Petani Gugat Pengembang Suvarna Sutera, Sengketa Tanah 3.600 Meter Persegi Bergulir di PN Tangerang

waktu baca 6 menit
Rabu, 18 Nov 2026 12:48 26 Nazwa

TANGERANG | TD – Suradi, seorang petani berusia 69 tahun, menggugat pengembang kawasan perumahan Suvarna Sutera, PT Delta Manunggal Raharja, terkait sengketa kepemilikan tanah seluas 3.600 meter persegi di Desa Talaga, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang. Suradi mengklaim tanah tersebut tidak pernah dialihkan kepada pihak lain, tetapi kini tercatat dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) atas nama perusahaan.

Gugatan perbuatan melawan hukum (PMH) tersebut juga ditujukan kepada PT Taman Talaga King, dengan Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang sebagai turut tergugat. Perkara yang diajukan melalui kuasa hukum Suradi dari Kantor Hukum Daddy Hartadi & Partners Law Firm itu terdaftar di Pengadilan Negeri (PN) Tangerang dengan Nomor 917/Pdt.G/2026/PN Tng.

Dalam gugatannya, Suradi mempersoalkan penerbitan SHGB Nomor 255/Talaga Tahun 2000 atas nama PT Delta Manunggal Raharja. Ia meminta pengadilan menguji riwayat kepemilikan tanah, dasar penerbitan sertifikat, serta proses peralihan hak atas bidang tanah yang menjadi objek sengketa.

Berdasarkan keterangan kuasa hukum penggugat, perkara tersebut telah memasuki agenda pembacaan duplik dari para tergugat dan turut tergugat.

Mengklaim Memiliki AJB Sejak 1985

Kuasa hukum Suradi, Daddy Hartadi, menjelaskan bahwa kliennya memperoleh tanah seluas 3.600 meter persegi melalui transaksi jual beli dengan Aminah Unu pada 1985. Transaksi itu, menurutnya, dibuktikan dengan Akta Jual Beli (AJB) Nomor 135/JB/Ag.593/1985 tertanggal 31 Oktober 1985 yang dibuat di hadapan Camat Cikupa selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).

Daddy menyatakan Suradi tidak pernah menjual, mengalihkan, ataupun melepaskan hak atas tanah tersebut kepada pihak lain. Ia juga menyebut dokumen AJB asli masih berada dalam penguasaan kliennya dan menjadi salah satu bukti yang digunakan untuk mendukung dalil gugatan.

“Tidak pernah ada proses peralihan apa pun dari klien kami, baik kepada PT Taman Talaga King maupun PT Delta Manunggal Raharja. Tidak pernah terdapat transaksi jual beli atas objek sengketa tersebut,” ujar Daddy saat dihubungi melalui telepon seluler, Selasa (17/11/2026).

Menurut Daddy, kliennya telah menguasai dan mengelola lahan tersebut sejak 1981, sebelum transaksi jual beli pada 1985. Namun, aktivitas pengelolaan tanah mulai terhenti pada 2014 karena faktor usia dan kondisi Suradi yang tidak lagi memungkinkan untuk terus menggarap lahan.

Persoalan muncul ketika Suradi mengetahui bahwa tanah yang diklaimnya tersebut tercakup dalam SHGB Nomor 255/Talaga Tahun 2000 atas nama PT Delta Manunggal Raharja. Ia kemudian mempersoalkan dasar penguasaan dan peralihan hak atas tanah yang menurutnya tidak pernah dilakukan oleh dirinya.

Sengketa semakin berkembang setelah Suradi mengetahui adanya kegiatan perataan tanah atau cut and fill pada 2023. Menurut kuasa hukumnya, kegiatan tersebut didalilkan dilakukan oleh PT Delta Manunggal Raharja dalam rangka pengembangan kawasan perumahan Suvarna Sutera di Cikupa.

Daddy mengatakan kliennya mempertanyakan dasar penguasaan dan pemanfaatan lahan tersebut karena merasa tidak pernah memberikan persetujuan maupun mengalihkan hak atas tanah kepada pihak mana pun.

“Penguasaan dan pemanfaatan tanah yang diklaim sebagai milik klien kami tanpa dasar peralihan hak yang sah telah menghilangkan penguasaan serta manfaat ekonomis tanah tersebut. Hal inilah yang menjadi dasar dugaan perbuatan melawan hukum dalam gugatan kami,” kata Daddy.

Persoalkan SHGB, Kantor Pertanahan Turut Digugat

Selain mempersoalkan tindakan perusahaan pengembang, Suradi turut melibatkan Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang sebagai turut tergugat. Keterlibatan instansi tersebut berkaitan dengan penerbitan SHGB Nomor 255/Talaga Tahun 2000 dan dugaan tumpang tindih bidang tanah yang menjadi objek sengketa.

Dalam uraian gugatan, Suradi disebut telah mengajukan pengaduan sengketa pertanahan kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang. Pengaduan tersebut ditindaklanjuti melalui Surat Perintah Pengumpulan Data dan Penyampaian Informasi Nomor 3532/36.03.200.SP.02.02/IX/2024 tertanggal 9 September 2024.

