Paradoks Negara Digital dan Rapuhnya Kontrak Sosial Data Warga
Samsul Arifin. (Foto: Dok. Pribadi) OPINI | TD — Digitalisasi telah menjadi mantra modernisasi birokrasi di Indonesia. Pemerintah mendorong pemanfaatan teknologi untuk menghadirkan pelayanan publik yang lebih cepat, efisien, transparan, dan akuntabel. Namun, di balik janji kemudahan tersebut, muncul persoalan mendasar: bagaimana jika teknologi yang dirancang untuk melayani warga justru membuat mereka menjadi korban kesalahan administrasi?
Kasus Yudariansyah, seorang mekanik bengkel sepeda motor di Kota Tangerang, memperlihatkan paradoks itu. Pada 23 Oktober 2026, ia didatangi petugas Samsat Ciledug untuk mengklarifikasi tunggakan pajak mobil mewah McLaren yang tercatat atas namanya. Nilai tagihannya mencapai sekitar Rp137 juta. Padahal, Yudariansyah mengaku tidak pernah memiliki kendaraan tersebut.
Peristiwa ini bukan sekadar kekeliruan pencatatan kepemilikan kendaraan. Kasus tersebut membuka pertanyaan lebih besar tentang akurasi data, koordinasi antarinstansi, dan perlindungan warga dari penyalahgunaan identitas. Ketika persoalan baru terungkap setelah petugas melakukan pemeriksaan langsung, kita patut mempertanyakan kemampuan sistem administrasi digital dalam memastikan kebenaran informasi yang digunakannya.
Di sinilah paradoks negara digital terlihat. Negara semakin mampu mengumpulkan, menyimpan, dan mengolah data penduduk, tetapi kemampuan tersebut belum tentu sejalan dengan ketepatan dalam mengenali kondisi warga yang sebenarnya. Digitalisasi dapat mempercepat pelayanan, tetapi juga berpotensi mempercepat penyebaran kesalahan apabila data yang menjadi dasarnya tidak akurat.
Ketika Kontrak Sosial Berubah Menjadi Risiko
Dalam filsafat politik, hubungan antara warga dan negara dapat dibaca melalui konsep kontrak sosial. Thomas Hobbes, melalui Leviathan, menempatkan negara sebagai otoritas yang diperlukan untuk menjamin keamanan dan ketertiban. Sementara itu, John Locke, dalam Second Treatise of Government, menekankan bahwa kekuasaan politik memperoleh legitimasi dari kewajibannya melindungi hak-hak warga.
Keduanya memiliki perbedaan mendasar dalam memahami negara. Namun, pemikiran mereka dapat menjadi pintu masuk untuk memahami satu persoalan penting: kekuasaan negara tidak dapat dilepaskan dari tanggung jawabnya terhadap warga.
Dalam masyarakat digital, hubungan tersebut memperoleh dimensi baru. Nomor Induk Kependudukan (NIK), alamat, informasi kepemilikan aset, dan data sosial-ekonomi menjadi bagian dari infrastruktur administrasi pemerintahan. Warga menyerahkan informasi pribadinya agar negara dapat memberikan pelayanan, menetapkan hak dan kewajiban, serta menjalankan kebijakan secara tepat sasaran.
Akan tetapi, penyerahan data bukanlah penyerahan tanpa syarat. Negara berkewajiban menjaga keamanan, memastikan keakuratan, dan membatasi penggunaan data sesuai tujuan yang sah. Warga tidak seharusnya menanggung seluruh risiko ketika informasi yang dikelola oleh sistem administrasi negara ternyata keliru atau disalahgunakan.
Ketika seseorang harus menghadapi tagihan pajak atas kendaraan yang tidak pernah dimilikinya, persoalannya bukan hanya mengenai angka dalam basis data. Ada risiko terhadap reputasi, waktu, biaya, dan kepastian hukum orang tersebut. Kesalahan administrasi yang tampak sederhana bagi institusi dapat menjadi beban nyata bagi warga.
Pada titik ini, kepercayaan menjadi taruhan utama. Kontrak sosial digital akan rapuh apabila negara menuntut kepatuhan warga terhadap sistem, tetapi tidak menyediakan jaminan yang memadai ketika sistem itu melakukan kesalahan.
Negara yang Melihat Angka, tetapi Kehilangan Realitas
Dalam Seeing Like a State, ilmuwan politik James C. Scott menjelaskan bagaimana negara modern menyederhanakan kompleksitas masyarakat agar lebih mudah dibaca, diklasifikasikan, dan dikelola. Penyederhanaan administratif memang diperlukan untuk menjalankan pemerintahan dalam skala besar. Namun, ketika kategori dan pencatatan resmi dianggap lebih benar daripada kenyataan di lapangan, kebijakan dapat menghasilkan konsekuensi yang merugikan.
