Penyadapan dan Ujian Keberanian Memutus Rantai Masa Lalu

waktu baca 7 menit

Kamis, 12 Nov 2026 21:39 105 Redaksi

Dugaan penyadapan menguji ketegasan Prabowo, supremasi hukum, independensi penegakan hukum, dan keberanian memutus rantai romantisme masa lalu.

KH Zaenal Abidin Syuja’i (Foto: Dok. pribadi)

OPINI | TD — Peristiwa dugaan penyadapan yang mencuat ke ruang publik belakangan ini semestinya tidak dipandang sekadar sebagai persoalan teknis keamanan, konflik antarelite, atau pertarungan kepentingan politik. Peristiwa ini menyentuh persoalan yang jauh lebih mendasar: kedaulatan negara, perlindungan hak konstitusional warga negara, integritas penyelenggara pemerintahan, dan kredibilitas penegakan hukum.

Ketegasan Presiden dan Independensi Penegakan Hukum

Presiden Prabowo telah meminta agar penanganan perkara dilakukan secara objektif, transparan, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, tanpa ada yang ditutup-tutupi. Pemerintah juga menyatakan mempercayakan pengusutan kepada Polri dan tidak membentuk satuan tugas khusus.

Pernyataan tersebut tentu harus diterjemahkan menjadi tindakan kelembagaan yang dapat dipertanggungjawabkan. Ketegasan seorang presiden tidak cukup diukur dari keberanian memberikan instruksi atau mengambil keputusan terhadap pejabat yang terseret perkara. Ketegasan justru diuji ketika hukum harus diberlakukan tanpa mempertimbangkan kedekatan, jasa masa lalu, hubungan politik, ataupun posisi seseorang dalam lingkaran kekuasaan.

Namun, ada satu hal yang tidak boleh dilupakan. Presiden, sebagai kepala pemerintahan sekaligus pihak yang disebut menjadi salah satu sasaran dugaan penyadapan, harus memastikan bahwa penanganan perkara ini tidak berubah menjadi urusan kepentingan pribadi maupun politik.

Negara tidak boleh menyamakan perlindungan terhadap Presiden dengan perlindungan terhadap kepentingan politik orang-orang di sekelilingnya. Presiden harus dilindungi dalam kapasitasnya sebagai kepala negara dan pemegang mandat konstitusional. Akan tetapi, perlindungan tersebut harus berjalan seiring dengan perlindungan hak konstitusional seluruh warga negara.

Artinya, tidak boleh ada standar ganda dalam penegakan hukum. Jika dugaan penyadapan terhadap Presiden harus diusut secara serius, dugaan penyadapan terhadap warga negara lainnya juga harus memperoleh perlindungan dan penanganan yang sama sesuai hukum.

Karena itu, independensi penyidik, transparansi pembuktian, perlindungan saksi, dan pengawasan terhadap proses hukum menjadi sangat penting. Penegakan hukum harus berdiri di atas kepentingan negara, bukan kepentingan orang-orang yang sedang berada di pusat kekuasaan.

Romantisme Masa Lalu dan Beban Kekuasaan Hari Ini

Ada persoalan lain yang tidak kalah penting, yakni bagaimana pemerintahan Presiden Prabowo menempatkan masa lalu dalam perjalanan politik dan penyelenggaraan kekuasaannya.

Sejarah memang tidak boleh dihapuskan. Pengalaman masa lalu dapat menjadi sumber pembelajaran, termasuk pengalaman kepemimpinan, hubungan antarelite, dan dinamika politik nasional. Namun, sejarah tidak boleh berubah menjadi beban yang menghalangi keberanian melakukan pembaruan.

Romantisme masa lalu menjadi persoalan ketika kedekatan historis dianggap sebagai alasan untuk mempertahankan pola hubungan kekuasaan yang tidak lagi relevan dengan tuntutan demokrasi dan tata kelola pemerintahan modern.

Dalam politik, hubungan masa lalu sering kali melahirkan ikatan emosional, penghormatan, bahkan rasa berutang budi. Hubungan semacam itu tidak selalu bermasalah. Namun, ia menjadi persoalan ketika pertimbangan personal mulai memengaruhi keputusan kelembagaan, mengurangi ketegasan dalam melakukan koreksi, atau membuat seseorang memperoleh perlakuan berbeda di hadapan hukum.

Di sinilah batas antara penghormatan terhadap sejarah dan ketundukan pada masa lalu harus ditegaskan.

Pemerintahan yang dibangun untuk menjawab tantangan masa depan tidak semestinya terus-menerus disandera oleh pertimbangan masa lalu. Loyalitas politik tidak boleh mengalahkan loyalitas terhadap konstitusi. Penghormatan terhadap jasa seseorang tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan prinsip akuntabilitas.

Dalam konteks ini, Prabowo menghadapi pertanyaan mendasar: sejauh mana pemerintahan yang dipimpinnya mampu membangun jarak yang sehat antara kepentingan negara dan hubungan politik masa lalu?

Pertanyaan tersebut bukan tuduhan terhadap siapa pun. Ia merupakan bagian dari pengawasan publik terhadap setiap pemerintahan yang memperoleh mandat konstitusional. Sebab, demokrasi tidak hanya menuntut seorang pemimpin memiliki kekuasaan, tetapi juga keberanian untuk melakukan koreksi terhadap lingkungan kekuasaannya sendiri.

Perkembangan perkara ini juga diikuti munculnya dugaan tindak pidana makar yang sedang didalami Bareskrim Polri. Pada 11 November 2026, kepolisian menyatakan pendalaman tersebut masih berlangsung.

Dalam situasi demikian, publik perlu membedakan secara tegas antara dugaan penyadapan, dugaan penyalahgunaan kewenangan, dan dugaan makar. Ketiganya memiliki unsur hukum dan pembuktian yang berbeda.

