Konflik PKB dan PDI Perjuangan dalam Perspektif Demokrasi dan Etika Politik
Ahmad SM Kaffa (Gus Fakhier). (Foto: Dok. Pribadi) OPINI | TD — Saya menulis catatan ini dalam perjalanan pulang setelah berdiskusi dan berkonsolidasi bersama kawan-kawan Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI). Jalanan mulai lengang, lampu-lampu kota satu per satu meredup, tetapi ruang publik justru tengah ramai oleh perdebatan mengenai hubungan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan PDI Perjuangan yang belakangan memanas.
Dalam perkembangan politik terkini, hubungan PKB dan PDI Perjuangan kembali menjadi sorotan publik. PKB secara terbuka meminta PDI Perjuangan untuk memperjelas posisinya terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan tidak mengambil sikap yang dianggap berada di wilayah “abu-abu”. Pernyataan tersebut kemudian mendapat respons dari PDI Perjuangan yang meminta PKB untuk tidak mencampuri urusan internal partai lain. PDI Perjuangan menegaskan bahwa arah dan sikap politik partai hanya dapat ditentukan melalui mekanisme organisasi yang sah, khususnya melalui keputusan kongres. Polemik ini kemudian berkembang menjadi perdebatan yang lebih luas mengenai batas etika politik, penghormatan terhadap kedaulatan organisasi, dan kedewasaan berdemokrasi di Indonesia.
Sebagai seseorang yang lahir dari keluarga PKB, saya tentu memiliki kedekatan emosional dengan partai yang didirikan oleh para kiai Nahdlatul Ulama tersebut. Namun kedekatan itu tidak menghalangi saya untuk melihat persoalan ini dari sudut yang lebih luas. Dalam demokrasi, loyalitas politik tidak boleh menghilangkan objektivitas. Sebaliknya, demokrasi yang sehat justru menuntut adanya etika, dan etika politik dimulai dari penghormatan terhadap kedaulatan organisasi orang lain.
Dalam kehidupan politik, perbedaan merupakan keniscayaan. Persaingan, kritik, bahkan perselisihan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari proses demokrasi. Namun ada satu batas yang seharusnya tidak dilampaui, yaitu mencampuri urusan internal pihak lain. Ketika batas itu dilanggar, yang terancam bukan hanya hubungan antarpartai, melainkan kualitas demokrasi itu sendiri.
Sejarah politik Indonesia sesungguhnya telah memberikan pelajaran yang sangat berharga. Ketika PKB dilanda konflik internal pada tahun 2001, Presiden Megawati Soekarnoputri berada dalam posisi yang sangat menentukan. Sebagai kepala negara sekaligus tokoh politik nasional, ia memiliki pengaruh yang besar untuk ikut menentukan arah penyelesaian konflik tersebut. Namun Megawati memilih untuk menjaga jarak. Ia tidak menjadikan kekuasaan negara sebagai alat untuk memenangkan salah satu kubu dan tidak menunjukkan keberpihakan yang dapat ditafsirkan sebagai intervensi terhadap rumah tangga partai lain.
Sikap itu menunjukkan sebuah prinsip demokrasi yang sederhana, tetapi fundamental: setiap organisasi memiliki kedaulatannya sendiri dan berhak menyelesaikan persoalan internalnya tanpa campur tangan pihak lain.
Ironisnya, prinsip yang pernah dijaga dengan baik itu kini seolah mulai dilupakan oleh sebagian elite politik. Perbedaan pandangan yang seharusnya menjadi ruang dialog dan pendewasaan demokrasi justru berubah menjadi saling serang yang menguras energi publik. Politik kehilangan substansinya ketika yang diperdebatkan bukan lagi gagasan dan program, melainkan ego serta sentimen kelompok.
Padahal, jika menoleh lebih jauh ke belakang, hubungan antara kaum nasionalis dan kaum santri di Indonesia dibangun di atas fondasi saling menghormati. Perbedaan ideologis tidak pernah menjadi alasan untuk saling menegasikan.
