FIKOM UMN Nyatakan Solidaritas untuk Sivitas Akademika UGM, Desak Penegakan Keadilan

TANGERANG | TD — Sivitas Akademis Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Multimedia Nusantara (FIKOM UMN) menyatakan solidaritas kepada insan akademis Universitas Gadjah Mada (UGM) menyusul demonstrasi di Yogyakarta pada 10 November 2026 yang berujung kericuhan dan penangkapan sejumlah orang.

Pernyataan solidaritas bertanggal 12 November 2026 itu memuat lima sikap, mulai dari kecaman terhadap kekerasan, tuntutan penegakan keadilan, hingga desakan agar negara menjamin kebebasan berpendapat setiap warga negara.

Baca Juga

1 hari  lalu

Universitas Budi Luhur dan Pusat Studi Budaya Budi Luhur Nusantara Gelar PkM di STIKES Mayapada

184 Redaksi

Dalam pernyataan tersebut, sivitas akademis FIKOM UMN menilai kekerasan terhadap masyarakat dan sesama insan akademis yang menyampaikan kritik serta pendapat sebagai tindakan brutal.

“Tindakan represif aparat hanya akan memicu kekerasan baru,” demikian pernyataan yang disampaikan Dr. Indiwan Seto Wahyuwibowo, sivitas akademis FIKOM UMN, Tangerang, Jumat (13/11).

Sikap tersebut menegaskan bahwa persoalan kebebasan berpendapat tidak hanya berkaitan dengan hak individu untuk menyampaikan aspirasi, tetapi juga tanggung jawab negara dalam melindungi warga yang menggunakan hak tersebut.

Lima tuntutan sivitas akademis FIKOM UMN

Baca Juga

7 jam  lalu

Kombel SDN Gintung II dan Relawan TIK Banten Latih Guru Manfaatkan AI

74 Nazwa

Dalam dokumen yang ditandatangani secara kolektif oleh sivitas akademis FIKOM UMN, terdapat lima tuntutan utama.

Pertama, mengutuk segala bentuk militerisme dan aksi kekerasan terhadap insan akademis di UGM yang terjadi pada 10 November 2026.

Kedua, menuntut penegakan keadilan terhadap para pelaku kekerasan dalam peristiwa tersebut.

Ketiga, menuntut pemerintah bertanggung jawab memulihkan insan akademis UGM yang ditangkap pada 10 November 2026.

Keempat, menuntut negara menjamin dan melindungi hak kebebasan berpendapat setiap warga.

Kelima, mengajak seluruh pihak menjunjung dan menjaga sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab.

Pernyataan itu memperlihatkan bahwa solidaritas yang dibangun tidak berhenti pada dukungan moral kepada rekan sesama akademisi. Sivitas akademis FIKOM UMN juga menempatkan penegakan keadilan, perlindungan hak warga, dan nilai kemanusiaan sebagai tuntutan terhadap penyelenggaraan negara.

Kericuhan Demonstrasi dan Perbedaan Keterangan

Sebelumnya, demonstrasi di Yogyakarta pada Selasa (10/11/2026) malam hingga Rabu (11/11/2026) dini hari berujung kericuhan. Peristiwa tersebut memunculkan laporan mengenai penangkapan peserta aksi dan dugaan tindakan represif aparat di sekitar kampus UGM.

BBC News Indonesia melaporkan, Polda Daerah Istimewa Yogyakarta menyatakan telah memulangkan 154 orang dari total 157 orang yang sempat diamankan. Menurut keterangan kepolisian, hasil pemeriksaan terhadap 154 orang tersebut tidak menemukan bukti kuat keterlibatan mereka dalam tindak pidana.

Polisi juga menyatakan kericuhan bermula ketika sekelompok orang diduga melemparkan batu, petasan, dan bom molotov ke area Gedung DPRD DIY. Kepolisian menyebut langkah pengamanan dilakukan untuk mengendalikan situasi.

Namun, keterangan tersebut berhadapan dengan laporan dari kalangan mahasiswa dan pendamping hukum.

Lembaga Pers dan Penerbitan Mahasiswa (LPPM) Sintesa FISIPOL UGM, sebagaimana diberitakan BBC, menyebut aparat menembakkan gas air mata dan petasan ke arah kampus. Lembaga tersebut juga melaporkan dugaan penganiayaan terhadap seorang peserta aksi.

Sementara itu, Tim Hukum Bara Adil, yang di antaranya melibatkan LBH Yogyakarta, menyatakan menerima 64 aduan hingga pukul 03.50 WIB pada 11 November 2026. Aduan tersebut terdiri atas 47 orang yang dilaporkan ditahan, 13 orang yang belum diketahui keberadaannya, dua orang yang telah bebas atau pulang, dan dua orang yang berada di rumah sakit akibat luka-luka. Tim tersebut menyebut data itu belum mencakup sembilan orang yang mendapat pertolongan pertama di RS Bethesda.

UGM Turut Menyoroti Perlindungan Kebebasan Akademik

Sikap FIKOM UMN sejalan dengan pernyataan Universitas Gadjah Mada yang menolak segala bentuk kekerasan, baik dalam penyampaian aspirasi maupun dalam proses pengamanan demonstrasi.

Dalam pernyataan resminya pada 11 November 2026, UGM menegaskan bahwa penyampaian pendapat secara damai merupakan bagian penting dari demokrasi dan hak konstitusional warga negara.

UGM juga menyatakan sedang melakukan pendataan dan penelusuran terhadap mahasiswa yang terdampak, termasuk mengupayakan pendampingan hukum apabila diperlukan.

Universitas tersebut menekankan bahwa kampus harus tetap menjadi ruang aman bagi kebebasan berpikir, berekspresi, dan menyampaikan kritik.

Sikap serupa disampaikan Departemen Politik dan Pemerintahan FISIPOL UGM yang mengecam dugaan kekerasan dan intimidasi dalam penanganan demonstrasi. Departemen tersebut juga menuntut pembebasan mahasiswa yang ditangkap serta akses bantuan hukum tanpa hambatan. (Ril/Red)