Menurut kuasa hukum penggugat, penelitian dan pengecekan lapangan kemudian dilakukan terhadap bidang tanah yang diklaim Suradi berdasarkan AJB Nomor 135/JB/Ag.593/1985 dengan bidang tanah yang tercatat dalam SHGB Nomor 255/Talaga atas nama PT Delta Manunggal Raharja.

Penggugat mendalilkan bahwa hasil pemeriksaan tersebut menunjukkan adanya persoalan tumpang tindih atau overlapping antara kedua bidang tanah. Dalil tersebut menjadi salah satu hal yang diminta untuk diperiksa lebih lanjut dalam persidangan.

Atas dasar itu, Suradi meminta pengadilan menelusuri riwayat kepemilikan lahan, dasar penerbitan SHGB, serta proses administrasi pertanahan yang berkaitan dengan objek sengketa.

Daddy menilai perkara tersebut tidak hanya menyangkut penguasaan fisik tanah, tetapi juga berkaitan dengan kepastian hukum dan perlindungan hak atas tanah.

“Yang menjadi persoalan mendasar adalah bagaimana mungkin tanah yang menurut klien kami tidak pernah dialihkan haknya kemudian tercatat dalam sertifikat atas nama pihak lain. Karena itu, kami meminta pengadilan menguji secara objektif riwayat penerbitan SHGB Nomor 255/Talaga Tahun 2000, termasuk dasar hukum dan dokumen yang digunakan dalam proses penerbitannya,” ujarnya.

Ia menegaskan pihaknya ingin seluruh persoalan tersebut diperiksa secara terbuka di persidangan, termasuk keabsahan dokumen dan proses peralihan hak yang dipersoalkan.

PT Taman Talaga King Tak Pernah Hadir Meski Dipanggil Pengadilan

Kuasa hukum penggugat, Daddy Hartadi, menyatakan PT Taman Talaga King tidak pernah hadir dalam persidangan sejak awal pemeriksaan perkara, meskipun telah dipanggil oleh pengadilan.

Menurut Daddy, ketidakhadiran perusahaan tersebut terjadi selama proses persidangan sengketa tanah seluas 3.600 meter persegi itu berlangsung di PN Tangerang.

Keterangan tersebut disampaikan oleh pihak penggugat. Adapun konsekuensi hukum atas ketidakhadiran tergugat akan ditentukan berdasarkan ketentuan hukum acara yang berlaku, fakta persidangan, serta penilaian majelis hakim.

Tuntut Kerugian Materiil Rp162 Juta

Dalam petitum atau tuntutan gugatannya, Suradi meminta majelis hakim menyatakan SHGB Nomor 255/Talaga Tahun 2000 atas nama PT Delta Manunggal Raharja tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang berkaitan dengan objek tanah yang disengketakan.

Penggugat juga menuntut para tergugat membayar ganti rugi materiil sebesar Rp162 juta secara tanggung renteng.

Kuasa hukum Suradi menyatakan pihaknya akan membuktikan seluruh dalil gugatan melalui dokumen kepemilikan, riwayat tanah, dan bukti-bukti lain yang relevan selama proses persidangan.

Redaksi Telah Meminta Konfirmasi

Untuk memenuhi prinsip keberimbangan pemberitaan, redaksi telah berupaya meminta tanggapan kepada kuasa hukum PT Delta Manunggal Raharja mengenai pokok gugatan, riwayat penguasaan tanah, serta dasar penerbitan SHGB Nomor 255/Talaga Tahun 2000 yang dipersoalkan penggugat.

Permintaan konfirmasi juga telah disampaikan kepada Kepala Seksi Sengketa pada Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang yang menangani perkara ini saat bergulir untuk memperoleh penjelasan mengenai penanganan pengaduan, hasil pemeriksaan lapangan, serta administrasi pertanahan yang berkaitan dengan objek sengketa. Namun yang bersangkutan telah pensiun.

Konfirmasi disampaikan melalui pesan WhatsApp kepada pihak-pihak terkait. Namun, hingga berita ini disusun, redaksi belum menerima jawaban dari kuasa hukum PT Delta Manunggal Raharja atas permintaan tersebut.

Redaksi membuka ruang bagi PT Delta Manunggal Raharja, PT Taman Talaga King, dan Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang untuk menyampaikan penjelasan, tanggapan, maupun klarifikasi guna melengkapi pemberitaan secara berimbang.

Perkara ini masih dalam proses pemeriksaan di PN Tangerang. Karena itu, klaim kepemilikan tanah, dugaan tumpang tindih bidang tanah, serta persoalan keabsahan penerbitan SHGB masih harus diuji berdasarkan alat bukti dan pertimbangan hukum majelis hakim.

Putusan pengadilan nantinya akan menentukan bagaimana dalil para pihak dan bukti-bukti yang diajukan dinilai menurut hukum yang berlaku. (Red)

LAINNYA