Jangan Biarkan Anak Tangerang Hanya Menjadi Penonton Pembangunan
Wahyu Mustajab (Foto: Dok. Pribadi) OPINI | TD — Setiap pagi, ribuan anak di Kabupaten Tangerang berangkat ke sekolah dengan harapan yang sederhana: memperoleh pendidikan yang dapat mengubah masa depan mereka. Sebagian diantar orang tua menggunakan kendaraan pribadi, tetapi tidak sedikit yang harus berjalan kaki, berganti angkutan umum, melewati kemacetan, atau menempuh jalan lingkungan yang belum sepenuhnya nyaman dan aman.
Di dalam tas mereka tersimpan buku dan tugas sekolah. Namun, di pundak mereka juga tersimpan harapan keluarga. Ada orang tua yang bekerja sebagai buruh pabrik, pedagang kecil, pengemudi, petani, pekerja informal, dan pelaku usaha mikro. Mereka mungkin tidak memahami istilah bonus demografi, transformasi ekonomi, atau pembangunan sumber daya manusia. Namun, mereka memahami satu hal: pendidikan adalah jalan agar kehidupan anak-anaknya kelak menjadi lebih baik.
Harapan tersebut semestinya tidak terlalu mahal untuk diperjuangkan.
Kabupaten Tangerang dikenal sebagai salah satu kawasan pertumbuhan ekonomi dan industri yang penting di Provinsi Banten. Kawasan industri, pergudangan, perumahan, pusat perdagangan, dan berbagai proyek infrastruktur terus berkembang. Pemandangan gedung, pabrik, jalan, serta permukiman baru memperlihatkan bahwa wilayah ini sedang bergerak maju.
Namun, di tengah laju pembangunan tersebut, kita perlu mengajukan pertanyaan yang jujur: apakah anak-anak Kabupaten Tangerang sudah menjadi bagian utama dari kemajuan itu, atau justru hanya berdiri di pinggir jalan sambil menyaksikan pembangunan berlalu?
Dua Wajah Pembangunan
Kabupaten Tangerang memiliki wajah pembangunan yang penuh harapan, tetapi juga menyimpan tantangan sosial yang tidak ringan. Data BPS menunjukkan bahwa pada 2025 masih terdapat sekitar 265,90 ribu penduduk miskin atau 6,42 persen dari jumlah penduduk Kabupaten Tangerang. Pada tahun yang sama, Indeks Pembangunan Manusia mencapai 76,74, sedangkan Tingkat Pengangguran Terbuka tercatat 5,94 persen.
Angka-angka tersebut bukan sekadar statistik. Di balik angka kemiskinan terdapat keluarga yang harus memilih antara membeli kuota internet atau memenuhi kebutuhan dapur. Di balik angka pengangguran terdapat lulusan sekolah yang setiap hari mengirimkan lamaran, tetapi belum menemukan pekerjaan. Di balik angka pembangunan manusia terdapat anak-anak dengan kemampuan besar yang mungkin tidak berkembang hanya karena fasilitas belajar, akses teknologi, dan keadaan ekonomi keluarganya terbatas.
Inilah dua wajah pembangunan Kabupaten Tangerang. Di satu sisi, kawasan industri tumbuh dan investasi terus bergerak. Di sisi lain, masih terdapat keluarga yang berjuang agar anaknya tetap bersekolah dan lulusan yang belum memperoleh kesempatan kerja.
Pertumbuhan ekonomi memang penting, tetapi pertumbuhan tersebut belum dapat disebut berhasil apabila masyarakat di sekitar pusat-pusat industri tidak memperoleh peningkatan kualitas hidup. Pabrik boleh berdiri tinggi, jalan boleh dibangun lebar, dan kawasan ekonomi boleh berkembang pesat. Namun, pembangunan kehilangan maknanya apabila anak-anak yang tinggal di sekitarnya tidak mendapatkan pendidikan yang memadai untuk memasuki dunia kerja yang tercipta.
Infrastruktur Pendidikan Bukan Sekadar Gedung
Selama ini, infrastruktur pendidikan sering dipahami sebatas pembangunan ruang kelas. Padahal, bagi seorang anak, infrastruktur pendidikan dimulai sejak ia keluar dari rumah.
Jalan yang aman menuju sekolah adalah infrastruktur pendidikan. Angkutan umum yang terjangkau adalah infrastruktur pendidikan. Jaringan internet yang stabil adalah infrastruktur pendidikan. Perpustakaan, laboratorium, ruang praktik, sanitasi yang bersih, ruang kelas yang layak, dan lingkungan yang terbebas dari banjir juga merupakan bagian dari infrastruktur pendidikan.
Sebuah ruang kelas yang baru dibangun belum tentu menghasilkan pembelajaran bermutu apabila tidak didukung guru yang kompeten, buku yang memadai, laboratorium yang dapat digunakan, serta jaringan internet yang dapat diakses. Demikian pula, pemberian komputer dan perangkat digital tidak akan memberikan manfaat optimal jika jaringan internet lemah, peralatan tidak terawat, atau guru dan peserta didik belum memperoleh pelatihan.
