Badak Jawa di Persimpangan Konservasi dan Oligarki: Siapa Menguasai Alam Banten?

waktu baca 12 menit
Minggu, 22 Nov 2026 10:06 34 Redaksi

OPINI | TD — Warga Banten tersentak ketika wacana translokasi Badak Jawa (Rhinoceros sondaicus) dari Taman Nasional Ujung Kulon, Pandeglang, menuju Taman Nasional Alas Purwo, Banyuwangi, mencuat ke ruang publik. Satwa bercula satu yang menjadi simbol ekologis Banten itu tiba-tiba berada di tengah perdebatan mengenai konservasi, masa depan ruang hidup, dan kepentingan pertambangan.

Pertanyaannya sederhana, tetapi menyimpan kegelisahan mendalam: mengapa wacana pemindahan Badak Jawa mengemuka ketika pemerintah juga menetapkan wilayah pertambangan di Provinsi Banten?

Adakah udang di balik batu?

Pertanyaan tersebut bukan bukti bahwa translokasi badak dirancang untuk memuluskan kepentingan pertambangan. Namun, ketika dua isu besar ini menjadi perhatian publik dalam rentang waktu yang berdekatan, masyarakat berhak meminta penjelasan yang transparan. Terlebih, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia telah menetapkan Keputusan Menteri ESDM Nomor 65.K/MB.01/MEM.B/2026 tentang Wilayah Pertambangan Provinsi Banten pada 12 Februari 2026.

Sementara itu, pada November 2026, wacana menjadikan Alas Purwo sebagai habitat kedua Badak Jawa kembali memantik perdebatan.

Kedekatan waktu bukanlah bukti konspirasi. Namun, ia juga bukan alasan untuk menghentikan pertanyaan kritis. Justru, di tengah ketidakpastian informasi, publik membutuhkan keterbukaan mengenai hubungan antara kebijakan konservasi, tata ruang, dan rencana pengelolaan sumber daya alam.

Persoalannya bukan semata-mata ke mana badak akan dipindahkan, melainkan bagaimana negara memandang alam, siapa yang memperoleh manfaat dari pengelolaannya, dan siapa yang harus menanggung risikonya.

Alam Bukan Gudang Komoditas

Dalam cara pandang ekonomi ekstraktif, alam kerap direduksi menjadi sekumpulan potensi ekonomi yang menunggu untuk dikonversi menjadi keuntungan. Gunung dihitung berdasarkan kandungan mineralnya, hutan dinilai berdasarkan potensi komoditasnya, dan laut dipandang sebagai ruang produksi yang dapat dieksploitasi.

Dalam logika semacam ini, keberadaan alam seolah-olah baru memiliki arti ketika menghasilkan nilai ekonomi.

Padahal, alam bukan gudang komoditas yang nilainya ditentukan semata-mata oleh kebutuhan pasar. Ekosistem memiliki keterhubungan yang jauh melampaui kalkulasi keuntungan jangka pendek. Hutan, tanah, air, pesisir, dan satwa membentuk jaringan kehidupan yang saling bergantung.

Badak Jawa bukan sekadar satwa langka yang dapat dipindahkan dari satu titik geografis ke titik lainnya. Ia merupakan bagian dari ekosistem Ujung Kulon, bagian dari sejarah ekologis Banten, sekaligus bagian dari tanggung jawab antargenerasi.

Karena itu, pembicaraan mengenai translokasi tidak cukup dijawab dengan alasan teknis bahwa habitat baru diperlukan untuk mengurangi risiko kepunahan. Alasan konservasi tersebut penting dan harus diuji secara ilmiah. Namun, ada pertanyaan lain yang tidak boleh diabaikan.

Bagaimana menjamin habitat asli Badak Jawa tetap terlindungi? Bagaimana memastikan ekosistem Ujung Kulon tidak mengalami tekanan baru? Apakah kebijakan konservasi telah diselaraskan dengan kebijakan tata ruang dan pertambangan di wilayah sekitarnya?

Konservasi tidak boleh berhenti pada upaya menyelamatkan satwa dari ancaman kepunahan. Konservasi juga harus melindungi ruang hidup yang memungkinkan kehidupan itu bertahan.

Spinoza dan Kesombongan Manusia terhadap Alam

Barangkali persoalan ini dapat dibaca melalui diktum filsafat Baruch Spinoza: Natura naturans, natura naturata.

