Konsolidasi masyarakat sipil di Banten yang diinisiasi DPC Peradi Rumah Bersama Advokat (RBA) Banten Raya untuk menempuh jalur hukum menggugat Keputusan Menteri ESDM terkait wilayah pertambangan di perairan sekitar Ujung Kulon serta menolak rencana translokasi Badak Jawa dari Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK) ke Taman Nasional Alas Purwo, Banyuwangi. Konsolidasi berlangsung di Pulosari, Pandeglang, Sabtu (21/11/2026). (Foto: Romli/TD) PANDEGLANG | TD — Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) meminta Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) di perairan sekitar Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK), Banten, ditinjau ulang untuk melindungi ekosistem dan habitat Badak Jawa (Rhinoceros sondaicus).
Permintaan tersebut disampaikan Menteri Lingkungan Hidup sekaligus Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH), Moh Jumhur Hidayat, melalui siaran pers Nomor SR.274/HUMAS/KLH-BPLH/11/2026 tertanggal 19 November 2026.
KLH mendorong evaluasi terhadap penetapan wilayah pertambangan di Provinsi Banten yang diatur dalam Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 65.K/MB.01/MEM.B/2026. Evaluasi diperlukan untuk memastikan kesesuaian penetapan wilayah usaha dengan fungsi lingkungan hidup dan ketentuan perlindungan kawasan konservasi.
Sikap KLH tersebut muncul di tengah penjelasan ESDM dua hari sebelumnya yang menegaskan bahwa Taman Nasional Ujung Kulon bukan wilayah pertambangan. Perbedaan penekanan kedua kementerian ini menempatkan kesesuaian tata ruang, status wilayah usaha, dan perlindungan ekosistem sebagai persoalan utama yang perlu diperjelas kepada publik.
Dalam siaran persnya, KLH menyampaikan hasil analisis spasial Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Nasional yang menunjukkan bahwa 61.023,12 hektare dari total 61.107,95 hektare wilayah analisis TNUK diarahkan sebagai Wilayah Indikatif Fungsi Lingkungan Hidup yang Dilindungi.
Luas tersebut setara dengan 99,86 persen dari wilayah analisis.
RPPLH Nasional ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2025 tentang Perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dokumen ini menjadi acuan perencanaan pembangunan dan pemanfaatan sumber daya alam dengan mempertimbangkan daya dukung serta daya tampung lingkungan hidup.
Angka 99,86 persen itu perlu dipahami sesuai konteks analisis spasial RPPLH. Angka tersebut merupakan arahan fungsi lingkungan hidup, bukan dengan sendirinya penetapan batas hukum baru bagi kawasan konservasi.
Meski demikian, data tersebut menjadi pertimbangan penting dalam mengevaluasi kebijakan pemanfaatan ruang di sekitar Ujung Kulon. Penetapan wilayah usaha pertambangan tidak dapat dilepaskan dari status kawasan, fungsi ekologis, kesesuaian tata ruang, dan ketentuan sektoral yang berlaku.
Persoalannya bukan semata-mata apakah sumber daya mineral tersedia, melainkan apakah pemanfaatannya sesuai dengan batasan hukum dan risiko lingkungan yang dapat diterima.
Sebelum KLH menyampaikan permintaan evaluasi, Kementerian ESDM telah menerbitkan siaran pers pada 17 November 2026 dengan judul Kementerian ESDM Tegaskan Taman Nasional Ujung Kulon Bukan Wilayah Pertambangan.
Dalam keterangan tersebut, ESDM menjelaskan bahwa TNUK tidak termasuk wilayah pertambangan yang ditetapkan melalui Keputusan Menteri ESDM Nomor 65.K/MB.01/MEM.B/2026. Menurut ESDM, penetapan WUP mencakup sebagian wilayah perairan laut di sekitar kawasan taman nasional, bukan kawasan TNUK itu sendiri.
ESDM juga menyatakan belum ada izin pertambangan yang diterbitkan di kawasan TNUK maupun perairan sekitarnya.
Kementerian tersebut menegaskan bahwa penetapan WUP merupakan bagian dari perencanaan dan tata kelola sumber daya mineral, bukan izin untuk langsung melakukan kegiatan penambangan. Kegiatan pertambangan tetap harus memenuhi persyaratan perizinan, kesesuaian tata ruang, persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut, dan persetujuan lingkungan sesuai ketentuan yang berlaku.
Siaran pers ESDM dapat dibaca melalui laman resmi berikut:
Sementara itu, siaran pers KLH tersedia melalui tautan:
Kedua keterangan tersebut menunjukkan perbedaan fokus kebijakan. ESDM menekankan bahwa penetapan WUP tidak menjadikan kawasan taman nasional sebagai wilayah pertambangan dan tidak otomatis memberikan izin operasi. KLH, di sisi lain, meminta peninjauan terhadap WUP di perairan sekitar Ujung Kulon demi memastikan perlindungan ekosistem.