Karena itu, pembangunan infrastruktur pendidikan harus berangkat dari kebutuhan nyata setiap sekolah. Kondisi sekolah di wilayah yang berdekatan dengan pusat perkotaan dan kawasan industri dapat berbeda dengan sekolah di wilayah pesisir, perdesaan, atau daerah yang jauh dari pusat pemerintahan. Kebijakan yang seragam belum tentu mampu menjawab persoalan yang beragam.
Pemerataan bukan berarti memberikan barang yang sama kepada semua sekolah. Pemerataan berarti memberikan dukungan sesuai kebutuhan agar setiap anak memiliki kesempatan belajar yang setara.
Sekolah dan Dunia Industri Tidak Boleh Berjalan Sendiri
Sebagai daerah industri, Kabupaten Tangerang semestinya mampu membangun ekosistem pendidikan vokasi yang kuat. Namun, sekolah dan industri masih sering berjalan di jalurnya masing-masing. Sekolah menyelenggarakan pembelajaran berdasarkan kurikulum, sedangkan industri bergerak cepat mengikuti perkembangan teknologi dan kebutuhan pasar.
Akibatnya, muncul kesenjangan antara kompetensi lulusan dan kebutuhan dunia kerja. Tidak sedikit lulusan yang telah belajar selama bertahun-tahun, tetapi masih harus mengikuti pelatihan tambahan ketika memasuki perusahaan. Sebaliknya, perusahaan mengeluhkan kesulitan memperoleh tenaga kerja yang memiliki keterampilan teknis, kemampuan digital, kedisiplinan, komunikasi, dan etos kerja yang sesuai.
Kesenjangan tersebut tidak boleh terus-menerus dibebankan kepada sekolah atau peserta didik. Pemerintah daerah, sekolah, perguruan tinggi, dan dunia industri harus duduk bersama. Kerja sama tidak cukup diwujudkan melalui penandatanganan nota kesepahaman dan kegiatan seremonial. Kolaborasi harus hadir di ruang kelas, bengkel praktik, laboratorium, tempat magang, dan proses rekrutmen.
Industri dapat membuka kesempatan praktik kerja yang benar-benar mendidik, menghadirkan praktisi sebagai guru tamu, membantu penyelarasan kurikulum, menyediakan peralatan praktik, meningkatkan kompetensi guru, serta memberikan sertifikasi keahlian. Sekolah pun harus berani mengevaluasi pembelajaran agar lebih relevan dengan perubahan dunia kerja.
Pemerintah pusat juga menempatkan revitalisasi satuan pendidikan, digitalisasi pembelajaran, dan penguatan pendidikan vokasi berstandar industri sebagai bagian dari arah kebijakan pendidikan. Kebijakan tersebut perlu diterjemahkan secara nyata sesuai karakter Kabupaten Tangerang sebagai wilayah industri sekaligus wilayah dengan keragaman sosial dan geografis yang tinggi.
Anak-anak Tangerang jangan hanya dipersiapkan menjadi tenaga kerja pada posisi paling rendah. Mereka harus diberikan kesempatan menjadi teknisi, manajer, inovator, pengusaha, dan pemimpin perusahaan. Pendidikan harus memberikan jalan untuk melakukan mobilitas sosial, bukan sekadar mempertahankan keadaan ekonomi keluarganya.
Pendidikan Ekonomi Harus Menyentuh Kehidupan
Pendidikan ekonomi bukan hanya mengajarkan teori permintaan, penawaran, produksi, konsumsi, dan distribusi. Pendidikan ekonomi seharusnya membantu peserta didik memahami kehidupan di sekitarnya: mengapa harga kebutuhan meningkat, bagaimana keluarga mengelola pendapatan, bagaimana usaha kecil dapat bertahan, dan mengapa keterampilan menentukan peluang kerja.
Peserta didik perlu memperoleh pengalaman mengelola proyek usaha, membuat produk, menghitung biaya, menentukan harga, memasarkan barang melalui media digital, melayani konsumen, dan mencatat keuangan. Mereka juga perlu memahami risiko, etika usaha, perlindungan konsumen, serta pentingnya menjaga lingkungan.
Kabupaten Tangerang memiliki potensi besar dalam pengembangan kewirausahaan peserta didik. Keberadaan industri, pasar, permukiman, sektor kuliner, ekonomi kreatif, dan usaha mikro dapat menjadi laboratorium pembelajaran yang nyata. Sekolah dapat bekerja sama dengan pelaku usaha lokal untuk mengembangkan produk, desain kemasan, pemasaran digital, dan pencatatan keuangan sederhana.
Dengan pendekatan ini, pendidikan tidak berhenti di ruang kelas. Ilmu pengetahuan hadir untuk membantu kehidupan masyarakat. Peserta didik tidak hanya mengejar nilai, tetapi juga belajar menciptakan nilai bagi lingkungannya.
