Bedah Dampak Amandemen UUD 1945, Presidium Konstitusi Siapkan Kongres Nasional

waktu baca 5 menit
Sabtu, 21 Nov 2026 23:33 36 Nazwa

JAKARTA | TD — Perubahan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 pada 1999–2002 menjadi sasaran evaluasi Presidium Konstitusi. Organisasi tersebut menawarkan rekonstruksi sistem bernegara dengan mengembalikan naskah asli UUD 1945 yang ditetapkan pada 18 Agustus 1945, disertai penyempurnaan melalui mekanisme addendum.

Gagasan itu dibahas dalam Pra Kongres Bangsa Indonesia yang diselenggarakan Presidium Konstitusi bekerja sama dengan Universitas Nasional (UNAS) di Kampus UNAS Menara 1–2, Pasar Minggu, Jakarta, Sabtu (21/11/2026).

Forum bertema “Rekonstruksi dan Resolusi Sistem Bernegara Indonesia Sesuai Konstitusi 18 Agustus 1945 yang Disempurnakan melalui Addendum” tersebut menjadi bagian dari persiapan menuju Kongres Bangsa Indonesia. Presidium berencana merumuskan rekomendasi politik dan ketatanegaraan untuk disampaikan kepada Presiden serta pimpinan lembaga negara.

Ketua Organizing Committee (OC) Kongres Bangsa Indonesia, Hatta Taliwang, mengatakan pra-kongres merupakan forum untuk membahas materi yang akan menjadi bagian dari keputusan kongres mendatang.

“Melalui pra-kongres ini kami memaparkan materi yang akan menjadi keputusan dalam kongres mendatang. Termasuk di dalamnya Maklumat Kongres yang akan disampaikan kepada Presiden dan Pimpinan Lembaga Tinggi Negara,” kata Hatta dalam pidato pembukaan.

Sembilan sektor menjadi perhatian

Sekretaris Jenderal Presidium Konstitusi sekaligus Ketua Steering Committee (SC) Kongres Bangsa Indonesia, Ichsanuddin Noorsy, memaparkan sembilan sektor yang menurut Presidium menghadapi persoalan serius dalam sistem bernegara setelah perubahan UUD 1945.

Kesembilan sektor itu meliputi hukum dan pemerintahan; moneter dan fiskal; industri dan perdagangan; sumber daya alam dan sumber daya buatan; informasi dan digitalisasi; pertahanan dan keamanan; lingkungan; perempuan; serta agama dan kebudayaan.

Noorsy mengatakan, Presidium menggunakan tiga pendekatan untuk membedah persoalan tersebut, yakni analisis fundamental, struktural, dan fungsional.

“Kami membedah dengan menggunakan tiga pisau analisis, yakni analisis dalam perspektif fundamental, struktural, dan fungsional. Dari tiga persoalan tersebut, kami menawarkan rekonstruksi dan resolusinya,” ujar Noorsy.

Menurut dia, rekonstruksi tersebut diarahkan pada penerapan kembali sistem bernegara yang merujuk pada konstitusi 18 Agustus 1945 sebagaimana dirumuskan para pendiri bangsa.

Presidium berpandangan, penyempurnaan konstitusi tetap diperlukan, tetapi tidak dengan mengubah sistem bernegara sebagaimana yang dinilai terjadi dalam rangkaian perubahan UUD 1945 pada 1999–2002.

“Untuk memastikan bahwa UUD 1945 lebih sempurna, tetap kita lakukan amandemen, tetapi dengan addendum. Bukan mengubah sistem bernegara, seperti yang dilakukan MPR pada tahun 1999–2002,” kata Noorsy.

Siapkan addendum terhadap 37 pasal

Dalam pra-kongres tersebut, Presidium Konstitusi juga memaparkan rencana penyusunan materi addendum terhadap 37 pasal dalam naskah asli UUD 1945.

Presidium yang didirikan oleh almarhum Jenderal TNI (Purn) Try Sutrisno itu menyebut addendum sebagai upaya memperkuat konstitusi sekaligus mencegah penyalahgunaan kekuasaan.

“Materi addendum tersebut adalah upaya penyempurnaan dan penguatan terhadap konstitusi kita agar tidak memiliki celah untuk dibajak, seperti yang terjadi di era Orde Baru,” ujar Noorsy.

