Ilustrasi pengemudi taksi dan penumpang dalam interaksi yang humanis, menggambarkan pentingnya kesejahteraan pengemudi sebagai bagian dari tantangan pengelolaan sumber daya manusia di industri transportasi. Ilustrasi dibuat menggunakan akal imitasi (AI). OPINI | TD — Bagi perusahaan transportasi, pengemudi bukan sekadar pelaksana layanan. Mereka adalah wajah perusahaan sekaligus bagian penting dari sumber daya manusia (SDM) yang menentukan kualitas pelayanan. Karena itu, persoalan pendapatan dan perlindungan pengemudi tidak semestinya dipandang sebagai urusan di luar strategi bisnis perusahaan.
Sepanjang 2026, isu kesejahteraan pengemudi kembali menjadi perhatian. Pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Pekerja Transportasi Online. Pada saat yang sama, Gojek, Grab, dan Maxim menurunkan potongan komisi maksimal menjadi 8 persen sejak 1 Juli 2026. Kebijakan tersebut menargetkan peningkatan porsi pendapatan pengemudi dari 80 persen menjadi minimal 92 persen.
Kebijakan ini memang ditujukan bagi transportasi daring, bukan taksi konvensional seperti Blue Bird. Namun, perubahan skema pendapatan di industri transportasi daring dapat memengaruhi ekspektasi pengemudi secara lebih luas. Pengemudi bisa membandingkan pendapatan, fasilitas, dan perlindungan yang mereka terima, lalu mempertimbangkan apakah akan bertahan atau berpindah ke perusahaan lain.
Persoalannya, penurunan komisi belum tentu otomatis meningkatkan kesejahteraan pengemudi. Besaran komisi hanya satu bagian dari persoalan yang lebih kompleks. Jumlah pesanan, biaya operasional, dan pengeluaran lain turut menentukan berapa pendapatan bersih yang benar-benar dibawa pulang.
Pengamat ekonomi digital Tesar Sandikapura menekankan bahwa kesejahteraan pengemudi ditentukan oleh pendapatan bersih, bukan hanya besaran komisi. Sejumlah asosiasi pengemudi juga menyampaikan bahwa pendapatan pengemudi justru mengalami penurunan setelah aturan komisi 8 persen diterapkan. Di lapangan, persoalan yang dikeluhkan antara lain sepinya pesanan sehingga pendapatan tetap rendah.
Situasi ini memperlihatkan bahwa kebijakan yang terlihat menguntungkan di atas kertas belum tentu memberikan dampak yang sama dalam praktik. Bagi perusahaan transportasi, kondisi tersebut menjadi pengingat bahwa pengelolaan SDM tidak cukup hanya berorientasi pada aturan formal. Perusahaan perlu memahami kondisi ekonomi yang dihadapi pengemudi sehari-hari.
Di tengah perubahan industri transportasi, kinerja bisnis perusahaan dan kesejahteraan pengemudi perlu dilihat sebagai dua persoalan yang saling berkaitan.
Blue Bird, misalnya, mencatat pendapatan sebesar Rp2,97 triliun pada semester I 2026, meningkat 11,3 persen. Layanan taksi menyumbang sekitar 69 persen dari total pendapatan tersebut. Meski demikian, laba bersih perusahaan dilaporkan turun tipis. Perusahaan juga menyatakan terus memperkuat daya saing pendapatan pengemudi dan menjalankan program apresiasi.
Data tersebut memberikan sudut pandang menarik dalam pengelolaan SDM. Pertumbuhan pendapatan perusahaan tidak serta-merta menghilangkan tantangan dalam menjaga kesejahteraan dan loyalitas pengemudi. Perusahaan tetap perlu memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan mampu mendukung keberlangsungan bisnis sekaligus memberikan manfaat nyata bagi tenaga kerja.
