Pemkab Tangerang Sabet TP2DD Terbaik se-Jawa Bali, Digitalisasi Pembayaran Pajak Jadi Sorotan
Bupati Tangerang Moch. Maesyal Rasyid bersama jajaran Pemkab Tangerang menunjukkan piala penghargaan TP2DD terbaik se-Jawa Bali sebagai apresiasi atas penguatan digitalisasi transaksi keuangan daerah. (Foto: Ist) JAKARTA| TD — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tangerang meraih penghargaan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) kategori terbaik se-Jawa Bali dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI dan Kementerian Dalam Negeri RI.
Penghargaan tersebut diberikan atas upaya pemerintah daerah dalam mendorong percepatan dan perluasan digitalisasi transaksi keuangan daerah. Salah satu penerapannya terlihat melalui kemudahan layanan pembayaran pajak secara digital yang dapat dimanfaatkan masyarakat Kabupaten Tangerang.
Bupati Tangerang Moch. Maesyal Rasyid menerima langsung penghargaan tersebut dalam acara Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia X Indonesia Fintech Summit and Expo 2026 serta Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi dan Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD) Tahun 2026 di Jakarta International Convention Center (JICC), Jakarta Pusat, Kamis (24/9/2026).
Penyerahan penghargaan tersebut turut disaksikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI Airlangga Hartarto dan Menteri Dalam Negeri RI Tito Karnavian.
Maesyal mengatakan, penghargaan tersebut menjadi bentuk apresiasi atas upaya Pemkab Tangerang bersama Bapenda dan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait dalam meningkatkan kualitas layanan digital kepada masyarakat.
Menurutnya, digitalisasi transaksi keuangan daerah tidak hanya berkaitan dengan penerapan teknologi, tetapi juga memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memenuhi kewajibannya tanpa harus datang langsung ke kantor pelayanan.
“Alhamdulillah, hari ini Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang mendapatkan penghargaan TP2DD (Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah) kategori terbaik se-Jawa Bali dari Bapak Menko Bidang Perekonomian juga dari Bapak Menteri Dalam Negeri,” ungkap Maesyal.
Melalui sistem dan kanal digital yang telah disediakan, masyarakat dapat mengakses informasi mengenai kewajiban pajak sekaligus melakukan pembayaran melalui kanal pembayaran yang telah ditentukan.
Dengan layanan tersebut, proses pembayaran pajak dapat dilakukan secara lebih praktis karena masyarakat tidak harus mendatangi kantor Bapenda untuk mendapatkan pelayanan secara langsung.
Maesyal menilai, kemudahan akses menjadi salah satu manfaat yang dapat dirasakan masyarakat dari penerapan digitalisasi transaksi keuangan daerah. Selain mempercepat pelayanan, sistem tersebut juga diarahkan untuk mendukung proses transaksi yang lebih transparan dan efisien.
“Alhamdulillah fungsi pelayanan ini bermanfaat. Kecepatan, transparansi dan kemudahan dari sistem ini bisa dirasakan langsung masyarakat. Semoga program digitalisasi transaksi keuangan ini terus ditingkatkan lagi oleh Bapenda dan OPD terkait lainnya,” ujarnya.
Ia pun menyampaikan apresiasi kepada Bapenda dan seluruh OPD yang telah membangun sinergi dalam menjalankan program digitalisasi tersebut. Dukungan masyarakat juga dinilai menjadi bagian penting dalam keberlangsungan transformasi layanan keuangan daerah.
“Kami atas nama pemerintah daerah mengucapkan terima kasih atas apresiasi yang kita raih hari ini. Penghargaan ini adalah bukti nyata teman-teman dari Bapenda dan OPD lainnya telah menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya. Terima kasih juga atas partisipasi masyarakat yang telah melaksanakan program ini,” tuturnya.
Sementara itu, Menko Bidang Perekonomian RI Airlangga Hartarto mengatakan, penguatan digitalisasi daerah menjadi bagian dari upaya memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah.
Hal tersebut disampaikan dalam rangkaian Rakornas Pengendalian Inflasi dan Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah yang juga menjadi bagian dari agenda kegiatan tersebut.
“Ekonomi kita di semester I, alhamdulillah relatif solid dengan pertumbuhan 5,45% dan inflasi 3,19%. Ini harus terus kita sinergikan antara pusat dan daerah untuk menjaga pertumbuhan ekonomi, menjaga kebijakan fiskal, moneter, dan sektor riil, terutama juga untuk mendorong ekspor daripada sektor riil,” ujar Airlangga.
Menurut Airlangga, pemerintah pusat juga terus menjalankan sejumlah langkah untuk menjaga stabilitas harga dan mendukung pertumbuhan ekonomi. Di antaranya melalui penyaluran Program Keluarga Harapan (PKH) tahap ketiga, bantuan beras, serta penguatan Gerakan Pangan Murah (GPM) bersama Bank Indonesia dan pemerintah daerah.
Sementara itu, Mendagri Tito Karnavian menambahkan, pemerintah daerah juga memiliki peran dalam menjaga konsumsi rumah tangga, belanja daerah, serta mendorong aktivitas sektor swasta.
Selain itu, pemerintah daerah didorong untuk mempermudah perizinan guna memperkuat investasi dan mengembangkan potensi hilirisasi serta sektor unggulan di daerah.
“Selanjutnya adalah mempermudah perizinan dalam rangka untuk memperkuat investasi, dan bagaimana mendorong hilirisasi daerah dengan ini ide-ide kreatif daerah sehingga ada potensi ekspor kita dari daerah untuk ke luar. Jadi ekspor kita diharapkan lebih tinggi daripada impor agregat dari semua daerah,” imbuhnya. (*)
Pos terkait
Pos Terbaru
