GMNI DKI Jakarta Kritik Kenaikan Pertamax, Minta Pemerintah Evaluasi Program Prioritas dan Kebijakan Energi
Sekretaris Daerah DPD KNPI DKI Jakarta, Ahmad SM Kaffa. (Foto: Ist) JAKARTA | TD – Dewan Pimpinan Daerah Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPD GMNI) DKI Jakarta menyampaikan kritik terhadap kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertamax yang disebut telah mencapai Rp16.250 per liter. Organisasi mahasiswa tersebut menilai kenaikan harga energi semakin membebani masyarakat di tengah tekanan ekonomi nasional dan gejolak geopolitik global.
Sekretaris Daerah DPD GMNI DKI Jakarta, Ahmad SM Kaffa, juga menyoroti pernyataan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia terkait harga BBM RON 92 dan Green 95. Menurutnya, pemerintah perlu menyampaikan informasi secara transparan dan terbuka kepada masyarakat mengenai faktor-faktor yang memengaruhi harga BBM.
“Kami meminta pemerintah tidak menyampaikan narasi yang membingungkan publik terkait kebijakan energi. Rakyat berhak memperoleh informasi yang jujur, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan mengenai kenaikan harga BBM,” ujar aktivis mahasiswa yang akrab disapa Gus Fakhier tersebut dalam keterangan tertulisnya, Rabu, 10 Juni 2026.
Menurut GMNI DKI Jakarta, lonjakan harga energi tidak terlepas dari situasi geopolitik internasional, termasuk konflik di Timur Tengah yang berdampak terhadap pasar energi global. Namun demikian, organisasi tersebut menilai pemerintah tetap harus memiliki strategi yang mampu melindungi daya beli masyarakat.
DPD GMNI DKI Jakarta juga menyoroti kondisi fiskal nasional yang dinilai sedang menghadapi tekanan berat. Atas dasar itu, mereka mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan evaluasi terhadap sejumlah program prioritas yang dianggap menyerap anggaran besar.
Aksi Demonstrasi DPD GMI DKI Jakarta beberapa waktu yang lalu. (Foto: Ist)
Program yang diminta untuk dievaluasi antara lain:
- Program Makan Bergizi Gratis (MBG);
- Kartu Dahsyat Mengabdi/Membangun Pemuda (KDMP);
- Program 3 Juta Rumah Rakyat.
Ketua DPD GMNI DKI Jakarta, Deodatus Sunda SE, menilai pemerintah perlu menyesuaikan prioritas anggaran dengan kondisi ekonomi yang sedang dihadapi masyarakat.
“Di tengah tekanan ekonomi dan meningkatnya biaya hidup masyarakat, pemerintah perlu melakukan evaluasi terhadap program-program yang membutuhkan anggaran besar. Prioritas utama harus diarahkan pada upaya menjaga stabilitas ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan rakyat,” kata Deodatus.
Soroti Dugaan Praktik KKN dan Respons Pemerintah
Selain persoalan ekonomi, DPD GMNI DKI Jakarta juga menyoroti masih maraknya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) yang dinilai memperburuk kepercayaan publik terhadap institusi negara.
Menurut organisasi tersebut, kondisi ekonomi yang sulit akan semakin membebani masyarakat apabila tidak diiringi dengan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan responsif terhadap aspirasi publik.
GMNI DKI Jakarta mengingatkan bahwa pemerintah dan DPR perlu lebih terbuka dalam mendengarkan berbagai keluhan masyarakat yang terdampak oleh kenaikan harga kebutuhan pokok dan energi.
Ingatkan Amanat Konstitusi
DPD GMNI DKI Jakarta menegaskan bahwa pemerintah harus memastikan seluruh kebijakan yang diambil tetap berorientasi pada kepentingan rakyat dan sejalan dengan amanat konstitusi.
Menurut mereka, negara memiliki kewajiban untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, terutama ketika masyarakat menghadapi tekanan ekonomi yang semakin berat.
“Pemerintah harus fokus pada tugas utamanya, yaitu menghadirkan kebijakan yang mampu melindungi rakyat serta menjaga kesejahteraan masyarakat di tengah berbagai tantangan ekonomi yang ada,” ujar Gus Fakhier. (*)
Pos terkait
Pos Terbaru
...
