Denny Charter Usulkan Pendekatan Lean Startup untuk Program MBG dan Koperasi Merah Putih
Wakil Ketua Umum Pimpinan Nasional PKN, Denny Charter, mengusulkan pendekatan Lean Startup dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis dan Koperasi Merah Putih agar lebih efektif serta berbasis data. (Foto: Ist) JAKARTA | TD – Program pembangunan berskala besar yang didanai negara, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Merah Putih (KMP), dinilai perlu dijalankan dengan pendekatan yang lebih adaptif dan berbasis data untuk menghindari risiko pemborosan anggaran negara.
Wakil Ketua Umum Pimpinan Nasional Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), Denny Charter, menilai pendekatan pembangunan konvensional yang bersifat top-down dan waterfall berpotensi menimbulkan inefisiensi apabila implementasi dilakukan secara masif sebelum efektivitas model operasionalnya terbukti.
Menurut Denny, pemerintah perlu mengadopsi metodologi Lean Startup yang diperkenalkan oleh Eric Ries. Metode tersebut mengedepankan siklus Build-Measure-Learn (Bangun-Ukur-Pelajari) untuk memastikan setiap kebijakan telah teruji secara empiris sebelum diperluas ke skala nasional.
“Pembangunan infrastruktur secara besar-besaran sebelum efisiensi operasionalnya terbukti dapat menimbulkan kerugian negara dalam skala makro. Pemerintah perlu beralih dari pola pikir konvensional menuju pendekatan yang lebih lincah, terukur, dan berbasis data,” kata Denny dalam keterangan tertulisnya, Kamis, 25 Juni 2026.
Denny menjelaskan, terdapat lima tahapan strategis yang dapat diterapkan pemerintah dalam menjalankan program MBG dan KMP.
Tahap pertama adalah Ideation & Problem-Solution Fit. Pada fase ini, asumsi dasar kebijakan harus diuji secara ketat. Pemerintah, kata dia, perlu memastikan apakah pembangunan dapur sentral dan pembentukan entitas koperasi baru benar-benar menjadi solusi utama bagi persoalan gizi dan ekonomi kerakyatan.
“Pemerintah harus menjawab terlebih dahulu apakah persoalan utama di daerah adalah ketiadaan dapur, atau justru rendahnya daya beli masyarakat serta lemahnya rantai pasok logistik,” ujarnya.
Ia menekankan pentingnya pengumpulan data empiris dari berbagai daerah sebelum mengalokasikan anggaran dalam jumlah besar. Menurutnya, pemerintah perlu membandingkan efektivitas pembangunan infrastruktur baru dengan pemberdayaan ekosistem yang telah ada, seperti kantin sekolah, UMKM lokal, maupun koperasi yang sudah beroperasi.
Tahap kedua adalah Minimum Viable Product (MVP). Denny menilai pembangunan Dapur MBG secara serentak di seluruh Indonesia bertentangan dengan prinsip MVP karena mengunci APBN pada belanja modal dan operasional yang besar tanpa bukti keberhasilan yang memadai.
Sebagai alternatif, ia mengusulkan proyek percontohan di lima hingga sepuluh kabupaten dengan karakteristik demografi yang berbeda. Program tersebut dapat memanfaatkan dapur komunitas sementara atau bermitra dengan pelaku usaha katering lokal untuk menguji efektivitas distribusi, kualitas layanan, serta respons masyarakat dengan biaya yang lebih rendah.
Tahap ketiga adalah Product-Market Fit (PMF), yakni fase ketika program terbukti diterima masyarakat dan mampu menghasilkan dampak yang diharapkan tanpa menimbulkan gangguan terhadap sistem ekonomi lokal.
Indikator keberhasilannya, menurut Denny, dapat dilihat dari meningkatnya status gizi penerima manfaat, minimnya sisa makanan, serta keterlibatan UMKM dan pelaku ekonomi lokal dalam rantai pasok program.
“Jika model yang dijalankan justru menghasilkan banyak makanan terbuang atau mematikan usaha masyarakat yang sudah ada, maka pemerintah harus melakukan penyesuaian strategi sebelum program diperluas,” katanya.
Tahap keempat adalah Growth & Go-To-Market (GTM). Setelah model program terbukti efektif melalui fase percontohan, pemerintah dapat mulai menyusun strategi ekspansi secara bertahap berdasarkan pola operasional yang telah teruji.
Pada tahap ini, sistem logistik, rantai pasok bahan baku, serta standar operasional Dapur MBG perlu diformalkan. Selain itu, pemerintah juga dapat membuka peluang kemitraan dengan sektor swasta maupun program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) guna mengurangi beban APBN.
Adapun tahap terakhir adalah Scale Up atau eskalasi skala penuh. Denny menegaskan bahwa perluasan program secara nasional hanya layak dilakukan setelah model kebijakan terbukti efisien, berkelanjutan, dan tidak menimbulkan distorsi terhadap pasar lokal.
Menurutnya, banyak proyek besar pemerintah mengalami kendala karena diperluas terlalu cepat sebelum fondasi operasionalnya benar-benar matang.
“Jika model MBG dan Koperasi Merah Putih telah terbukti efektif, berbiaya efisien, dan tidak mengganggu ekosistem ekonomi masyarakat, maka replikasi di seluruh Indonesia akan berjalan lebih cepat, lebih murah, dan dengan tingkat risiko yang jauh lebih rendah,” ujar Denny. (*)
Pos terkait
Pos Terbaru
...