Jangan sampai istilah makar digunakan terlalu dini untuk membangun persepsi bahwa setiap persoalan yang menyentuh lingkaran kekuasaan merupakan ancaman terhadap negara. Sebaliknya, jangan pula dugaan penyadapan ilegal direduksi menjadi konflik internal antarelite yang penyelesaiannya hanya menguntungkan kelompok tertentu.

Negara hukum tidak boleh bekerja berdasarkan asumsi, prasangka, atau kepentingan politik. Hukum harus bekerja berdasarkan fakta, alat bukti, prosedur, dan keadilan. Jika ditemukan pelanggaran, siapa pun pelakunya harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Jika tuduhan tidak terbukti, negara juga wajib memulihkan hak dan nama baik pihak yang dirugikan.

Inilah makna sesungguhnya dari supremasi hukum: tidak ada orang yang kebal hukum, tetapi tidak seorang pun boleh dihukum tanpa pembuktian yang sah.

Masa Depan Pemerintahan: Pembaruan atau Pengulangan Sejarah?

Masa depan pemerintahan Prabowo tidak semata-mata ditentukan oleh keberhasilan mengendalikan dinamika politik dan menjaga stabilitas kekuasaan. Lebih jauh, masa depan itu ditentukan oleh kemampuannya membangun pemerintahan yang berintegritas, berani melakukan koreksi, dan konsisten menjalankan konstitusi.

Setidaknya ada tiga agenda penting yang patut menjadi perhatian.

Pertama, reformasi kelembagaan dan pengawasan aparat. Perkara ini harus menjadi momentum untuk mengevaluasi tata kelola kewenangan penyadapan, sistem intelijen, pengawasan internal, dan mekanisme pertanggungjawaban aparat. Negara harus memastikan bahwa setiap penggunaan teknologi pengawasan memiliki dasar hukum, batas kewenangan, serta mekanisme kontrol yang efektif. Teknologi negara tidak boleh menjadi instrumen kekuasaan yang berjalan tanpa pengawasan.

Kedua, membangun pemerintahan yang tidak tersandera oleh masa lalu. Hubungan historis, jasa politik, dan kompromi kekuasaan harus ditempatkan secara proporsional. Pengalaman masa lalu boleh menjadi referensi, tetapi tidak boleh menentukan seluruh arah kebijakan hari ini. Tidak boleh ada loyalitas personal yang lebih tinggi daripada loyalitas kepada negara dan konstitusi.

Ketiga, mengembalikan orientasi kekuasaan kepada kepentingan rakyat. Energi pemerintahan jangan habis untuk menyelesaikan pertarungan kepentingan di antara para pemegang kekuasaan. Persoalan ekonomi rakyat, ketimpangan, pendidikan, lapangan pekerjaan, pemberantasan korupsi, dan kesejahteraan sosial jauh lebih membutuhkan perhatian serius.

Pemerintahan yang terlalu sibuk mengurus konflik elite berisiko kehilangan sensitivitas terhadap persoalan rakyat yang menjadi alasan utama kekuasaan itu diberikan.

Pada akhirnya, reformasi pemerintahan bukan hanya tentang mengganti orang, merombak struktur, atau membangun konfigurasi politik baru. Reformasi yang sesungguhnya adalah perubahan cara pandang dalam mengelola kekuasaan: dari kepentingan personal menuju kepentingan publik, dari loyalitas kelompok menuju loyalitas konstitusi, dan dari pemeliharaan hubungan masa lalu menuju pembangunan masa depan.

Kekuasaan Harus Tunduk pada Kebenaran

Dalam perspektif Islam, kekuasaan bukanlah kehormatan yang memberikan kebebasan bertindak tanpa batas. Kekuasaan merupakan amanah yang kelak harus dipertanggungjawabkan.

Allah SWT berfirman dalam QS. An-Nisa ayat 58:

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaklah kamu menetapkannya dengan adil.”

Ayat ini memberikan landasan moral bahwa amanah dan keadilan harus menjadi fondasi penyelenggaraan kekuasaan. Karena itu, Presiden Prabowo perlu menjadikan peristiwa ini sebagai momentum untuk memperkuat institusi negara, memastikan independensi penegakan hukum, dan membuktikan bahwa tidak ada kepentingan personal maupun politik yang berada di atas konstitusi.

Ketegasan tanpa keadilan dapat berubah menjadi kesewenang-wenangan. Stabilitas tanpa transparansi dapat melahirkan ketidakpercayaan. Sementara romantisme masa lalu, apabila dibiarkan mendominasi kebijakan hari ini, dapat menghambat pembaruan yang justru dibutuhkan untuk membangun masa depan.

Sejarah boleh dihormati, tetapi tidak boleh menjadi belenggu. Loyalitas boleh dijaga, tetapi tidak boleh mengalahkan konstitusi. Kekuasaan boleh memiliki kewenangan, tetapi tidak boleh melampaui hukum.

Keberhasilan pemerintahan Prabowo tidak cukup diukur dari seberapa kuat ia mempertahankan kekuasaan, melainkan dari seberapa konsisten kekuasaan itu digunakan untuk menegakkan keadilan, membangun institusi yang bermartabat, dan menghadirkan kesejahteraan bagi rakyat.

Sebab, negara tidak akan menjadi kuat karena ketakutan rakyat terhadap kekuasaan, tetapi justru akan menjadi kokoh karena kepercayaan rakyat terhadap keadilan negara.

Penulis: Zaenal Abidin Syuja’i, Wakil Ketua Umum Bidang Pendidikan Pengurus Besar Mathla’ul Anwar (PB MA). (*)