KPA Kabupaten Tangerang Dorong Pembiayaan Domestik untuk Jaga Keberlanjutan Program HIV

waktu baca 4 menit
Rabu, 18 Nov 2026 12:40 23 Nazwa

TANGERANG | TD — Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Kabupaten Tangerang mendorong penguatan pembiayaan domestik untuk menjaga keberlanjutan program penanggulangan HIV dan AIDS di tengah dinamika dukungan pendanaan dari lembaga donor internasional.

Upaya tersebut dibahas dalam Lokakarya Perencanaan Penganggaran bertema Membangun Kesadaran dan Memobilisasi Sumber Daya Domestik untuk Keberlanjutan Program HIV yang diselenggarakan KPA Kabupaten Tangerang bersama Yayasan Cita Andaru Bersama di Vega Hotel Gading Serpong, Kecamatan Kelapa Dua, Selasa (17/11/2026).

Lokakarya ini melibatkan perangkat daerah dan sejumlah mitra untuk memperkuat koordinasi lintas sektor, sekaligus mengidentifikasi sumber pembiayaan alternatif agar kegiatan pencegahan, penjangkauan, pengobatan, perawatan, dan pendampingan bagi masyarakat tetap berjalan.

Dalam sambutan pembukaan, perwakilan Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang, dr. Dewi Yulyana Lestari, menegaskan bahwa penanggulangan HIV dan AIDS membutuhkan keterlibatan berbagai pihak, bukan hanya sektor kesehatan.

“Keberlanjutan program HIV merupakan tanggung jawab bersama. Kita perlu membangun komitmen lintas sektor agar upaya pencegahan, penjangkauan, pengobatan, serta pendampingan kepada masyarakat tetap berjalan,” ujarnya.

Menurutnya, pemerintah daerah perlu mengoptimalkan sumber daya yang tersedia agar pelaksanaan program tidak sepenuhnya bergantung pada dukungan pendanaan donor.

Dalam sesi pemaparan materi, Pengelola Program KPA Kabupaten Tangerang, Eko Darmawan, S.T., membahas kebijakan perencanaan dan penganggaran penanggulangan HIV menjelang berakhirnya dukungan donor. Sementara itu, Arif Mulyawan dari Adinkes yang juga mengelola program KPA Provinsi Banten menekankan pentingnya advokasi pembiayaan kesehatan dan penguatan peran pemerintah daerah.

Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang turut memaparkan upaya penguatan layanan kesehatan dalam menghadapi tantangan transisi pendanaan program HIV.

APBD hingga Dana Desa Jadi Alternatif Pembiayaan

Dalam lokakarya tersebut, peserta membahas sejumlah peluang pembiayaan domestik, antara lain Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), integrasi layanan melalui Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Dana Desa untuk kegiatan promotif dan preventif, dukungan tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR), serta pemanfaatan dana zakat, infak, dan sedekah melalui Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS).

Selain mengidentifikasi sumber pendanaan, lokakarya juga membahas peluang pemanfaatan mekanisme Swakelola Tipe III untuk melibatkan organisasi kemasyarakatan dalam pelaksanaan kegiatan pemerintah.

Berdasarkan materi Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) Kabupaten Tangerang, mekanisme tersebut dapat menjadi salah satu pilihan pelaksanaan kegiatan sesuai kebutuhan program, ketentuan pengadaan barang dan jasa, serta perencanaan perangkat daerah.

Penerapannya diawali dengan identifikasi kebutuhan oleh perangkat daerah. Dinas Kesehatan bersama KPA dan mitra dapat memetakan kegiatan penanggulangan HIV yang berpotensi dilaksanakan melalui skema tersebut.

Selanjutnya, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada perangkat daerah menetapkan tipe swakelola dan menyiapkan dokumen perencanaan, termasuk Kerangka Acuan Kerja (KAK), spesifikasi teknis, serta Rencana Anggaran Biaya (RAB). Rencana pengadaan kemudian dimasukkan ke dalam perencanaan pengadaan atau Rencana Umum Pengadaan (RUP) sesuai ketentuan.

Organisasi kemasyarakatan atau lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang berminat menjadi pelaksana perlu berkoordinasi dengan perangkat daerah terkait, terutama Dinas Kesehatan. Mereka juga perlu menyiapkan dokumen kelembagaan dan portofolio kegiatan yang relevan, serta mengikuti proses komunikasi dan verifikasi persyaratan.

Dalam proses tersebut, UKPBJ dapat memberikan pendampingan terkait pengadaan, sedangkan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) berperan dalam penyaringan mitra sesuai kewenangannya. Penetapan pelaksana tetap mengikuti prosedur dan persyaratan yang berlaku, sehingga tidak otomatis diberikan hanya berdasarkan pengajuan minat.

Petakan Program Prioritas untuk 2027

Sebagai tindak lanjut, KPA Kabupaten Tangerang akan memetakan kebutuhan social contracting bersama organisasi perangkat daerah (OPD) dan mitra. Langkah ini ditujukan untuk mendukung advokasi kemandirian pembiayaan melalui APBD sekaligus menjembatani kolaborasi antara pemerintah dan komunitas.

Dinas Kesehatan juga akan mengidentifikasi program prioritas yang berpotensi dilaksanakan melalui Swakelola Tipe III pada 2027 dengan mempertimbangkan situasi pendanaan donor.

Sementara itu, LSM didorong mempersiapkan persyaratan kelembagaan dan portofolio kegiatan dengan pendampingan UKPBJ serta mengikuti proses penyaringan mitra oleh Kesbangpol. KPA dan para mitra juga akan memperkuat dukungan melalui Forum CSR dengan menyampaikan isu HIV dan mengusulkan kegiatan yang relevan.

Peserta lokakarya didorong menyusun rencana tindak lanjut yang memuat langkah konkret, penanggung jawab, dan target waktu pelaksanaan agar hasil pembahasan dapat diterjemahkan menjadi kegiatan nyata.

Penguatan pembiayaan domestik dan kolaborasi lintas sektor ini diharapkan dapat menjaga kesinambungan program penanggulangan HIV dan AIDS di Kabupaten Tangerang, sekaligus mendukung pencapaian target eliminasi AIDS pada 2030. (Ril/Red)

LAINNYA