi Wakil Presiden justru menjadi instrumen konsolidasi kekuatan partai politik untuk mempersiapkan pertarungan Pemilu 2029. Kepentingan bangsa dan rakyat harus tetap menjadi orientasi utama, bukan kepentingan elektoral partai maupun kelompok kekuasaan,” tegasnya.

BMG Soroti Jarak antara Konstitusi dan Aspirasi Rakyat

Subkhan menjelaskan, demokrasi memiliki dua dimensi yang tidak dapat dipisahkan, yakni legitimasi rakyat dan legitimasi konstitusional.

Legitimasi rakyat bersumber dari mandat masyarakat melalui pemilihan umum. Sementara itu, legitimasi konstitusional bertumpu pada kewenangan dan mekanisme yang diatur dalam Undang-Undang Dasar.

Menurutnya, persoalan demokrasi dapat muncul ketika keabsahan prosedural dijadikan satu-satunya ukuran dalam pengambilan keputusan politik, sementara aspirasi dan kepentingan masyarakat tidak memperoleh ruang yang memadai.

“Persoalan muncul ketika legitimasi konstitusional hanya dipahami sebagai keabsahan prosedural, sementara aspirasi dan kepentingan rakyat justru semakin jauh dari proses pengambilan keputusan. Di sinilah kita harus waspada terhadap munculnya demokrasi elitis,” ungkapnya.

Ia menambahkan, keputusan politik yang sah secara prosedural tetap perlu disertai keterbukaan terhadap pengawasan publik serta pertanggungjawaban moral dan politik.

Subkhan mengingatkan agar mekanisme konstitusional tidak berubah menjadi ruang kompromi dan pembagian kepentingan di antara elite politik yang mengabaikan kedaulatan rakyat.

“Demokrasi bukan sekadar bagaimana elite politik mencapai kesepakatan. Demokrasi harus memastikan bahwa kesepakatan politik tersebut tidak mengabaikan kepentingan masyarakat luas. Jangan sampai rakyat hanya menjadi pemilik suara ketika pemilu, tetapi tidak lagi menjadi pusat pertimbangan ketika kekuasaan dibagikan,” katanya.

BMG Minta Pengisian Jabatan Wapres Utamakan Integritas

Sebagai organisasi relawan yang mendukung Gibran Rakabuming Raka, BMG memandang dinamika politik terkait jabatan Wakil Presiden harus menjadi momentum untuk memperkuat kedewasaan demokrasi dan etika bernegara.

BMG berpandangan, siapa pun yang nantinya dipilih untuk menduduki jabatan tersebut harus mengedepankan transparansi, integritas, kapasitas, akuntabilitas, dan kepentingan nasional.

Organisasi tersebut juga mengingatkan agar proses pengisian jabatan tidak berkembang menjadi politik balas jasa, transaksi kepentingan, ataupun konsolidasi kekuasaan untuk menghadapi kontestasi elektoral mendatang.

“Jangan sampai pergantian Wakil Presiden menjadi pintu masuk bagi dominasi satu kelompok politik. Jabatan Wakil Presiden adalah jabatan kenegaraan, bukan hadiah politik, bukan pula alat untuk mengamankan kepentingan elektoral partai tertentu,” ujar Subkhan.

Ia juga menilai sikap politik Gibran yang disebut dalam pernyataannya sebagai pengunduran diri dari jabatan Wakil Presiden seharusnya menjadi pelajaran mengenai pentingnya menempatkan kepentingan negara dan masyarakat di atas kepentingan pribadi.

“Kepentingan rakyat tidak boleh dikorbankan. Konstitusi harus menjadi pagar bagi kekuasaan, bukan menjadi pembenaran bagi kepentingan kekuasaan,” katanya.

Subkhan menegaskan, BMG akan terus mendorong kehidupan demokrasi yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat, supremasi konstitusi, dan etika politik.

“Jangan sampai kita membangun demokrasi yang hanya kuat secara prosedural, tetapi kehilangan substansi kerakyatan. Sebab demokrasi bukan milik elite politik. Demokrasi adalah milik rakyat, dan kekuasaan pada akhirnya harus dipertanggungjawabkan kepada rakyat,” pungkasnya. (Ril/Red)

LAINNYA