Dinkes Tangerang Gelar Validasi Data TB/HIV: Perkuat Kolaborasi Menuju Eliminasi 2030
Pengelola Program HIV Kabupaten Tangerang, Yosi Sepriani Purba, memaparkan materi dalam kegiatan Validasi Data TB/HIV di tingkat kabupaten. (Foto: Ist)TANGERANG | TD – Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang menggelar kegiatan Kolaborasi TB/HIV Data Validation at District Level (Priority District) pada Rabu, 17 September 2025. Kegiatan ini bertujuan memperkuat sinergi antarprogram sekaligus meningkatkan akurasi data TB dan HIV sebagai bagian dari upaya mencapai target eliminasi tahun 2030.
Acara dibuka oleh Pengelola Program HIV Kabupaten Tangerang, Yosi Sepriani Purba. Dalam sambutannya, ia menegaskan bahwa validitas data merupakan fondasi penting bagi perencanaan, pemantauan, dan evaluasi layanan kesehatan masyarakat.
“Data yang valid dan terintegrasi akan sangat membantu dalam menyusun strategi, mengatasi kendala lapangan, serta memastikan layanan TB dan HIV berjalan efektif, terarah, dan berkelanjutan,” ujar Yosi.
Kegiatan ini diikuti oleh pengelola program TB dan HIV, tenaga kesehatan dari 37 layanan puskesmas dan rumah sakit, serta perwakilan komunitas. Agenda utama meliputi peninjauan dan sinkronisasi data pasien TB/HIV, identifikasi hambatan lapangan, hingga penyusunan tindak lanjut untuk memperkuat kualitas layanan di tingkat kabupaten.
Menurut Yosi, forum ini sangat penting khususnya bagi layanan yang baru ditunjuk sebagai PDP (Penyedia Dukungan Pasien). “Momentum ini harus dimanfaatkan untuk memperkuat kapasitas, meningkatkan pemahaman, sekaligus memastikan kolaborasi TB dan HIV berjalan optimal,” ujarnya.
Ia menambahkan, meski program TB lebih dahulu melangkah dalam kebijakan dan implementasi, eliminasi tidak akan tercapai tanpa sinergi dengan program HIV. Hal ini termasuk skrining pasien TB terhadap HIV dan pasien HIV terhadap TB, pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM), penyediaan obat, hingga tindak lanjut kasus di lapangan.
Pada kesempatan tersebut, dr. Adria Rusli, Sp.P(K) dari RSPI Prof. dr. Sulianti Saroso menjadi narasumber. Ia menekankan pentingnya pemberian ARV segera pada pasien TB yang terdiagnosis HIV.
“Idealnya, ARV diberikan pada hari yang sama saat pasien TB diketahui HIV-positif. Jangan sampai ada keterlambatan hanya karena masalah administrasi atau mekanisme BPJS,” tegas dr. Adria.
Ia juga mengungkapkan bahwa Puskesmas relatif lebih konsisten dalam melaksanakan standar layanan dibandingkan rumah sakit. Padahal, target nasional menuntut 100% pasien TB diskrining HIV, dan sebaliknya pasien HIV diskrining TB.
Selain itu, dr. Adria menjelaskan perbedaan istilah “TB” dan “TBC”. Menurutnya, istilah “TBC” sempat dipakai untuk mengurangi stigma, namun dalam standar internasional tetap digunakan istilah “TB”. “Yang terpenting bukan soal istilah, melainkan bagaimana layanan dapat menjangkau pasien secara cepat dan tepat,” tambahnya.
Melalui forum ini, ia berharap tenaga kesehatan di Puskesmas dan rumah sakit dapat memperkuat koordinasi, sehingga validasi data benar-benar mencerminkan mutu layanan. “Integrasi TB-HIV harus berjalan tanpa hambatan agar target eliminasi 2030 dapat tercapai,” pungkasnya. (*)
Pos terkait