Secara sederhana, natura naturans merujuk pada alam sebagai daya yang menghasilkan dan menopang keberadaan, sedangkan natura naturata merujuk pada segala sesuatu yang dihasilkan oleh daya tersebut. Keduanya merupakan bagian dari pemikiran Spinoza mengenai alam sebagai suatu tatanan keberadaan yang tidak dapat dipahami hanya sebagai objek di luar manusia.

Dalam perspektif ini, manusia bukan penguasa yang berdiri di luar alam. Manusia justru berada di dalam tatanan alam yang lebih luas.

Ironisnya, logika ekstraktif kerap menempatkan manusia seolah-olah memiliki hak mutlak untuk menentukan nasib segala sesuatu yang bukan dirinya. Gunung boleh dibongkar, hutan boleh dibuka, sungai boleh dialihkan, dan habitat satwa boleh dipersempit sepanjang semuanya dapat dibenarkan oleh kalkulasi ekonomi serta keputusan administratif.

Di sinilah kesombongan antroposentris bekerja: manusia menjadikan kepentingannya sebagai ukuran utama bagi seluruh keberadaan.

Alam dinilai berdasarkan manfaatnya bagi manusia, bukan berdasarkan keterhubungan ekologis dan keberlanjutan kehidupan itu sendiri.

Jika suatu hari Badak Jawa benar-benar diperlakukan sebagai penghalang kepentingan ekonomi, persoalannya bukan lagi semata-mata mengenai satwa. Persoalannya adalah paradigma pembangunan yang menganggap seluruh ruang kehidupan dapat dinegosiasikan ketika berhadapan dengan kepentingan modal.

Namun, dugaan bahwa badak sengaja dipindahkan demi membuka jalan bagi pertambangan tetap harus dibuktikan melalui dokumen kebijakan, peta wilayah, proses perizinan, dan keterangan para pengambil keputusan.

Kritik ekologis yang kuat bukan kritik yang mengandalkan tuduhan tanpa bukti, melainkan kritik yang berani menguji kekuasaan melalui pertanyaan dan data.

Peta Pertambangan dan Pertanyaan yang Mengusik

Keputusan Menteri ESDM Nomor 65.K/MB.01/MEM.B/2026 tentang Wilayah Pertambangan Provinsi Banten bukan sekadar dokumen administratif. Keputusan yang ditetapkan pada 12 Februari 2026 tersebut mencakup Wilayah Usaha Pertambangan, Wilayah Pertambangan Rakyat, dan Wilayah Pencadangan Negara.

Dokumen itu menjadi penting karena penataan wilayah pertambangan menentukan kerangka bagi pengelolaan sumber daya mineral di Banten.

Meski demikian, ada perbedaan mendasar antara penetapan wilayah pertambangan dan pemberian izin operasi. Penetapan wilayah tidak otomatis berarti perusahaan tertentu telah memperoleh izin untuk melakukan eksploitasi. Demikian pula, kedekatan suatu wilayah dengan kawasan konservasi tidak dengan sendirinya membuktikan adanya ancaman langsung terhadap habitat Badak Jawa.

Akan tetapi, batas administratif sebuah taman nasional bukanlah tembok ekologis yang membuat seluruh dampak kegiatan di sekitarnya otomatis berhenti.

Apabila kegiatan pertambangan direncanakan di kawasan yang memiliki keterkaitan ekologis dengan Ujung Kulon, potensi dampaknya perlu diuji secara serius. Kualitas perairan, sedimentasi, kebisingan, lalu lintas kapal, perubahan bentang alam, dan tekanan terhadap ekosistem pesisir merupakan sejumlah aspek yang relevan untuk diperiksa, sesuai dengan jenis serta lokasi kegiatan yang direncanakan.

Besarnya risiko tidak boleh ditentukan berdasarkan dugaan semata. Namun, risiko juga tidak boleh diabaikan hanya karena kegiatan yang direncanakan berada di luar batas administratif taman nasional.

Karena itu, pemerintah perlu membuka informasi mengenai koordinat wilayah pertambangan, jenis komoditas yang menjadi sasaran, tahapan perizinan, hasil kajian lingkungan, serta hubungan spasialnya dengan kawasan konservasi dan wilayah penyangga.

Publik juga berhak mengetahui apakah kebijakan konservasi Badak Jawa telah dipertimbangkan dalam perencanaan ruang dan pengelolaan sumber daya alam di kawasan tersebut.