Dalam industri jasa transportasi, pengemudi memiliki peran langsung dalam membentuk pengalaman pelanggan. Kualitas layanan, kedisiplinan, kenyamanan, dan kepercayaan pengguna turut berkaitan dengan bagaimana pengemudi menjalankan pekerjaannya. Karena itu, kesejahteraan pengemudi semestinya menjadi bagian dari strategi perusahaan dalam mempertahankan kualitas layanan.
Lantas, langkah apa yang dapat dilakukan perusahaan untuk menjawab tantangan tersebut?
Pertama, perusahaan perlu menempatkan pendapatan bersih sebagai salah satu ukuran utama kesejahteraan pengemudi. Penghasilan yang diterima tidak bisa dinilai hanya dari tarif, persentase komisi, atau insentif yang ditawarkan.
Pengemudi juga harus memperhitungkan biaya bahan bakar, setoran, dan berbagai pengeluaran operasional lainnya. Setelah seluruh biaya tersebut dikurangi, barulah terlihat berapa pendapatan yang benar-benar dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup.
Karena itu, skema insentif perlu dievaluasi berdasarkan manfaat yang diterima pengemudi. Perusahaan perlu melihat apakah kebijakan tersebut benar-benar membantu meningkatkan pendapatan bersih atau sekadar mengubah komponen perhitungan penghasilan.
Pendekatan ini penting agar kebijakan kesejahteraan tidak berhenti pada angka administratif, tetapi berangkat dari kondisi ekonomi yang dialami pengemudi.
Kedua, perlindungan sosial perlu menjadi perhatian dalam pengelolaan SDM di industri transportasi. Risiko pekerjaan di jalan raya membuat perlindungan terhadap pengemudi menjadi persoalan yang tidak dapat diabaikan.
Dalam naskah pemberitaan yang menjadi rujukan penulis, Presiden Prabowo menyampaikan pentingnya jaminan kecelakaan kerja, BPJS Kesehatan, dan asuransi kesehatan bagi pengemudi. Pernyataan tersebut menegaskan bahwa kesejahteraan pekerja transportasi tidak hanya berkaitan dengan besarnya pendapatan, tetapi juga dengan perlindungan ketika menghadapi risiko.
Bagi perusahaan taksi konvensional yang memiliki skema perlindungan bagi pengemudinya, fasilitas tersebut dapat menjadi bagian dari nilai tawar dalam merekrut dan mempertahankan tenaga kerja. Namun, keberadaan program saja tidak cukup. Manfaat, cakupan, dan kemudahan aksesnya juga perlu diperhatikan agar perlindungan benar-benar dirasakan oleh pengemudi.
Ketiga, perusahaan perlu memperkuat pelatihan dan pengembangan kompetensi pengemudi. Perubahan teknologi dan pola layanan membuat keterampilan pengemudi tidak cukup hanya bertumpu pada kemampuan mengemudi.
Penguasaan aplikasi, pemahaman standar pelayanan, komunikasi dengan pelanggan, dan kemampuan beradaptasi terhadap perubahan sistem kerja juga semakin penting. Kompetensi tersebut dapat mendukung kualitas layanan sekaligus membantu pengemudi menghadapi tuntutan industri yang terus berkembang.
Blue Bird menyatakan akan melanjutkan program pengembangan kompetensi dan peningkatan kesejahteraan pengemudi serta karyawan. Komitmen semacam ini perlu dilihat sebagai bagian dari investasi SDM, bukan sekadar program tambahan.
Pelatihan yang relevan dan berkelanjutan dapat membantu perusahaan menjaga standar layanan. Di sisi lain, pengemudi juga memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kemampuan yang dibutuhkan dalam pekerjaannya.
Keempat, perusahaan perlu mengevaluasi program kesejahteraan berdasarkan hasil yang benar-benar dirasakan pengemudi.