Soekarno dan Hadratussyaikh KH Hasyim Asy’ari merupakan contoh paling nyata dari tradisi tersebut. Keduanya berasal dari latar belakang yang berbeda. Soekarno adalah simbol nasionalisme Indonesia, sedangkan KH Hasyim Asy’ari merupakan ulama besar pendiri Nahdlatul Ulama yang menjadi simbol perjuangan Islam Ahlussunnah wal Jamaah di Indonesia.
Mereka tidak selalu memiliki pandangan yang sama dalam setiap persoalan kebangsaan. Namun perbedaan itu tidak pernah menghapus rasa hormat di antara keduanya. Ketika Republik Indonesia menghadapi ancaman penjajahan dan disintegrasi, mereka memahami bahwa kepentingan bangsa harus ditempatkan di atas kepentingan kelompok.
Soekarno menghormati ulama sebagai penjaga moral dan nurani bangsa. Sebaliknya, KH Hasyim Asy’ari menghormati negara sebagai instrumen perjuangan untuk mewujudkan kemaslahatan rakyat. Dari hubungan yang saling menghargai itulah lahir sinergi antara nasionalisme dan Islam yang kemudian menjadi salah satu fondasi penting Republik Indonesia.
Karena itu, ketika hari ini terjadi ketegangan antara PKB yang secara historis dekat dengan tradisi politik kaum nahdliyin dan PDI Perjuangan yang mewarisi semangat nasionalisme Soekarno, publik berhak berharap agar kedua kekuatan politik tersebut tidak melupakan akar sejarah yang telah diwariskan para pendahulunya.
Warisan terbesar para pendiri bangsa bukanlah keseragaman pandangan, melainkan kemampuan untuk bekerja sama di tengah perbedaan. Mereka memahami bahwa bangsa yang besar tidak dibangun oleh kelompok yang selalu sepakat, melainkan oleh kelompok-kelompok yang mampu menghormati perbedaan dan menempatkan kepentingan nasional di atas kepentingan politik jangka pendek.
Perselisihan politik boleh terjadi. Kritik boleh disampaikan. Bahkan perdebatan keras sekalipun merupakan bagian yang wajar dalam demokrasi. Namun jangan sampai perbedaan itu berubah menjadi upaya saling mendelegitimasi atau mencampuri urusan internal satu sama lain. Sebab demokrasi yang sehat tidak membutuhkan musuh untuk dimusuhi, melainkan lawan yang dihormati.
Bangsa ini terlalu besar untuk disandera oleh pertengkaran elite. Rakyat tidak menunggu siapa yang paling lantang berbicara, melainkan siapa yang paling mampu menghadirkan solusi bagi persoalan yang mereka hadapi sehari-hari.
Di tengah dinginnya perjalanan pulang malam ini, saya justru teringat pada pelajaran sederhana yang diwariskan para pendiri bangsa: hormatilah organisasi orang lain sebagaimana kita ingin organisasi kita dihormati. Kekuasaan dapat berganti, jabatan dapat berakhir, dan pengaruh politik dapat memudar. Namun etika politik akan selalu menjadi ukuran apakah seseorang dikenang sebagai negarawan atau hanya sekadar politisi.
Pada akhirnya, jika Soekarno dan KH Hasyim Asy’ari mampu menjaga persaudaraan di tengah perbedaan besar pada zamannya, maka terlalu kecil alasan bagi generasi politik hari ini untuk gagal melakukan hal yang sama. Demokrasi Indonesia tidak membutuhkan semakin dalamnya polarisasi politik. Yang dibutuhkan adalah kedewasaan untuk berbeda tanpa kehilangan rasa hormat, kemampuan untuk berkompetisi tanpa saling mendelegitimasi, serta kesediaan untuk menempatkan kepentingan bangsa di atas kepentingan kelompok.
Penulis: Ahmad SM Kaffa (Gus Fakhier),
Sekretaris Daerah DPD GMNI DKI Jakarta. (*)
Pos terkait
Pos Terbaru
...
