Iran vs AS Bukan Konflik Baru: Warisan Perang Dingin dan “Metode Jakarta”
OPINI | TD — Konflik antara Iran dan Amerika Serikat yang kembali memanas hari ini sejatinya bukan fenomena baru. Ketegangan tersebut merupakan kelanjutan dari pola panjang intervensi geopolitik yang telah terbentuk sejak era Perang Dingin—sebuah pola yang dalam banyak kajian dikenal sebagai bagian dari praktik pergantian rezim, termasuk yang dijuluki “Metode Jakarta.”
Sejak pertengahan abad ke-20, rivalitas antara Amerika Serikat dan Uni Soviet tidak hanya berlangsung dalam ruang diplomasi dan militer, tetapi juga merambah ke dalam dinamika politik domestik negara-negara pascakolonial. Negara-negara di Global Selatan menjadi arena pertarungan kepentingan, sering kali tanpa memiliki kendali penuh atas arah sejarahnya sendiri.
Kajian mutakhir, seperti yang diungkap Vincent Bevins dalam The Jakarta Method, menyoroti bahwa praktik intervensi ini tidak bersifat sporadis, melainkan sistematis dan meluas ke berbagai kawasan—dari Asia Tenggara hingga Amerika Latin. Perspektif ini menempatkan negara-negara terdampak sebagai aktor penting dalam memahami Perang Dingin, bukan sekadar latar belakang konflik dua adikuasa.
Perang Dingin yang “Panas” di Dunia Selatan
Bagi banyak negara yang baru merdeka, Perang Dingin bukanlah konflik “dingin.” Ia hadir sebagai tekanan nyata yang memaksa pilihan politik dan ekonomi yang tidak selalu sejalan dengan kepentingan nasional.
Negara-negara di sekitar khatulistiwa menghadapi dilema besar: bergabung dengan blok Barat atau Timur, atau mencoba bertahan di tengah melalui jalur independen. Indonesia memilih opsi terakhir dengan merumuskan politik luar negeri Bebas-Aktif, sebuah strategi untuk menjaga kedaulatan tanpa terseret dalam orbit kekuatan besar.
Di tengah konteks tersebut, kapitalisme kerap dipandang sebagai perpanjangan dari kolonialisme, sementara sosialisme atau komunisme dilihat sebagai alternatif—meskipun tidak selalu diadopsi secara ideologis penuh. Sikap ini melahirkan gerakan seperti Konferensi Asia-Afrika 1955 dan Gerakan Non-Blok (GNB), yang berupaya menjaga jarak dari konflik ideologis global.
Iran 1953: Awal Pola Intervensi Modern
Kasus Iran menjadi salah satu contoh paling awal dan signifikan. Perdana Menteri Mohammad Mosaddegh, yang terpilih secara demokratis, berupaya menegaskan kedaulatan ekonomi Iran melalui nasionalisasi industri minyak.
Langkah ini berbenturan langsung dengan kepentingan Inggris dan Amerika Serikat. Melalui Operasi Ajax—sebuah operasi rahasia yang melibatkan CIA dan MI6—Mosaddegh digulingkan dan kekuasaan dikembalikan kepada Shah Reza Pahlavi.
Pasca-kudeta, kontrol atas minyak Iran kembali berada di tangan konsorsium Barat. Fakta ini memperlihatkan bahwa isu ideologi sering kali menjadi pembenaran, sementara kepentingan ekonomi menjadi pendorong utama.
Ironisnya, bahkan Shah yang didukung Barat pun akhirnya kehilangan dukungan ketika mencoba mengembalikan kontrol nasional atas sumber daya Iran, yang kemudian berujung pada Revolusi Islam 1979.
Indonesia 1965 dan “Metode Jakarta”
Indonesia menawarkan contoh lanjutan dari pola tersebut. Presiden Soekarno mengambil langkah-langkah tegas untuk memperkuat kedaulatan ekonomi, termasuk nasionalisasi perusahaan-perusahaan asing.
Ketegangan dengan Barat meningkat ketika Indonesia menolak bantuan bersyarat dari IMF dan Bank Dunia. Pidato Soekarno yang terkenal—“Go to Hell with Your Aid”—menjadi simbol perlawanan terhadap tekanan eksternal.
Peristiwa 30 September 1965 kemudian menjadi titik balik besar dalam sejarah Indonesia. Pergantian kekuasaan yang terjadi setelahnya diikuti oleh perubahan drastis dalam kebijakan ekonomi dan politik luar negeri. Indonesia kembali membuka diri terhadap investasi asing dan menjalin hubungan erat dengan lembaga-lembaga keuangan internasional
Dalam banyak kajian, peristiwa ini dipandang sebagai bagian dari pola yang lebih luas—yang kemudian dikenal sebagai “Metode Jakarta”—yakni strategi sistematis dalam menekan dan menggantikan rezim yang dianggap tidak sejalan dengan kepentingan Barat.
Pola yang Berulang di Berbagai Negara
Apa yang terjadi di Iran dan Indonesia bukanlah kasus terisolasi. Dalam periode yang sama, berbagai pemimpin di negara berkembang mengalami nasib serupa setelah mencoba mengontrol sumber daya nasional mereka.
Di Guatemala, Brasil, Chile, hingga Bolivia, intervensi terjadi dengan pola yang mirip: nasionalisasi sumber daya direspons dengan tekanan politik, ekonomi, hingga militer.
Narasi yang digunakan pun berubah-ubah—dari ancaman komunisme hingga isu keamanan global—namun kepentingan strategis yang mendasarinya sering kali tetap sama.
Pelajaran bagi Masa Kini
Ketegangan Iran dan Amerika Serikat saat ini memperlihatkan kesinambungan pola tersebut. Terlepas dari dinamika politik internal Iran, konflik ini menunjukkan bahwa faktor utama bukan sekadar sistem pemerintahan, melainkan kontrol atas sumber daya strategis dan posisi geopolitik.
Sejarah menunjukkan bahwa legitimasi domestik sering kali tidak menjadi penentu dalam relasi internasional. Sebaliknya, kesesuaian dengan kepentingan global kekuatan besar menjadi faktor yang lebih dominan.
Kesimpulan
Konflik Iran-AS hari ini bukanlah anomali, melainkan bagian dari kesinambungan sejarah panjang intervensi global. Dari Iran 1953 hingga Indonesia 1965, pola yang sama terus berulang dengan variasi narasi.
Bagi Indonesia, pengalaman sejarah tersebut menjadi pengingat penting untuk tetap berpegang pada prinsip Bebas-Aktif. Dalam tatanan dunia yang masih asimetris, kemandirian kebijakan luar negeri bukan hanya pilihan, melainkan kebutuhan strategis.
Pasar global mungkin tampak bebas, tetapi dalam praktiknya sering kali bersyarat—bebas bagi sebagian, dan terbatas bagi yang lain.
Penulis: Mumtaza Chairannisa, Peneliti di AMECRD yang menelaah persinggungan sejarah maritim, budaya, jaringan transnasional, agama, politik, dan perdagangan di Asia Tenggara serta Samudra Hindia. Ia merupakan lulusan Sciences Po Paris dan University of California, Berkeley, serta meraih gelar MPhil dari University of Cambridge. (*)
Pos terkait
Pos Terbaru