Pertanyaan lainnya tak kalah penting: sejauh mana masyarakat telah memperoleh informasi mengenai penetapan wilayah pertambangan dan konsekuensi yang mungkin timbul?

Menerbitkan dokumen memang merupakan bagian dari transparansi. Namun, transparansi yang bermakna menuntut lebih dari sekadar ketersediaan dokumen. Informasi harus dapat diakses, dipahami, dan diperdebatkan oleh masyarakat yang akan menanggung konsekuensi kebijakan.

Oligarki: Ketika Kekayaan Bertemu Kekuasaan

Dalam bukunya, Oligarki, Jeffrey A. Winters menjelaskan bagaimana konsentrasi kekayaan dapat menjadi sumber kekuasaan yang memungkinkan kelompok sangat kaya mempertahankan dan melindungi kepentingan materialnya.

Kerangka tersebut relevan untuk membaca tata kelola sumber daya alam. Bukan untuk langsung menyimpulkan bahwa kebijakan pertambangan di Banten merupakan produk oligarki, melainkan untuk menguji bagaimana kekayaan, kekuasaan, dan akses terhadap pengambilan keputusan saling berhubungan.

Siapa yang memperoleh keuntungan terbesar dari pengusahaan sumber daya alam? Siapa yang memiliki akses terhadap proses pengambilan keputusan? Seberapa besar ruang yang tersedia bagi masyarakat untuk memengaruhi kebijakan? Dan siapa yang harus menanggung kerusakan apabila kegiatan ekonomi tersebut menimbulkan dampak ekologis?

Pertanyaan-pertanyaan itu penting karena keuntungan ekonomi dan biaya lingkungan tidak selalu ditanggung oleh pihak yang sama.

Dalam relasi yang timpang, keuntungan dapat terkonsentrasi pada pemilik modal, sedangkan biaya sosial dan lingkungan tersebar kepada masyarakat luas. Nelayan berpotensi menghadapi perubahan kondisi perairan, warga pesisir dapat menanggung risiko kerusakan lingkungan, sementara generasi mendatang mewarisi ekosistem yang kehilangan sebagian daya dukungnya.

Inilah salah satu persoalan mendasar dalam ekonomi ekstraktif: keuntungan dapat diprivatisasi, sedangkan kerugian ekologis berpotensi disosialisasikan.

Laporan INDEF dan Greenpeace Indonesia berjudul Otonomi Khusus dan Kutukan Sumber Daya Alam Papua memberikan pelajaran penting mengenai risiko ketergantungan pada sektor ekstraktif. Kekayaan sumber daya alam tidak otomatis menjamin kesejahteraan yang terdistribusi secara merata. Ketergantungan pada komoditas primer juga dapat menimbulkan persoalan struktural apabila tidak diimbangi dengan diversifikasi ekonomi dan peningkatan nilai tambah.

Pengalaman Papua tentu tidak dapat begitu saja disamakan dengan kondisi Banten. Konteks geografis, kelembagaan, struktur ekonomi, dan masyarakatnya berbeda. Namun, pengalaman tersebut memberi peringatan bahwa melimpahnya sumber daya alam bukan jaminan bahwa masyarakat di sekitarnya akan menjadi pihak yang paling sejahtera.

Banten perlu menghindari jebakan pembangunan yang hanya mengukur keberhasilan melalui nilai investasi, volume produksi mineral, atau penerimaan ekonomi tanpa menghitung kerusakan ekologis dan ketimpangan distribusi manfaat.

Pembangunan semestinya dinilai dari kemampuannya meningkatkan kualitas hidup masyarakat tanpa menghancurkan fondasi ekologis yang menopang kehidupan mereka.

Badak Jawa dan Hak Alam untuk Dipertimbangkan

Pada 1972, Christopher D. Stone menerbitkan esai hukum lingkungan berjudul Should Trees Have Standing?—Toward Legal Rights for Natural Objects. Ia mengajukan gagasan yang menggugat cara pandang hukum terhadap alam: mungkinkah objek alam memperoleh pengakuan hak dan memiliki mekanisme perwakilan untuk memperjuangkan kepentingannya?

Gagasan Stone membuka pertanyaan mendasar. Mengapa kepentingan perusahaan dapat diwakili dalam proses hukum, sementara kepentingan alam sering kali baru diperjuangkan ketika ada manusia yang merasa dirugikan?

