Ketum PB Al-Khairiyah Siap Surati Presiden, Desak Danantara Investigasi Impor Baja Slab KRAS
Ketua Umum PB Al-Khairiyah Cilegon Banten H Ali Mujahidin (Foto: Dok. pribadi) CILEGON | TD — Ketua Umum Pengurus Besar (PB) Al-Khairiyah Cilegon, Banten, H. Ali Mujahidin, menyatakan siap mengirim surat kepada Presiden Prabowo Subianto. Ia mendesak agar CEO Danantara Rosan Roeslani dan aparat penegak hukum segera menginvestigasi pembelian bahan baku baja slab oleh PT Krakatau Steel (Persero) Tbk (KRAS).
Dalam keterangan pers yang disampaikan Sabtu (25/7/2026), Ali Mujahidin meminta Presiden segera memerintahkan investigasi atas transaksi tersebut. Menurutnya, pembelian itu diduga merugikan keuangan negara dan berpotensi menunjukkan mismanajemen di BUMN tersebut.
Manajemen KRAS beberapa waktu lalu mengimpor baja slab dari China dengan spesifikasi yang belum jelas. Hingga kini, bahan baku tersebut masih menumpuk dalam jumlah besar di area pabrik Hot Strip Mill (HSM) 1 KRAS.
Persoalan impor ini menambah daftar sorotan publik terhadap KRAS. Sebelumnya, muncul dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) di lingkungan PT Krakatau Nasional Indonesia (KNI), anak perusahaan KRAS, serta kebakaran di pabrik Cold Rolling Mill (CRM) di kawasan pabrik baja tersebut.
Menurut informasi internal yang diterima Ali Mujahidin, pada sekitar Maret 2026 KRAS mengimpor baja slab dari China dengan dukungan modal dari Danantara dalam jumlah signifikan. Baja slab—baja setengah jadi berbentuk lempengan besar hasil proses pengecoran—masih bertumpuk di sekitar HSM 1. Belum ada kejelasan mengenai pihak yang akan membeli produk jadi berupa plate baja setelah diolah.
Pola pembelian serupa, kata Ali, pernah terjadi di masa lalu dan diduga merugikan KRAS serta keuangan negara. Ia mengingatkan agar potensi kerugian itu tidak terulang.
“Pola pembelian seperti itu diduga hanya untuk mengelabui publik, pemerintah, dan Danantara. Orientasinya diduga akan direkayasa seolah-olah KRAS untung dalam catatan potensi dan proyeksi saja. Padahal tidak menutup kemungkinan hanya merupakan laporan keuangan bohong (paper) belaka,” ujar Ali Mujahidin, yang akrab disapa Haji Mumu.
Oleh karena itu, PB Al-Khairiyah akan meminta Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Danantara melakukan investigasi dan pengawasan khusus. Tujuannya agar modal Danantara tidak digunakan untuk membeli bahan baku yang tidak didukung kepastian distribusi penjualannya setelah menjadi produk jadi.
“Kami tak ingin program Presiden tentang Danantara yang sudah bagus dan mendapat keuntungan signifikan ternyata dirusak oleh tindak korupsi dengan model ‘lagu lama kaset baru’,” tegasnya.
Al-Khairiyah merupakan organisasi masyarakat Islam berpengaruh di Provinsi Banten yang bergerak di bidang pendidikan, dakwah, dan sosial, serta peduli terhadap kemajuan Kota Cilegon dan kesejahteraan masyarakatnya. (Ril/Aat SS)
Pos terkait
Pos Terbaru
