Pemkot Tangsel Siapkan 15 Proyek Strategis Daerah, Pengawasan Diperketat Bersama KPK

KOTA TANGSEL | TD – Pemerintah Kota Tangerang Selatan menyiapkan 15 paket proyek strategis daerah tahun 2026 yang akan menjadi fokus pembangunan sekaligus mendapat pengawasan ketat bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Hal tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Kota Tangsel, Bambang Noertjahjo, dalam Rapat Koordinasi Pengawasan Pemberantasan Korupsi Tahun 2026 di Ruang Blandongan Puspemkot Tangsel, Rabu (6/5/2026).

Menurut Bambang, proyek strategis daerah memiliki peran penting dalam mendukung pelayanan publik dan pembangunan kota, sehingga seluruh proses perencanaan hingga pelaksanaan harus dilakukan secara transparan dan akuntabel.

“Tidak boleh terdapat kebocoran dalam pengelolaan, tidak boleh ada kelalaian dalam pelayanan dan penanganan, serta tidak boleh ada celah dalam proses pengadaan barang dan jasa,” ujar Bambang.

Ia menjelaskan, pengawasan terhadap proyek strategis menjadi perhatian utama karena berkaitan langsung dengan penggunaan anggaran daerah dalam jumlah besar. Oleh sebab itu, Pemkot Tangsel memperkuat koordinasi bersama KPK guna meminimalisasi potensi penyimpangan dalam pelaksanaan kegiatan.

Dalam pemaparan APBD Tahun 2026, Pemkot Tangsel mencatat total anggaran mencapai Rp4,85 triliun. Dari jumlah tersebut, belanja pengadaan barang dan jasa menjadi salah satu komponen terbesar dengan nilai sekitar Rp1,64 triliun.

Besarnya alokasi anggaran tersebut, kata Bambang, harus diimbangi dengan sistem pengawasan yang disiplin serta komitmen seluruh perangkat daerah dalam menjalankan tata kelola pemerintahan yang bersih.

Ia menegaskan bahwa tantangan pemerintah daerah saat ini bukan hanya membangun sistem pengawasan, tetapi memastikan seluruh mekanisme berjalan konsisten di lapangan.

“Tantangan kita hari ini bukan lagi pada bagaimana membangun sistem, tetapi pada bagaimana memastikan sistem tersebut dijalankan secara konsisten dan disiplin,” jelasnya.

Selain penguatan pengawasan, Pemkot Tangsel juga terus mengembangkan sistem pengelolaan berbasis teknologi informasi untuk meningkatkan transparansi dalam proses pengadaan barang dan jasa, khususnya pada proyek-proyek strategis daerah.

Melalui rapat koordinasi bersama KPK tersebut, pemerintah kota berharap dapat memperoleh arahan dan masukan konstruktif guna memperkuat sistem pengendalian internal serta meningkatkan efektivitas pengawasan terhadap proyek pembangunan.

Bambang juga meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) bersikap terbuka terhadap evaluasi dan responsif terhadap rekomendasi yang diberikan demi memastikan pembangunan berjalan tepat sasaran dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.

“Perbaikan harus dilakukan secara menyeluruh, tidak parsial, dan berorientasi pada hasil,” katanya. (*)