Dalam konteks Banten, gagasan tersebut mengajak kita melampaui perdebatan mengenai apakah Badak Jawa harus dipindahkan atau tetap berada di Ujung Kulon. Kita perlu bertanya apakah kebijakan publik telah memberikan tempat yang memadai bagi kepentingan ekologis badak, habitatnya, dan keseluruhan ekosistem yang menopang keberadaannya.

Badak tidak dapat menghadiri rapat konsultasi publik. Hutan tidak dapat mengajukan keberatan administratif. Laut tidak dapat menyampaikan protes terhadap keputusan yang berpotensi mengubah kualitas lingkungannya.

Karena itu, diperlukan mekanisme yang memungkinkan kepentingan ekologis diwakili secara serius melalui penelitian independen, organisasi masyarakat sipil, masyarakat lokal, ahli konservasi, mekanisme hukum, dan konsultasi publik yang bermakna.

Gagasan Stone bukan berarti setiap objek alam secara otomatis telah memperoleh status sebagai subjek hukum di Indonesia. Ia merupakan landasan pemikiran untuk mempertanyakan mengapa kepentingan ekonomi sering kali lebih mudah memperoleh representasi daripada kepentingan ekologis.

Jika pembangunan hanya memberi ruang kepada kepentingan yang mampu menghitung keuntungan finansial, alam akan selalu berada dalam posisi tawar yang lemah.

Jangan Jadikan Translokasi sebagai Jalan Pintas

Pengembangan habitat kedua bagi Badak Jawa memiliki alasan konservasi yang patut dipertimbangkan secara ilmiah. Ketika populasi suatu spesies terkonsentrasi pada satu kawasan, ancaman bencana besar atau gangguan ekologis dapat berdampak serius terhadap kelangsungan hidupnya.

Namun, alasan tersebut tidak boleh digunakan untuk menutup perdebatan mengenai perlindungan habitat asal.

Translokasi bukan obat untuk semua persoalan konservasi. Ia juga bukan pengganti kewajiban negara menjaga ekosistem yang selama ini menjadi habitat satwa tersebut.

Pada saat wacana Alas Purwo mencuat, masyarakat membutuhkan penjelasan mengenai status rencana, dasar ilmiah pemilihan lokasi, serta tahapan kajian yang telah dilakukan. Wacana, kajian, keputusan resmi, dan pelaksanaan translokasi merupakan tahapan berbeda yang tidak boleh dicampuradukkan.

Jika gagasan tersebut dilanjutkan, setidaknya ada beberapa hal yang harus dijelaskan kepada publik.

Pertama, hasil kajian ilmiah mengenai kelayakan habitat baru, kesehatan satwa, risiko pemindahan, dan dampaknya terhadap populasi yang sudah ada.

Kedua, jaminan perlindungan habitat asli Ujung Kulon, termasuk ekosistem penyangga dan kawasan pesisir yang memiliki keterkaitan ekologis.

Ketiga, keterbukaan informasi mengenai rencana pertambangan di sekitar kawasan konservasi, termasuk potensi dampak kumulatif apabila kegiatan tersebut kelak dilaksanakan.

Keempat, pelibatan masyarakat Banten dan masyarakat Banyuwangi secara bermakna, bukan sekadar sosialisasi setelah keputusan strategis dibuat.

Kelima, pengawasan independen agar tujuan konservasi tetap menjadi dasar utama kebijakan.

Keenam, penjelasan terbuka mengenai hubungan antara kebijakan konservasi, tata ruang, dan penetapan wilayah pertambangan. Jika ketiganya tidak memiliki hubungan kebijakan secara langsung, pemerintah perlu menunjukkan dasar dan prosesnya agar spekulasi dapat dijawab dengan data.

Transparansi seperti ini bukan ancaman bagi pemerintah. Sebaliknya, keterbukaan dapat memperkuat kepercayaan publik sekaligus mencegah berkembangnya kecurigaan yang tidak berdasar.

Siapa Pemilik Masa Depan Banten?

Persoalan pertambangan di Banten bukan hanya tentang ada atau tidaknya mineral di bawah tanah dan dasar laut. Persoalan ini juga menyangkut siapa yang berhak menentukan masa depan ruang hidup masyarakat.

Apakah alam dipandang sebagai warisan bersama yang harus dijaga, atau sebagai aset ekonomi yang dapat dikonversi selama memenuhi prosedur administratif?

Apakah keberhasilan pembangunan diukur melalui besarnya investasi, atau melalui kemampuan masyarakat memperoleh manfaat tanpa kehilangan lingkungan yang menopang kehidupannya?

