BMG Kritik Putusan MA soal Gibran, Minta DPR Kaji Ulang Wacana Pemakzulan

JAKARTA | TD — Barisan Motor Gibran (BMG) mengkritik putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 742 K/TUN/2026 yang membatalkan Surat Keterangan Penyetaraan Pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. BMG menilai aspek perlindungan hukum bagi pihak yang terdampak langsung oleh putusan tersebut perlu dikaji secara terbuka sebelum DPR melangkah lebih jauh dalam wacana pemakzulan.

Sekretaris Jenderal BMG, Subkhan Agung S, menilai terdapat sejumlah persoalan hukum yang perlu mendapat perhatian, terutama terkait penerapan prinsip keadilan substantif oleh MA dan kedudukan Gibran dalam proses peradilan.

Baca Juga

1 hari  lalu

Dari Sabu hingga Senjata Tajam, Kejari Tangsel Musnahkan Barang Bukti 70 Perkara

436 Nazwa

Menurut BMG, pertimbangan hukum dalam putusan tersebut perlu dijelaskan kepada publik, termasuk alasan MA mengesampingkan keberatan mengenai tenggang waktu pengajuan gugatan serta persoalan keterlibatan pihak-pihak yang berkepentingan langsung terhadap perkara.

“Kalau seseorang memiliki hak untuk menggugat pemerintah, tentu harus kita hormati. Tetapi bagaimana dengan orang yang terkena dampak dari gugatan tersebut? Apakah haknya untuk membela kepentingannya sendiri sudah benar-benar diperhatikan? Jangan sampai keadilan hanya dilihat dari kepentingan satu pihak, sementara hak pihak lainnya justru terabaikan,” kata Subkhan, Rabu (11/11).

Soroti Kedudukan Gibran dalam Perkara

Subkhan menjelaskan, dalam proses persidangan sebelumnya di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), Gibran pernah berkedudukan sebagai tergugat intervensi, yakni pihak yang masuk ke dalam perkara karena memiliki kepentingan terhadap hasil putusan.

Baca Juga

1 hari  lalu

Dari Sabu hingga Senjata Tajam, Kejari Tangsel Musnahkan Barang Bukti 70 Perkara

436 Nazwa

Namun, dalam pemeriksaan kasasi di MA, para pihak yang tercantum adalah H.M. Subhan sebagai pemohon kasasi dan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah sebagai termohon kasasi.

Kondisi tersebut, menurut BMG, menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana kepentingan Gibran telah dipertimbangkan dalam pemeriksaan kasasi.

BMG mempertanyakan apakah kepentingan Gibran telah terwakili secara memadai oleh pihak kementerian serta apakah keterangan, keberatan, dan bukti yang sebelumnya disampaikan dalam persidangan tingkat pertama dan banding telah dipertimbangkan secara menyeluruh.

Meski demikian, BMG menilai persoalan tersebut perlu ditelaah berdasarkan dokumen perkara dan ketentuan hukum yang berlaku, bukan semata-mata melalui asumsi mengenai ada atau tidaknya perlindungan hukum.

“Ini bukan soal meminta Gibran diistimewakan. Ini soal memastikan bahwa seseorang yang kepentingannya terdampak langsung oleh suatu putusan tetap mendapatkan perlindungan hukum. Jangan sampai seseorang kehilangan kesempatan untuk membela kepentingannya hanya karena perkara telah berlanjut ke tingkat kasasi,” ujarnya.

Singgung Prinsip Persamaan di Hadapan Hukum

Subkhan mengingatkan bahwa Indonesia merupakan negara hukum yang menjamin persamaan kedudukan setiap warga negara di hadapan hukum.

Ia merujuk Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menjamin pengakuan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Menurutnya, prinsip tersebut harus diterapkan dengan memperhatikan hak semua pihak yang terlibat dalam suatu perkara, baik penggugat maupun pihak yang kepentingannya terdampak oleh putusan pengadilan.

BMG menegaskan bahwa kritik terhadap putusan pengadilan bukan berarti menolak kewenangan lembaga peradilan. Namun, argumentasi hukum yang mendasari putusan dinilai perlu terbuka terhadap kajian dan diskusi akademis.

“Kami tidak meminta Gibran kebal hukum. Kami juga tidak meminta MA memberikan perlakuan khusus. Namun, jangan sampai karena Gibran adalah seorang Wakil Presiden, haknya untuk memperoleh perlindungan hukum justru dianggap tidak penting. Semua warga negara memiliki kedudukan dan hak yang sama di hadapan hukum,” tegas Subkhan.

Minta DPR Cermati Persoalan Hukum

Atas dasar itu, BMG meminta agar pertimbangan hukum MA dalam perkara tersebut dikaji secara objektif oleh ahli hukum, akademisi, dan masyarakat.

BMG juga meminta DPR mencermati secara utuh persoalan hukum yang mendasari polemik tersebut sebelum melanjutkan proses politik terkait wacana pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Menurut BMG, penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) DPR dan proses pemakzulan merupakan persoalan konstitusional yang harus ditempatkan dalam kerangka hukum serta mekanisme yang berlaku.

Karena itu, BMG menilai polemik mengenai putusan MA tidak seharusnya langsung dijadikan dasar untuk menarik kesimpulan politik tanpa kajian yang menyeluruh terhadap persoalan hukum yang mendasarinya.

Subkhan menambahkan, keterbukaan terhadap kritik dan pengujian argumentasi hukum merupakan bagian penting dalam menjaga integritas lembaga peradilan sekaligus kepercayaan publik terhadap penegakan hukum.

“Jangan alergi terhadap kritik. Jika pertimbangan hukumnya memang kuat, jelaskan kepada publik. Jika terdapat persoalan yang masih perlu dikaji, mari kita kaji secara terbuka. Hukum tidak boleh hanya menuntut masyarakat untuk patuh, tetapi juga harus mampu memberikan penjelasan dan menjamin perlindungan serta keadilan bagi setiap warga negara,” pungkasnya. (Ril/Red)