Civitas Akademika UMT Dukung Polri Ungkap Kasus Penyadapan Presiden Prabowo
Sejumlah mahasiswi Universitas Muhammadiyah Tangerang (UMT) menunjukkan poster dukungan kepada Polri dalam mengawal keamanan Presiden RI Prabowo Subianto di lingkungan Rektorat UMT, Kota Tangerang, Selasa (10/11/2026). Poster tersebut memuat pesan “Presiden Disadap, Polri Sigap” dan “Tolak Makar, Jaga Presiden”. (Foto: Ist) KOTA TANGERANG | TD — Civitas akademika Universitas Muhammadiyah Tangerang (UMT) mendukung Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dalam mengungkap kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden RI Prabowo Subianto.
Wakil Rektor UMT, Asrori Muktarom, menilai penyadapan merupakan tindakan yang melanggar hukum dan bertentangan dengan prinsip perlindungan hak asasi manusia.
Pernyataan tersebut disampaikan Asrori di sela-sela diskusi publik yang digelar di kampus UMT, Selasa (10/11/2026).
“Menurut perspektif hukum, sebagai akademisi, kita melihat kasus penyadapan ini sebagai tindakan yang memang melanggar hukum,” ujar Asrori.
Ia menjelaskan, penyadapan juga dinilai bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan karena menyangkut perlindungan terhadap diri, kehormatan, dan martabat seseorang.
“Penyadapan juga sangat berbenturan dengan nilai-nilai kemanusiaan. Setiap orang dilindungi diri dan kehormatannya. Selain itu, tindakan intersepsi juga diatur dalam perundang-undangan, termasuk ketentuan mengenai informasi dan transaksi elektronik,” katanya.
Asrori menambahkan, persoalan penyadapan juga perlu dilihat dari perspektif hak asasi manusia dan nilai-nilai agama.
“Penyadapan ini bertentangan dengan hak asasi manusia karena setiap manusia dilindungi diri, kehormatan, dan martabatnya. Dalam perspektif agama, khususnya di lingkungan Muhammadiyah, tindakan tersebut juga menjadi hal yang dilarang,” ujarnya.
Dalam kegiatan diskusi publik tersebut, peserta juga membentangkan flyer berisi dukungan kepada Polri yang tengah menangani kasus dugaan penyadapan tersebut. (Ril/Red)
Pos terkait
Pos Terbaru
...
