BPK Turun ke Tangsel, Dindikbud dan Dinkes Jadi Sasaran Pemeriksaan
Wali Kota Tangerang Selatan Benyamin Davnie memberikan keterangan kepada awak media terkait pemeriksaan terinci BPK RI terhadap Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta Dinas Kesehatan Kota Tangsel yang dijadwalkan berlangsung hingga akhir Desember 2026. (Foto: Ist) KOTA TANGSEL | TD — Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Banten melakukan pemeriksaan terinci terhadap Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) serta Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Tangerang Selatan (Tangsel). Pemeriksaan yang merupakan tindak lanjut dari pemeriksaan pendahuluan tersebut dijadwalkan berlangsung hingga akhir Desember 2026.
Pemeriksaan ini mencakup sejumlah aspek, mulai dari kepatuhan pengelolaan keuangan, pelaksanaan program, hingga manajemen pada unit kerja yang menjadi objek pemeriksaan.
Wali Kota Tangsel Benyamin Davnie mengatakan, pemeriksaan terinci kali ini menyasar dua sektor pelayanan publik, yakni pendidikan dan kesehatan.
“Pemeriksaan rutin BPK untuk sektor pendidikan dan sektor kesehatan. Awalnya sudah dilakukan pemeriksaan pendahuluan, sekarang masuk pemeriksaan terinci, baik di bidang keuangan maupun manajemen lainnya,” ujar Benyamin.
Menurut Benyamin, proses pemeriksaan dijadwalkan berlangsung hingga akhir Desember mendatang. Ia meminta seluruh jajaran perangkat daerah terkait bersikap kooperatif dengan memenuhi kebutuhan data dan informasi yang diminta tim pemeriksa.
Kesiapan dokumen serta keterbukaan petugas dalam memberikan keterangan menjadi perhatian penting selama proses pemeriksaan berlangsung.
“Enggak secara spesifik. Cuma biasa, kesiapan data, kemudian respons para petugasnya. Kalau diminta data atau ditanya, dijawab secara objektif. Kita tunggu hasilnya, mudah-mudahan hasilnya baik. Jadi ini menindaklanjuti pemeriksaan pendahuluan yang lalu,” ungkapnya.
Sementara itu, Kepala Dindikbud Kota Tangsel, Deden Deni, mengatakan pemeriksaan BPK berkaitan dengan kepatuhan terhadap pelaksanaan program dan penggunaan anggaran pendidikan.
Menurutnya, terdapat sekitar empat poin yang menjadi fokus pemeriksaan BPK tahun ini. Beberapa di antaranya berkaitan dengan Dana Satuan Pendidikan (DSP), sarana dan prasarana (sapras), serta program pendanaan pendidikan lainnya, termasuk Bantuan Operasional Sekolah Daerah (Bosda).
“Ini berkaitan dengan kepatuhan dan merupakan tindak lanjut dari pemeriksaan tahap pertama. Ada beberapa poin, kalau enggak salah empat poin yang menjadi fokus pemeriksaan BPK tahun ini,” kata Deden.
Ia menjelaskan, melalui pertemuan awal atau entry meeting, pihaknya telah menerima penjelasan mengenai tahapan pemeriksaan, dokumen yang harus disiapkan, serta jadwal dan lokasi pemeriksaan.
Dindikbud pun mulai mempersiapkan dokumen administrasi dan data pendukung, termasuk informasi mengenai kegiatan serta program pendidikan yang telah dilaksanakan sepanjang 2025 hingga 2026.
Meski demikian, Deden menegaskan belum ada hasil evaluasi maupun catatan dari BPK karena pemeriksaan terinci baru akan berjalan.
“Sekarang belum ada evaluasi atau catatan karena baru mau berjalan pemeriksaannya. Hanya ada beberapa poin yang menjadi atensi teman-teman BPK,” jelasnya.
Di sektor kesehatan, Kepala Dinas Kesehatan Kota Tangsel, Allin Hendalin Mahdaniar, mengatakan pemeriksaan terhadap rumah sakit daerah merupakan audit kinerja yang diharapkan menghasilkan rekomendasi untuk meningkatkan kualitas pengelolaan dan pelayanan rumah sakit.
Menurut Allin, pemeriksaan mencakup berbagai aspek, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan kegiatan di lingkungan rumah sakit umum daerah (RSUD).
“Ini audit kinerja rumah sakit Tangsel. Tentunya nanti untuk mendapatkan rekomendasi dalam rangka peningkatan kinerja,” ujar Allin.
Ia menambahkan, tim pemeriksa melakukan pendalaman terhadap sejumlah aspek kinerja rumah sakit. Pemeriksaan tidak hanya mencakup dokumen administrasi, tetapi juga verifikasi terhadap pelaksanaan kegiatan.
Namun, Allin belum bersedia membeberkan poin-poin yang menjadi perhatian pemeriksa maupun hasil evaluasi karena proses pemeriksaan masih berlangsung.
“Semua poin terkait kinerja, mulai dari perencanaan sampai dengan kegiatan dan lain-lain. Tapi itu belum bisa disampaikan karena masih ada beberapa hal yang harus dikroscek kembali,” pungkasnya. (Idris Ibrahim/Red)
Pos terkait
Pos Terbaru
.
.