Persoalan tersebut relevan dengan perkembangan tata kelola berbasis algoritma. Dalam Algoritokrasi: Sebuah Pengantar, Khikmawanto mengangkat persoalan kekuasaan yang bekerja melalui algoritma dan sistem komputasi. Perspektif ini mengingatkan kita bahwa teknologi bukan sekadar perangkat netral. Sistem digital juga membawa pilihan desain, kepentingan kelembagaan, dan cara tertentu dalam mendefinisikan persoalan publik.
Algoritma hanya dapat menghasilkan keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan apabila data, prosedur, dan asumsi yang mendasarinya dapat diuji. Jika informasi awalnya keliru, proses otomatisasi justru berpotensi membuat kesalahan berlangsung lebih cepat dan menjangkau lebih banyak orang.
Masalahnya bukan terletak pada penggunaan teknologi itu sendiri, melainkan pada kecenderungan memperlakukan keluaran sistem sebagai kebenaran yang tidak perlu dipertanyakan. Ketika data menyatakan seseorang memiliki kendaraan mewah, misalnya, informasi tersebut seharusnya menjadi dasar pemeriksaan, bukan satu-satunya dasar untuk membebankan kewajiban kepadanya.
Dalam konteks ini, verifikasi manusia tetap diperlukan. Petugas harus memiliki ruang untuk menguji ketidaksesuaian data, sementara warga perlu memperoleh akses terhadap mekanisme koreksi yang mudah, cepat, dan tidak membebani.
Prinsipnya sederhana: warga tidak boleh dipaksa membuktikan dirinya benar hanya karena sistem telanjur menyatakan dirinya salah.
Integrasi Data Bukan Sekadar Menghubungkan Sistem
Salah satu tantangan tata kelola digital Indonesia adalah memastikan data yang digunakan oleh berbagai instansi benar-benar akurat, mutakhir, dan dapat dipertukarkan secara aman. Setiap lembaga memiliki mandat dan kebutuhan informasi yang berbeda. Namun, perbedaan tersebut tidak boleh menjadi alasan bagi negara untuk mengabaikan konsistensi data yang menyangkut orang yang sama.
Pemerintah telah menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025 tentang Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Kebijakan ini mengarahkan penguatan integrasi data sosial-ekonomi nasional, termasuk melalui peningkatan akurasi, interoperabilitas, pemutakhiran data, dan sinergi antarkementerian serta lembaga.
Kehadiran kebijakan tersebut merupakan langkah penting. Namun, integrasi data tidak cukup diukur dari tersambungnya sistem atau tersedianya satu basis data rujukan. Ukuran keberhasilannya harus mencakup kemampuan institusi mendeteksi ketidaksesuaian, memperbaiki kesalahan, dan mencegah dampak administratif yang merugikan warga.
Perlu pula dibedakan antara DTSEN dan basis data kepemilikan kendaraan. Keduanya memiliki fungsi berbeda. Kasus Yudariansyah tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa persoalan tersebut disebabkan oleh kegagalan integrasi DTSEN. Akan tetapi, peristiwa itu dapat menjadi pintu masuk untuk mengevaluasi bagaimana data identitas dan kepemilikan aset diverifikasi, serta bagaimana koordinasi antarinstansi dilakukan ketika ditemukan ketidaksesuaian.
Dalam perspektif Digital-Era Governance yang dikembangkan Patrick Dunleavy dan koleganya, reintegrasi kelembagaan, digitalisasi proses, dan perancangan layanan berdasarkan kebutuhan warga merupakan bagian penting dari perubahan pemerintahan di era digital.
Gagasan ini menuntut lebih dari sekadar pembangunan aplikasi. Negara perlu memastikan bahwa data yang digunakan untuk menetapkan kewajiban, menyalurkan bantuan, atau menentukan akses terhadap layanan publik memiliki standar validasi yang jelas.
Pencocokan NIK, misalnya, dapat menjadi salah satu lapisan verifikasi. Namun, NIK tidak boleh diperlakukan sebagai bukti tunggal atas kebenaran seluruh informasi yang dilekatkan kepadanya. Identitas yang cocok belum tentu membuktikan bahwa kepemilikan aset, transaksi, atau kewajiban tertentu benar-benar sah.
Karena itu, integrasi harus disertai verifikasi sumber data, pencatatan riwayat perubahan, pembatasan akses, dan mekanisme koreksi yang dapat diaudit. Tanpa itu semua, integrasi justru berisiko menyebarkan kesalahan dari satu sistem ke sistem lainnya.
Keamanan Data dan Tanggung Jawab Negara
Kerentanan tata kelola digital juga berkaitan dengan keamanan siber. Serangan ransomware terhadap Pusat Data Nasional Sementara pada Juni 2024 menjadi pengingat bahwa gangguan terhadap infrastruktur digital dapat berdampak luas pada layanan publik dan pengelolaan data.
Persoalan keamanan tidak berhenti pada upaya mencegah peretasan. Negara juga harus memastikan adanya pengawasan, pembagian tanggung jawab yang jelas, kesiapan pemulihan sistem, dan pemberitahuan yang memadai apabila terjadi insiden yang berdampak pada data pribadi warga.
