FPP Indramayu Tegas Tolak Wacana Pergantian Nama Provinsi Jawa Barat

INDRAMAYU | TD – Forum Pondok Pesantren (FPP) Kabupaten Indramayu menyatakan sikap tegas menolak wacana pergantian nama Provinsi Jawa Barat. Penolakan tersebut disampaikan sebagai bentuk komitmen menjaga identitas, sejarah, serta nilai-nilai budaya yang telah melekat kuat dalam kehidupan masyarakat.

Ketua FPP Kabupaten Indramayu, KH Azun Mauzun, mengatakan nama Jawa Barat tidak sekadar menjadi identitas administratif, tetapi juga merepresentasikan perjalanan sejarah, budaya, perjuangan, dan semangat persatuan masyarakat yang telah terbangun selama puluhan tahun.

Baca Juga

1 hari  lalu

Resmi Dilepas Bupati, Kafilah Kabupaten Tangerang Siap Harumkan Daerah di MTQ Provinsi Banten 2026

108 Nazwa

Menurutnya, setiap wacana perubahan identitas daerah harus melalui kajian yang komprehensif dan melibatkan partisipasi masyarakat secara luas. Pasalnya, pergantian nama provinsi bukan hanya berdampak pada aspek administratif, tetapi juga menyangkut jati diri serta nilai historis yang dimiliki masyarakat.

“Nama Jawa Barat merupakan simbol persatuan masyarakat yang terdiri dari beragam latar belakang budaya, agama, dan suku. Karena itu, tidak semestinya diubah tanpa alasan yang benar-benar mendasar serta tanpa adanya kesepakatan masyarakat Jawa Barat,” ujar KH Azun, Minggu (5/7/2026).

Ia menilai, di tengah berbagai tantangan yang dihadapi masyarakat, pemerintah seharusnya lebih memprioritaskan penyelesaian persoalan yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan warga. Mulai dari peningkatan kualitas pendidikan, penguatan pesantren, pemberdayaan ekonomi umat, pelayanan kesehatan, penciptaan lapangan kerja, hingga pemerataan pembangunan infrastruktur.

Baca Juga

1 hari  lalu

Resmi Dilepas Bupati, Kafilah Kabupaten Tangerang Siap Harumkan Daerah di MTQ Provinsi Banten 2026

108 Nazwa

Menurutnya, energi pemerintah akan lebih bermanfaat apabila difokuskan pada kebijakan yang memberikan dampak nyata bagi masyarakat daripada membahas isu yang berpotensi memicu polemik berkepanjangan.

FPP Kabupaten Indramayu juga mengajak seluruh elemen masyarakat, termasuk tokoh agama, akademisi, budayawan, dan pemerintah, untuk mengedepankan musyawarah dalam setiap pengambilan kebijakan strategis, terutama yang berkaitan dengan identitas daerah.

FPP menilai perubahan nama daerah berpotensi mengaburkan nilai-nilai sejarah yang telah diwariskan para pendahulu. Selain itu, nama Jawa Barat selama ini telah dikenal luas, baik di tingkat nasional maupun internasional, sebagai identitas yang menjadi kebanggaan masyarakat.

“Kami menolak keras wacana pergantian nama Provinsi Jawa Barat dan berharap pemerintah lebih mengutamakan kebijakan yang benar-benar memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan rakyat,” tegasnya.

Melalui pernyataan tersebut, FPP Kabupaten Indramayu menegaskan komitmennya untuk menjaga persatuan, menghormati sejarah dan identitas daerah, serta mendukung pembangunan yang berorientasi pada kemaslahatan dan kesejahteraan masyarakat. (Hijar/Red)