Salah satu materi yang dibahas berkaitan dengan penegasan tugas pokok dan fungsi aparat pertahanan, keamanan, serta penegak hukum, termasuk TNI, Polri, kejaksaan, dan penyidik pegawai negeri sipil.

Menurut Noorsy, batas kewenangan setiap institusi perlu dirumuskan secara tegas agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan maupun pemusatan kekuasaan pada satu lembaga.

Ia menyoroti Pasal 30 ayat (4) UUD 1945 hasil perubahan yang mengatur fungsi kepolisian. Noorsy menilai ketentuan tersebut belum memberikan batasan yang cukup tegas pada tingkat konstitusi sehingga berpotensi membuka ruang kewenangan yang terlalu luas bagi Polri.

Dalam pandangannya, cakupan kewenangan tersebut perlu dievaluasi agar pembagian tugas penegakan hukum antara kepolisian, kejaksaan, dan institusi terkait berjalan lebih jelas.

Kritik itu menjadi bagian dari tawaran Presidium untuk menata kembali desain kelembagaan negara. Meski demikian, penilaian mengenai batas kewenangan dan dampaknya perlu dikaji dengan merujuk pada ketentuan konstitusi serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“Jadi pada prinsipnya, pikiran dan rumusan sistem bernegara para pendiri bangsa kita wujudkan. Tetapi kita perkuat dan sempurnakan, agar sesuai dengan perkembangan zaman, dengan tetap menempatkan kedaulatan rakyat sebagai tujuan akhir,” kata Noorsy.

Tujuh poin pernyataan politik

Pra Kongres Bangsa Indonesia ditutup dengan pembacaan pernyataan politik yang memuat tujuh poin. Pernyataan tersebut dibuka dengan seruan, “Di saat keniscayaan disintegrasi, jadilah negarawan.”

Dalam pernyataan itu, Presidium menilai capaian pembangunan nasional selama hampir tiga generasi belum sepenuhnya sejalan dengan harapan yang terkandung dalam mandat konstitusi.

Presidium juga menyoroti ketidakpercayaan dan ketidakpuasan publik yang dinilai menunjukkan kerentanan modal sosial serta modal politik bangsa. Kondisi tersebut dikaitkan dengan apa yang mereka sebut sebagai surplus politisi dan defisit negarawan.

Atas dasar pandangan itu, Presidium menyatakan perlunya sosok negarawan mengisi jabatan Wakil Presiden.

Pernyataan politik tersebut turut mengkritik partai politik dan kepemimpinan nasional yang dinilai belum sepenuhnya menempatkan kepentingan publik sebagai prioritas. Presidium juga menilai nilai perjuangan para pendiri republik dan semangat Pancasila telah mengalami pengkhianatan.

Pada poin kelima, Presidium menyebut Indonesia menghadapi kebuntuan konstitusi dan peradaban.

Sementara itu, poin keenam berisi seruan kepada masyarakat Indonesia dan Partai Gerindra untuk menilai kondisi bangsa secara jujur serta mendukung Presiden Prabowo Subianto memimpin perubahan menuju pemberlakuan kembali UUD 1945 asli, sesuai nilai dan semangat perjuangan para pendiri republik.

Poin ketujuh menyerukan rekonstruksi dan resolusi UUD 1945 serta revitalisasi Pancasila. Presidium memperingatkan bahwa tanpa langkah tersebut, Indonesia berisiko menghadapi disintegrasi, ketimpangan sosial dan ekonomi, serta kesenjangan antarwilayah yang berkelanjutan.

Sejumlah tokoh nasional hadir dalam kegiatan tersebut, di antaranya MS Kaban, Mayjen TNI (Purn) Sunarko, Ahmad Yani, Kyai Sukry Fadholy, Prof. Dr. Rohmat Wahab, Sayuti Ashari, Marsekal Pertama Bastari, dan Kyai H. Muchsin Alatas, bersama puluhan peserta lainnya.

Pra-kongres ini menjadi bagian dari upaya Presidium Konstitusi mendorong evaluasi terhadap perubahan UUD 1945 dan perdebatan mengenai arah sistem ketatanegaraan Indonesia. Gagasan pengembalian naskah asli konstitusi melalui addendum selanjutnya akan dibawa ke Kongres Bangsa Indonesia untuk dirumuskan menjadi rekomendasi politik dan ketatanegaraan. (Aat SS/Red)

LAINNYA