Pengurus Pemuda Muslim Indonesia (PMI) Provinsi Banten periode 2026–2030 berfoto bersama usai pelantikan di Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B), Kota Serang, Sabtu (18/7/2026). Kepengurusan baru berkomitmen menjadi mitra strategis dan mitra kritis Pemerintah Provinsi Banten dalam mengawal kebijakan publik yang berpihak kepada masyarakat. (Foto: Ist) SERANG | TD — Pengurus Pemuda Muslim Indonesia (PMI) Provinsi Banten periode 2026–2030 resmi dilantik di Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B), Kota Serang, Sabtu (18/7/2026). Kepengurusan baru tersebut menegaskan komitmennya menjadi mitra strategis sekaligus mitra kritis Pemerintah Provinsi Banten dalam mengawal kebijakan publik dan pembangunan yang berpihak kepada masyarakat.
Ketua Pemuda Muslim Indonesia Provinsi Banten, Ervin Suryono, mengatakan organisasinya siap mendukung setiap program pemerintah yang memberikan manfaat bagi masyarakat. Di sisi lain, organisasi juga akan menjalankan fungsi pengawasan agar pelaksanaan setiap kebijakan berlangsung transparan, akuntabel, dan tepat sasaran.
“Pemuda Muslim Indonesia Provinsi Banten siap menjadi mitra strategis dan mitra kritis bagi Pemerintah Provinsi Banten. Kami mendukung setiap kebijakan yang berpihak kepada rakyat, namun juga akan mengawal agar implementasinya berjalan secara transparan dan tepat sasaran,” ujar Ervin usai pelantikan.
Sebagai program prioritas pascapelantikan, Pemuda Muslim Indonesia Banten akan membentuk Posko Aduan Pendidikan di seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Banten. Posko tersebut disiapkan untuk mengawal implementasi program pendidikan gratis yang menjadi salah satu program unggulan Pemerintah Provinsi Banten.
Menurut Ervin, keberadaan posko tidak hanya menjadi wadah pengaduan masyarakat, tetapi juga berfungsi sebagai instrumen pengawasan partisipatif terhadap pelaksanaan kebijakan pendidikan di lapangan. Masyarakat dapat menyampaikan laporan terkait dugaan pungutan liar, kendala administrasi, hingga berbagai praktik yang berpotensi menghambat akses terhadap pendidikan.
Ia menegaskan, program pendidikan gratis merupakan kebijakan yang harus dijaga bersama karena menyangkut hak masyarakat sekaligus menjadi bagian dari upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia menuju Indonesia Emas 2045.
“Jangan sampai program yang berorientasi pada keberpihakan kepada rakyat dalam menyambut Indonesia Emas 2045 malah dinodai oleh oknum yang tidak bertanggung jawab demi keuntungan pribadi ataupun kelompok,” tegasnya.
Ervin menambahkan, Pemuda Muslim Indonesia Banten akan membangun koordinasi dengan pemerintah daerah, masyarakat, dan berbagai pemangku kepentingan agar setiap laporan yang diterima dapat ditindaklanjuti secara objektif dan konstruktif.
Melalui kepengurusan periode 2026–2030, Pemuda Muslim Indonesia Banten berharap dapat memperkuat peran organisasi kepemudaan sebagai jembatan antara masyarakat dan pemerintah, sekaligus mendorong tata kelola kebijakan publik yang lebih transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan rakyat.
Sementara itu, Wakil Gubernur Banten, Achmad Dimyati Natakusumah, menyambut baik pelantikan kepengurusan baru Pemuda Muslim Indonesia Provinsi Banten. Ia berharap organisasi tersebut mampu memberikan manfaat bagi masyarakat sekaligus menjadi penghubung yang efektif antara pemerintah dan warga.
“Mudah-mudahan Pemuda Muslim Indonesia yang dibentuk, dilantik, dan dikukuhkan oleh pengurus pusat dapat bermanfaat bagi masyarakat Banten serta bekerja sama dengan pemerintah sebagai jembatan, sebagai penghubung antara pemerintah dengan masyarakat,” kata Dimyati.
Pelantikan tersebut turut dihadiri Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian Provinsi Banten Benni, Asisten Daerah III Setda Provinsi Banten Rina Dewiyanti, Kepala Biro Umum Setda Provinsi Banten Ali Hanafiah, Ketua Umum PB Pemuda Muslim Indonesia, anggota MPR RI Habib Ali Alwi, Ketua Syarikat Islam Banten KH Hafidin, serta tokoh Kesepuhan Banten KH Fathul Adhim. (*)