Dedi Kurnia Syah: Instruksi Megawati Berpotensi Ganggu Stabilitas Pemerintahan Prabowo
Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah (Foto: Ist)JAKARTA | TD – Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO), Dedi Kurnia Syah, menilai bahwa instruksi Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarno Putri, kepada 20 kepala daerah kader PDI-P untuk menunda perjalanan mengikuti retreat di Magelang cukup mengkhawatirkan. Hal ini berpotensi mengganggu stabilitas pemerintahan yang dipimpin oleh Prabowo Subianto.
Menurut Dedi, instruksi Megawati dapat dipandang sebagai langkah strategis untuk memperkuat kontrol partai. Namun, tindakan ini juga berisiko menimbulkan ketegangan dengan pemerintahan Prabowo Subianto, mengingat dukungan politik dari kepala daerah sangat penting dalam menjaga stabilitas pemerintahan. Ketidakpuasan di kalangan kader dapat mengganggu koalisi dan mempengaruhi efektivitas kebijakan pemerintah. Dari sudut pandang analisis politik, ada beberapa implikasi yang perlu diperhatikan:
“Pertama, jika instruksi ini diikuti dan tidak ada pelanggaran hukum untuk menolak ikut retreat, maka wibawa pemerintah, terutama Prabowo sebagai inisiator retreat, akan dipertanyakan. Selain itu, program tersebut tidak mengikat kepala daerah yang berada di bawah kendali Kementerian Dalam Negeri,” ujar Dedi saat diwawancarai wartawan pada Jumat, 21 Februari 2025.
Instruksi ini menunjukkan bahwa PDI-P berusaha mempertahankan pengaruhnya dalam pemerintahan, yang dapat menciptakan ketegangan antara partai dan pemerintah. “Kedua, PDI-P mulai berani menunjukkan perlawanan terhadap pemerintah, dan bisa saja di masa depan instruksi serupa diarahkan ke DPR, di mana kader PDI-P juga dominan. Jika ini terjadi, Prabowo berisiko kehilangan kepercayaan dan legitimasi dari PDI-P. Tentu saja, risiko terbesarnya adalah Prabowo bisa terancam jatuh secara dini,” terangnya.
Jika ketegangan ini tidak dikelola dengan baik, dampaknya bisa lebih luas, karena wibawa Prabowo sebagai presiden dapat menyusut. “Ketiga, dengan maraknya gerakan massa yang saat ini muncul, menunjukkan bahwa pemerintah mengalami krisis kepercayaan publik. PDI-P bisa saja ikut menggerakkan massa untuk mendorong adanya perubahan. Jika itu terjadi, posisi Prabowo benar-benar akan tersudut,” tegasnya.
Dedi Kembali menegaskan, pemerintah perlu merespons gerakan PDI-P ini dengan mengurangi tekanan pada publik, mengevaluasi arah kebijakan, dan tidak sewenang-wenang dalam mengambil program populis. “Sangat penting untuk mendahulukan kepentingan bangsa dibandingkan kepentingan janji politik,” pungkasnya. (*)
Pos terkait