Dan apakah suara warga benar-benar menjadi bagian dari pengambilan keputusan, atau hanya didengar setelah kebijakan memunculkan kontroversi?

Pertanyaan-pertanyaan tersebut penting karena keputusan mengenai pengelolaan alam selalu melibatkan pilihan tentang distribusi manfaat, risiko, dan kekuasaan.

Dalam situasi seperti ini, kewaspadaan publik bukan tindakan anti-pembangunan. Ia merupakan bagian dari demokrasi yang sehat.

Banten tidak harus menolak seluruh kegiatan pertambangan untuk mempertahankan lingkungan. Namun, kegiatan ekonomi apa pun harus tunduk pada batas ekologis, prinsip kehati-hatian, keterbukaan, dan perlindungan kepentingan masyarakat.

Jika suatu kegiatan berpotensi menimbulkan kerusakan serius, pemerintah tidak cukup hanya menyatakan bahwa izin telah sesuai prosedur. Pemerintah juga perlu menunjukkan bahwa risiko telah dinilai secara memadai, alternatif telah dipertimbangkan, dan kepentingan publik tidak dikorbankan demi keuntungan segelintir pihak.

Pembangunan yang mengabaikan batas ekologis pada akhirnya dapat merusak syarat-syarat keberlangsungannya sendiri.

Jangan Biarkan Alam Kalah oleh Peta

Badak Jawa mungkin tidak memahami peraturan menteri, peta wilayah pertambangan, ataupun perdebatan mengenai investasi. Namun, keberadaannya mengingatkan kita bahwa kehidupan memiliki nilai yang tidak selalu dapat diterjemahkan menjadi angka ekonomi.

Peta pertambangan adalah instrumen administratif. Ia dapat menunjukkan wilayah yang direncanakan untuk kepentingan pengusahaan sumber daya mineral. Namun, peta bukanlah izin moral untuk mengabaikan ekosistem. Batas administrasi tidak menghapus keterhubungan ekologis, dan kepentingan investasi tidak otomatis lebih tinggi daripada hak masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Karena itu, dugaan mengenai kemungkinan hubungan antara translokasi badak dan kepentingan pertambangan harus dijawab melalui penyelidikan terbuka, bukan dipelihara sebagai tuduhan tanpa bukti.

Pemerintah berkewajiban menjelaskan kebijakannya. Masyarakat berkepentingan mengawasinya. Peneliti dan organisasi lingkungan perlu menguji dampaknya secara independen.

Kita tidak perlu terlebih dahulu membuktikan adanya konspirasi untuk menyadari bahwa tata kelola sumber daya alam membutuhkan pengawasan ketat. Pengawasan diperlukan agar dugaan penyalahgunaan kekuasaan dapat diuji berdasarkan fakta, bukan sekadar desas-desus.

Pada akhirnya, persoalan Badak Jawa mengembalikan kita pada pertanyaan yang lebih mendasar: apakah manusia bersedia mengakui bahwa dirinya bukan pemilik mutlak alam?

Jika seluruh gunung harus dibaca sebagai potensi tambang, seluruh hutan sebagai cadangan lahan, dan setiap satwa sebagai penghalang kepentingan ekonomi, yang sedang berlangsung bukan sekadar pembangunan. Kita sedang menyaksikan penyempitan makna kehidupan menjadi urusan kalkulasi keuntungan.

Barangkali, dalam nalar ekonomi ekstraktif, badak bercula satu tampak seperti penghalang. Namun, dari perspektif ekologis, justru cara manusia memperlakukan alam yang perlu dipertanyakan.

Sebab, ketika alam hanya dipandang sebagai komoditas, yang terancam bukan semata-mata Badak Jawa, hutan Ujung Kulon, atau pesisir Banten. Yang terancam adalah kemampuan kita membayangkan masa depan di luar logika akumulasi modal.

Dan ketika masa depan hanya disusun berdasarkan kepentingan mereka yang memiliki kekayaan serta akses terhadap kekuasaan, pertanyaan tentang siapa yang sesungguhnya diuntungkan oleh pembangunan menjadi semakin mendesak.

Jangan sampai badak dipindahkan, alam dipertaruhkan, dan masyarakat hanya kebagian cerita bahwa semuanya telah dilakukan demi pembangunan.

Penulis: Mohamad Romli
Sekretaris Journalist Environmental Network (EJN).

LAINNYA