Dengan demikian, persoalan yang perlu dijawab adalah apakah lokasi WUP yang dipersoalkan telah sesuai dengan ketentuan tata ruang, status kawasan konservasi, dan arahan perlindungan lingkungan hidup.
KLH juga menyampaikan sikap tegas terkait kemungkinan penerbitan persetujuan lingkungan untuk kegiatan pertambangan di perairan sekitar TNUK.
“Termasuk bila PT ANTAM mendapat izin menambang di perairan TNUK itu, maka saya selaku Menteri LH tidak akan memberi persetujuan lingkungannya,” kata Jumhur dalam siaran pers tersebut.
Pernyataan ini menunjukkan bahwa KLH memandang persetujuan lingkungan sebagai instrumen penting untuk mencegah kegiatan yang berpotensi mengganggu fungsi ekologis kawasan.
Namun, penilaian terhadap suatu rencana kegiatan tetap harus didasarkan pada status hukum lokasi, ketentuan sektoral, dokumen perencanaan, dan kajian ilmiah yang relevan. Persetujuan lingkungan tidak dapat menggantikan persyaratan tata ruang atau menghapus larangan yang berlaku berdasarkan peraturan perundang-undangan.
Karena itu, evaluasi WUP perlu menjelaskan secara terbuka koordinat wilayah yang dipersoalkan, dasar penetapannya, serta kesesuaiannya dengan fungsi ruang dan kawasan konservasi.
KLH mendorong verifikasi terpadu dengan menumpangtindihkan koordinat WUP terhadap batas TNUK, kawasan konservasi laut, arahan RPPLH, serta rencana tata ruang darat dan laut.
KLH juga meminta tindak lanjut pemanfaatan di lokasi yang dipersoalkan ditahan selama evaluasi berlangsung, sesuai kewenangan dan ketentuan yang berlaku.
Taman Nasional Ujung Kulon merupakan habitat alami terakhir Badak Jawa, spesies yang berstatus kritis atau Critically Endangered. Kelangsungan hidup satwa ini sangat bergantung pada terjaganya habitat dan keseimbangan ekosistem.
KLH mengidentifikasi sejumlah potensi dampak kegiatan pertambangan terhadap lingkungan, antara lain kebisingan, getaran, sedimentasi, pencemaran, perubahan kualitas perairan, dan peningkatan aktivitas manusia.
Namun, dalam keterangan yang disampaikan, KLH menyebut belum ada kegiatan pertambangan di lokasi WUP yang dipersoalkan. Dampak langsung terhadap Badak Jawa juga belum diukur.
Oleh karena itu, risiko ekologis tersebut harus dipahami sebagai potensi yang perlu dikaji dan dicegah, bukan sebagai bukti bahwa kerusakan akibat pertambangan telah terjadi.
Kondisi populasi Badak Jawa yang terbatas membuat perlindungan habitat menjadi pertimbangan penting dalam setiap keputusan pemanfaatan sumber daya alam di sekitar kawasan konservasi.
Pendekatan kehati-hatian diperlukan agar keputusan administratif tidak mendahului pemeriksaan terhadap risiko ekologis yang mungkin timbul.
KLH menyatakan akan memperkuat koordinasi dengan Kementerian ESDM, Kementerian Kehutanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Badan Informasi Geospasial, serta pemerintah daerah.
Koordinasi ini diperlukan untuk memastikan data spasial, status kawasan, dan fungsi lingkungan hidup selaras dengan peraturan perundang-undangan.
Namun, koordinasi antarlembaga perlu diikuti keterbukaan hasil evaluasi. Publik perlu mengetahui apakah terdapat tumpang tindih wilayah, bagaimana status hukum lokasi yang dipersoalkan, dan apa dasar pemerintah mempertahankan atau mengubah penetapan WUP.
Pemerintah juga perlu menjelaskan bagaimana arahan RPPLH diterjemahkan ke dalam keputusan sektoral, sehingga perencanaan perlindungan lingkungan tidak berhenti sebagai dokumen administratif.
Polemik WUP di perairan sekitar Ujung Kulon pada akhirnya menguji konsistensi kebijakan pemanfaatan sumber daya alam dan perlindungan lingkungan hidup.
Keberadaan WUP tidak otomatis berarti kegiatan pertambangan dapat dilaksanakan. Sebaliknya, belum adanya izin tambang juga tidak menghilangkan kebutuhan untuk memastikan bahwa penetapan wilayah usaha telah sesuai dengan fungsi ruang dan ketentuan konservasi.
Bagi Ujung Kulon, persoalan ini menyangkut lebih dari sekadar status wilayah usaha. Yang dipertaruhkan adalah kemampuan pemerintah menjaga ekosistem dan habitat terakhir Badak Jawa, sekaligus memastikan setiap keputusan pemanfaatan sumber daya alam dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, ilmiah, dan ekologis. (Red)