Jangan Memaksa Anak Memilih antara Sekolah dan Ekonomi Keluarga
Bagi keluarga mampu, pendidikan mungkin hanya berkaitan dengan pilihan sekolah terbaik. Namun, bagi keluarga berpenghasilan rendah, pendidikan berkaitan dengan banyak keputusan yang berat.
Apakah uang yang tersedia digunakan untuk ongkos sekolah atau kebutuhan makan? Apakah anak tetap bersekolah atau membantu orang tua bekerja? Apakah keluarga membeli buku dan kuota internet atau membayar biaya kontrakan?
Ketika seorang anak berhenti sekolah karena keadaan ekonomi, yang hilang bukan hanya satu nama dari daftar hadir. Kita sedang kehilangan seorang calon guru, teknisi, perawat, pengusaha, peneliti, atau pemimpin masa depan.
Karena itu, kebijakan pendidikan harus hadir sampai pada hambatan yang paling nyata. Bantuan pendidikan harus tepat sasaran, mudah diakses, dan tidak memberatkan keluarga dengan prosedur administratif yang rumit. Dukungan transportasi, perangkat belajar, internet, beasiswa, serta pendampingan bagi anak yang berisiko putus sekolah perlu diperkuat.
Tidak boleh ada anak Kabupaten Tangerang yang kehilangan masa depan hanya karena dilahirkan dalam keluarga yang memiliki keterbatasan ekonomi.
Saatnya Membangun secara Terintegrasi
Kabupaten Tangerang membutuhkan pembangunan yang menghubungkan pendidikan, ekonomi, dan infrastruktur dalam satu arah kebijakan.
Ketika kawasan industri baru dikembangkan, pemerintah perlu memikirkan sekolah dan pusat pelatihan yang akan menyiapkan tenaga kerja lokal. Ketika permukiman baru dibangun, perlu dipastikan tersedia sekolah, akses jalan, transportasi, ruang publik, serta jaringan internet yang memadai. Ketika perusahaan memperoleh manfaat ekonomi dari suatu wilayah, perlu ada kontribusi terukur bagi peningkatan kualitas pendidikan masyarakat sekitarnya.
Pemerintah daerah juga perlu menyusun peta kebutuhan pendidikan sampai tingkat kecamatan. Data jumlah penduduk usia sekolah, kondisi ruang kelas, ketersediaan guru, jarak menuju sekolah, akses internet, risiko banjir, kebutuhan dunia industri, dan angka pengangguran lulusan harus menjadi dasar perencanaan.
Anggaran pendidikan tidak boleh hanya dinilai dari seberapa besar dana yang dibelanjakan, tetapi dari perubahan yang dirasakan anak-anak. Apakah perjalanan mereka menuju sekolah menjadi lebih aman? Apakah mereka memperoleh guru dan fasilitas belajar yang memadai? Apakah lulusan lebih cepat memperoleh pekerjaan? Apakah semakin banyak anak dari keluarga sederhana yang mampu melanjutkan pendidikan?
Itulah ukuran pembangunan yang sesungguhnya.
Menjaga Harapan Anak Tangerang
Pada akhirnya, pendidikan adalah urusan menjaga harapan.
Harapan seorang anak agar hidupnya lebih baik daripada orang tuanya. Harapan seorang buruh agar anaknya kelak tidak hanya berdiri di depan gerbang pabrik untuk menyerahkan lamaran. Harapan seorang pedagang kecil agar anaknya mampu mengembangkan usaha keluarga. Harapan seorang guru agar pelajaran yang diberikan benar-benar menjadi bekal kehidupan.
Kabupaten Tangerang tidak kekurangan gedung, industri, tenaga produktif, ataupun potensi ekonomi. Tantangan kita adalah memastikan seluruh potensi tersebut bekerja untuk membangun manusia.
Jangan sampai jalan-jalan besar hanya mengantarkan barang dari pabrik ke pasar, tetapi tidak mengantarkan anak-anak menuju sekolah yang layak. Jangan sampai jaringan internet hanya mempercepat transaksi ekonomi, tetapi belum dapat diakses secara baik untuk pembelajaran. Jangan sampai kawasan industri menyerap ribuan pekerja, sementara generasi muda yang tinggal di sekitarnya tidak memiliki kompetensi untuk ikut tumbuh di dalamnya.
Pembangunan seharusnya tidak hanya terlihat megah dari kejauhan. Pembangunan harus dapat dirasakan di ruang kelas, di meja belajar, di rumah-rumah sederhana, dan di wajah orang tua yang tidak lagi cemas terhadap masa depan anaknya.
Anak-anak Kabupaten Tangerang tidak boleh hanya menjadi penonton pembangunan. Mereka harus menjadi alasan utama pembangunan itu dilakukan—sekaligus menjadi generasi yang kelak melanjutkannya.
Penulis: Wahyu Mustajab,
Mahasiswa S3 Pendidikan Ekonomi di Universitas Pendidikan Indonesia, Tinggal di Kabupaten Tangerang. (*)
Pos terkait
Pos Terbaru
