Pj Gubernur Al Muktabar Klaim Inflasi Provinsi Banten Terkendali dan Stok Pangan Tersedia
BANTEN – Penjabat (Pj) Gubernur Banten Al Muktabar mengklaim inflasi di Provinsi Banten cukup terkendali. Termasuk ketersediaan stok kebutuhan pangan berbasis masyarakat juga tersedia.
Dimana, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), inflasi Provinsi Banten year on year (YoY)berada di posisi 8 terendah nasional di angka 5,34 persen di bawah rata-rata Nasional 5,42 persen.
“Year on year (YoY) inflasi Provinsi Banten cukup baik, di bawah rata-rata nasional. Beberapa hal yang saat ini menjadi kontribusi inflasi terkait dengan telur, minyak goreng, dan beras sedang kita tindak lanjuti untuk bisa kita lakukan langkah-langkah teknis.” Ungkap Al Muktabar usai mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi yang dipimpin Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia M Tito Karnavian secara virtual dari Ruang Rapat Gubernur Banten, KP3B Curug, Kota Serang, Senin (5/12/2022).
Dijelaskan Al Muktabar, inflasi di Kota Serang masih tinggi. Namun pihaknya sudah menemukan pemicunya untuk ditindaklanjuti.
“Sebelumnya pada transportasi sudah kita intervensi. Sekarang telur. Ternyata Kota Serang juga memasok Kabupaten/Kota sekitar. Jadi transaksinya cukup tinggi,” jelasnya.
“Sekarang sedang tindak lajut, kita rapatkan termasuk melibatkan BUMD Agro Bisnis Mandiri (ABM) untuk masalah ini. BUMD ABM untuk melakukan kerjasama dengan daerah lain yang memiliki pasokan telur lebih. Nanti kita kerjasamakan bisnis to bisnis (b to b),” papar Al Muktabar.
Dikatakan, sesuai arahan Pemerintah Pusat, Pemprov Banten bisa intervensi ongkos angkut untuk menekan harga. Menggunakan Dana Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk intervensi dalam rangka memberikan subsidi ongkos.
“Dari 9 langkah agenda penanganan inflasi, memang ongkos ini yang belum kita berikan. Karena belum ada transaksi yang mengharuskan kita melakukan intervensi pembiayaan ongkos.,” ungkap Al Muktabar.
“Kemarin-kemarin masih relatif bisa dikendalikan dengan kita menyalurkan berbagai Bantuan Langsung Tunai (BLT), bantuan permodalan (Usaha Ekonomi Produktif), Kredit Usaha Rakyat (KUR). Semua kita giatkan itu agar bisa meningkatkan daya beli masyarakat,” tambahnya.
Ditegaskan Al Muktabar, pihaknya terus mendukung dan mendorong daya beli masyarakat. Termasuk langkah lainnya yaitu menjalin kerjasama antar daerah untuk mengamankan pasokan barang yang berbasis kebutuuhan masyarakat. Hingga pengelolaan keuangan daerah yang terkelola dengan baik antara pemasukan daerah dan belanja daerah sehingga peredaran uang di masyarakat cukup baik dan mampu mendorong aktivitas perekonomian masyarakat.
Al Muktabar juga mengimbau kepada masyarakat agar stok pangan rumah tangga secukupnya saja. Masyarkat tidak perlu panik. Pemerintah bersatu padu untuk mengamankan pasokan barang kebutuhan masyarakat.
Dalam arahannya Menteri Daalam Negeri M Tito Karnavian meminta para Kepala Daerah dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah untuk memperhatikan pengendalian inflasi.
“Inflasi masalah perut rakyat. Oleh karena itu harus kita kendalikan,” ungkapnya.
Mendagri Tito juga menyoroti realisasi belanja dan pendapatan daerah agar terkelola dengan baik. Meningkatkan realisasi belanja untuk mendorong uang yang beredar di masyarakat sehingga aktivitas perekonomian masyarakat bergerak.***
Pos terkait
Unggulan
Baca Juga