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi telah menyediakan kerangka hukum untuk melindungi hak subjek data dan mengatur kewajiban pengendali serta prosesor data. Tantangan berikutnya adalah memastikan ketentuan tersebut diterapkan secara konsisten, termasuk melalui pengawasan yang efektif dan pertanggungjawaban yang transparan.
Di sisi lain, keamanan sistem tidak semestinya hanya bergantung pada pendekatan represif. Pemerintah dapat mempertimbangkan program bug bounty atau pelaporan kerentanan secara terstruktur untuk mengundang peneliti keamanan independen mengidentifikasi celah sistem secara bertanggung jawab. Program semacam ini harus dilengkapi aturan pengujian yang jelas, perlindungan bagi pelapor yang bertindak sesuai ketentuan, serta prosedur penanganan kerentanan yang terukur.
Dengan demikian, keamanan digital dibangun bukan hanya melalui penindakan setelah insiden terjadi, tetapi juga melalui pencegahan, pengujian, dan perbaikan berkelanjutan.
Mengukur Negara dari Perlindungan terhadap Warga
Francis Fukuyama, dalam kajiannya mengenai pembangunan dan kapasitas negara, menekankan pentingnya kemampuan institusi menjalankan fungsi pemerintahan secara efektif. Dalam konteks digitalisasi, efektivitas tersebut tidak cukup dinilai dari banyaknya aplikasi, kecanggihan teknologi, atau kecepatan pemrosesan administrasi.
Ukuran yang lebih mendasar adalah apakah negara mampu menghasilkan keputusan yang akurat, memberikan alasan yang dapat diperiksa, serta menyediakan pemulihan ketika terjadi kesalahan.
Karena itu, ada beberapa pembenahan yang patut menjadi prioritas.
Pertama, setiap keputusan administratif yang berdampak serius pada warga harus memiliki mekanisme verifikasi dan pengajuan keberatan yang jelas. Kedua, setiap instansi perlu menetapkan penanggung jawab atas kualitas data, bukan sekadar menyerahkan persoalan kepada sistem teknologi informasi. Ketiga, koreksi kesalahan harus dilakukan lintas instansi agar warga tidak dipaksa mengurus persoalan yang sama berulang kali. Keempat, pengawasan terhadap akses dan penggunaan data harus diperkuat untuk mencegah penyalahgunaan identitas.
Yang tidak kalah penting, warga harus memperoleh perlindungan selama proses koreksi berlangsung. Apabila terdapat indikasi kuat bahwa suatu kewajiban muncul akibat kesalahan pencatatan, institusi terkait perlu menyediakan prosedur penanganan yang proporsional agar warga tidak langsung menanggung konsekuensi yang belum terbukti menjadi tanggung jawabnya.
Prinsip tersebut tidak berarti membebaskan warga dari kewajiban hukum. Sebaliknya, prinsip itu memastikan bahwa kewajiban hanya dibebankan melalui proses yang sah, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Mengembalikan Teknologi kepada Tujuan Publik
Pada akhirnya, persoalan utama negara digital bukanlah seberapa jauh teknologi mampu menggantikan pekerjaan manusia, melainkan apakah teknologi membuat penyelenggaraan negara semakin adil dan bertanggung jawab.
Kasus Yudariansyah memperlihatkan bagaimana ketidaksesuaian antara data dan kenyataan dapat menimbulkan persoalan serius bagi seseorang. Namun, kasus ini juga mengingatkan bahwa kesalahan administratif tidak selalu dapat dijelaskan hanya melalui persoalan algoritma. Penelusuran mengenai asal-usul pencatatan, proses pendaftaran kendaraan, kemungkinan penyalahgunaan identitas, dan tanggung jawab pihak terkait tetap diperlukan.
Karena itu, kritik terhadap digitalisasi harus diarahkan pada pembenahan sistem, bukan pada penolakan terhadap teknologi. Negara membutuhkan sistem digital yang terintegrasi, tetapi juga membutuhkan prosedur yang transparan, pengawasan yang kuat, dan petugas yang mampu menggunakan pertimbangan manusia secara bertanggung jawab.
Teknologi seharusnya membantu negara memahami warga dengan lebih baik, bukan membuat warga tunduk pada kesalahan yang diproduksi oleh administrasi.
Kontrak sosial di era digital hanya dapat bertahan apabila negara memahami bahwa data bukan sekadar aset birokrasi. Di balik setiap nomor identitas terdapat manusia yang memiliki hak, martabat, dan kehidupan nyata. Ketika negara mengumpulkan data mereka, negara sekaligus memikul tanggung jawab untuk melindunginya.
Digitalisasi yang kehilangan tanggung jawab hanya akan melahirkan birokrasi yang semakin canggih dalam mengolah angka, tetapi semakin jauh dari keadilan. Sebaliknya, digitalisasi yang berpusat pada warga dapat menjadi jalan menuju pemerintahan yang lebih terbuka, efektif, dan manusiawi.
Penulis: Samsul Arifin, Mahasiswa Ilmu Pemerintahan, Universitas Muhammadiyah Tangerang. (*)
Pos terkait
Pos Terbaru
...
