IndexPolitica Soroti Insiden Tiga Menteri di UGM, Minta Pemerintah Tinggalkan Komunikasi Agresif

JAKARTA | TD — IndexPolitica menyoroti insiden penolakan dan pengusiran tiga menteri Kabinet Merah Putih dalam forum dialog bersama mahasiswa di Universitas Gadjah Mada (UGM). Lembaga tersebut menilai peristiwa itu menjadi sinyal penting bagi pemerintah untuk mengevaluasi pola komunikasi politik yang selama ini dinilai cenderung dominan dan kurang memberi ruang dialog yang setara.

Direktur Eksekutif IndexPolitica, Alip Purnomo, mengatakan insiden tersebut tidak semestinya dipandang semata-mata sebagai tindakan emosional mahasiswa atau gangguan terhadap jalannya diskusi. Menurutnya, peristiwa itu mencerminkan adanya persoalan mendasar dalam hubungan komunikasi antara negara dan masyarakat, khususnya kalangan akademisi.

Baca Juga

4 hari  lalu

Bupati Tangerang Dorong Perluasan Program Sekolah BERHATI Bersama Sinarmas Land

153 Nazwa

“Ketika pejabat negara hadir ke ruang akademik dengan membawa simbol kekuasaan, beban protokoler, serta gaya komunikasi yang cenderung agresif dan defensif, maka ruang dialog yang bebas dari tekanan sesungguhnya telah runtuh sejak awal. Negara harus menghentikan model komunikasi yang mendominasi dan mulai membuka diri pada komunikasi yang egaliter,” kata Alip usai mengikuti podcast Sinkos Indonesia di Tebet, Jakarta Selatan, Kamis, 18 Juni 2026.

Diskusi tersebut turut dihadiri pengamat politik Universitas Indonesia Chusnul Mar’iyah, ekonom Anthoni Budiawan, mantan anggota DPR RI Ahmad Yani, serta sejumlah pengurus Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) dari berbagai perguruan tinggi yang belakangan aktif mengkritisi kebijakan pemerintah.

Kampus Dinilai Berisiko Menjadi Ruang Dialog Semu

Dalam analisisnya, IndexPolitica menilai sejumlah forum akademik belakangan ini berpotensi mengalami pergeseran fungsi. Ruang yang semestinya menjadi arena pertukaran gagasan secara kritis dan terbuka dinilai kerap berubah menjadi wadah penyampaian narasi pemerintah secara satu arah.

Baca Juga

4 hari  lalu

Bupati Tangerang Dorong Perluasan Program Sekolah BERHATI Bersama Sinarmas Land

153 Nazwa

Alip menyebut fenomena tersebut sebagai bentuk dominasi sistem kekuasaan terhadap ruang publik akademik. Akibatnya, mahasiswa hanya ditempatkan sebagai pendengar tanpa memiliki ruang yang memadai untuk menguji atau memperdebatkan gagasan yang disampaikan.

“Mahasiswa menangkap adanya ketidaktulusan dalam proses dialog. Mereka tidak ingin sekadar menjadi legitimasi bagi kebijakan yang disampaikan secara dogmatis. Ketika ruang akademik mulai disusupi logika dominasi, penolakan itu dapat dipahami sebagai upaya mempertahankan independensi kampus,” ujarnya.

Aksi Mahasiswa Dinilai Sebagai Pesan Politik

Lebih lanjut, Alip menilai tindakan pembubaran forum atau penolakan terhadap narasumber dapat dibaca sebagai bentuk pesan politik ketika saluran komunikasi formal dianggap tidak lagi berjalan secara efektif.

Menurutnya, aksi tersebut merupakan ekspresi simbolik yang menunjukkan keinginan mahasiswa untuk menjaga ruang dialog yang lebih setara dan bebas dari tekanan kekuasaan.

“Itu adalah pesan bahwa mahasiswa tidak ingin masuk ke dalam arena yang mereka anggap sudah dirancang untuk mendikte mereka. Dari perspektif tersebut, tindakan itu merupakan upaya mengembalikan prasyarat dialog yang sehat dalam kehidupan demokrasi,” katanya.

Pemerintah Diminta Evaluasi Pola Komunikasi

Di akhir keterangannya, Alip mendesak pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pola komunikasi para pejabat publik, khususnya dalam berinteraksi dengan kalangan mahasiswa dan masyarakat sipil.

Ia menilai rekonsiliasi dan dialog yang substantif hanya dapat terwujud apabila pemerintah bersedia meninggalkan pendekatan yang bersifat dominatif dan membuka ruang diskusi yang lebih setara.

“Negara harus belajar menanggalkan simbol-simbol kekuasaan ketika memasuki ruang publik. Hadirlah dengan posisi yang setara, buka ruang perdebatan yang jujur, dan biarkan argumen menjadi ukuran utama dalam demokrasi. Dengan cara itu, dialog akan menghasilkan pemahaman bersama yang konstruktif bagi semua pihak,” ujar Alip. (*)