Kepatuhan terhadap regulasi merupakan hal penting, tetapi belum cukup untuk menunjukkan bahwa persoalan kesejahteraan telah teratasi. Perusahaan perlu melihat apakah pendapatan bersih pengemudi membaik, perlindungan sosial dapat diakses, dan program pelatihan memberikan manfaat bagi pekerjaan mereka.
Evaluasi juga perlu mempertimbangkan hubungan antara kesejahteraan, motivasi, dan kinerja pengemudi. Jika sebuah program tidak memberikan hasil yang diharapkan, perusahaan perlu meninjau kembali pelaksanaannya dan mencari pendekatan yang lebih sesuai dengan kebutuhan di lapangan.
Dengan demikian, kebijakan SDM tidak berhenti pada pemenuhan kewajiban administratif. Kebijakan tersebut harus menjadi proses berkelanjutan yang menghubungkan kebutuhan pekerja dengan keberlangsungan usaha.
Pada akhirnya, persaingan industri transportasi tidak hanya ditentukan oleh tarif, jumlah armada, dan teknologi. Kemampuan perusahaan menjaga pengemudi juga menjadi bagian penting dari daya saing.
Pengemudi yang memperoleh pendapatan layak, perlindungan memadai, dan kesempatan mengembangkan kompetensi merupakan unsur penting dalam menjaga kualitas layanan. Karena itu, kesejahteraan mereka tidak seharusnya ditempatkan sebagai beban semata, melainkan sebagai bagian dari strategi pengelolaan SDM dan keberlanjutan bisnis.
Tantangan bagi perusahaan taksi adalah menemukan keseimbangan antara efisiensi operasional, kualitas pelayanan, dan kesejahteraan pengemudi. Kebijakan yang baik bukan hanya terlihat menarik dalam peraturan atau laporan perusahaan, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi orang-orang yang menjalankan layanan setiap hari.
Pada akhirnya, perusahaan transportasi yang mampu menjaga pengemudinya memiliki peluang lebih besar untuk membangun layanan yang berkualitas dan berkelanjutan. Sebab, di balik setiap perjalanan, ada tenaga kerja yang kesejahteraannya turut menentukan masa depan bisnis.
Penulis: Aditia Lestari
Mahasiswa Prodi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pamulang. (*)
[1] Bisnis.com. “Kebijakan Komisi Gojek-Grab 8% dan Kesejahteraan Semu Driver Ojol.” 3 Juli 2026.
https://teknologi.bisnis.com/read/20260703/266/1985286/kebijakan-komisi-gojek-grab-8-dan-kesejahteraan-semu-driver-ojol
[2] Bisnis.com. “Potongan 8% Belum Efektif Genjot Pendapatan Driver Ojol, Mengapa?” 27 Juli 2026.
https://ekonomi.bisnis.com/read/20260727/98/1991360/potongan-8-belum-efektif-genjot-pendapatan-driver-ojol-mengapa
[3] RRI. “Potongan Driver Ojol 8 Persen Dinilai Belum Sentuh Akar Masalah.” 4 Mei 2026.
https://rri.co.id/jakarta/nasional/2387537/potongan-driver-ojol-8-persen-dinilai-belum-sentuh-akar-masalah
[4] Perpustakaan DPR RI. “Kajian Skema Bagi Hasil Pendapatan Pengemudi.” 26 Juni 2026.
https://perpustakaan.dpr.go.id/epaper/index/detail/id/20860
[5] Infobanknews. “Tumbuh 11,3 Persen, Blue Bird Kantongi Pendapatan Rp2,97 T di Semester I 2026.”
https://infobanknews.com/tumbuh-113-persen-blue-bird-kantongi-pendapatan-rp297-t-di-semester-i-2026
[6] Investortrust. “Pendapatan Blue Bird (BIRD) Tumbuh 11,6% di Kuartal I-2026, Bagaimana dengan Labanya?”
https://investortrust.id/market/102168/pendapatan-blue-bird-bird-tumbuh-11-6-di-kuartal-i-2026-bagaimana-dengan-labanya