Gubernur Banten Andra Soni berdialog dengan massa aksi Aliansi BEM se-Banten di gerbang utama KP3B, Kota Serang, saat menyampaikan komitmen pelibatan mahasiswa dalam Musrenbang 2026. (Foto: Ist)KOTA SERANG | TD – Gubernur Banten Andra Soni menegaskan bahwa kritik yang disampaikan mahasiswa merupakan unsur penting dalam mendorong kualitas pembangunan. Menurutnya, masukan dari kalangan akademik menjadi dorongan konstruktif bagi pemerintah daerah untuk mengevaluasi kebijakan dan memperbaiki tata kelola.

Sejalan dengan itu, Andra Soni menyatakan komitmennya untuk melibatkan mahasiswa secara aktif dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tahun ini.
Pernyataan tersebut disampaikan saat Andra Soni menemui massa aksi Aliansi BEM se-Banten di gerbang utama KP3B, Curug, Kota Serang, Jumat (20/2/2026).
Aksi mahasiswa itu merupakan bentuk penyampaian aspirasi sekaligus kritik terhadap satu tahun kepemimpinan Gubernur Andra Soni bersama Wakil Gubernur Achmad Dimyati Natakusumah.
Dalam kesempatan itu, Andra Soni menekankan bahwa Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten terbuka terhadap kritik. Ia memandang kritik sebagai energi positif untuk memastikan arah pembangunan tetap selaras dengan kebutuhan masyarakat.
“Kritik dari mahasiswa adalah asupan berharga bagi pemerintah. Dari sana kami melakukan evaluasi agar kebijakan yang dijalankan semakin tepat sasaran,” ujar Andra Soni.
Ia menambahkan, sejumlah aspirasi yang disampaikan mahasiswa dinilai sejalan dengan prioritas pembangunan Pemprov Banten, terutama dalam pembenahan infrastruktur dasar, perluasan akses pendidikan, dan penindakan praktik pungutan liar dalam rekrutmen tenaga kerja.
Menurutnya, pemerintah terus merespons persoalan yang menjadi perhatian publik, mulai dari kondisi jalan rusak, pemerataan akses pendidikan, hingga isu pungli.
Pada sektor infrastruktur, Andra Soni menyoroti percepatan pembangunan jalan, khususnya di wilayah Lebak dan Pandeglang. Meski menghadapi keterbatasan anggaran, Pemprov Banten tetap berupaya mendukung pembangunan jalan desa yang secara administratif berada di bawah kewenangan kabupaten.
“Pemerintah provinsi ikut mendorong pembangunan jalan desa. Jika dikerjakan bersama, manfaatnya akan lebih cepat dirasakan masyarakat. Pembangunan harus adil dan merata,” katanya.
Selain infrastruktur, Andra Soni juga menyinggung isu lingkungan dan kebencanaan. Ia menegaskan langkah penertiban tambang ilegal serta penataan industri di sempadan sungai sebagai bagian dari mitigasi banjir.
“Penanganan tambang ilegal telah dilakukan melalui koordinasi lintas sektor. Penataan kawasan sungai perlu terus diawasi. Peran mahasiswa sangat penting untuk tetap kritis,” ujarnya.
Sebagai bentuk keterbukaan dan penguatan partisipasi publik, Andra Soni memastikan mahasiswa akan dilibatkan langsung dalam Musrenbang RKPD Provinsi Banten yang dijadwalkan berlangsung pada April mendatang.
“Saya berharap mahasiswa tidak hanya menyampaikan kritik, tetapi juga ikut terlibat dalam proses perencanaan pembangunan. Ini bagian dari pembelajaran demokrasi sekaligus upaya mewujudkan pemerintahan yang transparan dan akuntabel,” ungkapnya.
Menutup pertemuan, Andra Soni mengajak mahasiswa dan seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama mengawal jalannya pemerintahan agar tetap berpihak pada kepentingan rakyat.
“Banten membutuhkan generasi muda yang kritis, peduli, dan berani menyuarakan kebenaran. Mari kita bangun Banten secara bersama,” katanya. (*)