Sejumlah anggota DPRD Kota Tangerang Selatan mengikuti kegiatan evaluasi kinerja Triwulan III 2026 di Gedung DPRD Tangsel, Setu, Kamis (29/10/2026). Evaluasi tersebut membahas berbagai isu daerah, termasuk pengawasan kebijakan pemerintah dan penanganan banjir menjelang musim hujan. (Foto: Ist) KOTA TANGSEL | TD — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tangerang Selatan (Tangsel) memaparkan sejumlah evaluasi kinerja legislatif sepanjang triwulan III 2026 sekaligus ruang diskusi mengenai beberapa peersoalan di Kota Tangsel.
Hal tersebut dikatakan oleh sejumlah Dewan yang hadir dalam kegiatan coffe morning bersama inan pers di Gedung DPRD Tangsel, Setu, Kamis, (29/10/2026).
Kegiatan tersebut diisi dengan pemaparan dari pimpinan komisi dan Badan Kehormatan (BK) DPRD. Sejumlah isu menjadi perhatian, mulai dari penyerapan aspirasi masyarakat, pengawasan kebijakan pemerintah daerah, target pendapatan, hingga penanganan banjir menjelang musim hujan.
Wakil Ketua I DPRD Tangsel, Mustopa, mengatakan kegiatan tersebut mengangkat tema evaluasi kinerja triwulan III tahun 2026. Melalui forum ini, masyarakat diharapkan dapat mengetahui berbagai kegiatan dan capaian anggota dewan selama menjalankan tugasnya.
“Ini akan menjadi diskusi yang menarik, karena teman-teman dewan akan memaparkan kinerjanya sepanjang tahun 2026 ini,” ujar Mustopa.
Ketua Komisi I DPRD Tangsel, Ledy MP Butar Butar, menegaskan bahwa komisinya yang membidangi pemerintahan dan hukum berupaya bersikap responsif terhadap berbagai masukan masyarakat.
Menurut dia, komunikasi yang terbuka diperlukan agar lembaga legislatif dapat menjalankan fungsinya sekaligus memberikan informasi mengenai perkembangan penyelenggaraan pemerintahan di Kota Tangsel.
“Prinsipnya kita juga ingin menjadi lembaga legislatif yang responsif dan komunikatif, sehingga teman-teman juga bisa mengetahui apa yang sedang berkembang di lembaga pemerintahan Kota Tangerang Selatan,” katanya.
Sementara itu, Ketua Komisi II DPRD Tangsel, Ricky Yuanda Bastian, menjelaskan bahwa DPRD terus menjalankan tiga fungsi utama, yakni penganggaran, legislasi, dan pengawasan.
Dalam fungsi pengawasan, salah satu persoalan yang menjadi perhatian adalah keberadaan taksi hijau di wilayah Ciputat. Ricky menyebut pihaknya telah melakukan pemanggilan bersama Komisi IV yang membidangi dinas teknis terkait.
“Kami memanggil bersama, ini menarik biar teman-teman juga tahu, bersama dengan komisi yang menangani dinas teknis yaitu teman-teman Komisi IV, kemarin hadir bersama Pak Rachmat,” jelasnya.
Di bidang pendapatan daerah, Ketua Komisi III DPRD Tangsel, Made Laksmi, menekankan pentingnya pencapaian target pendapatan yang dikelola oleh perangkat daerah terkait.
Sebagai komisi yang membidangi dinas-dinas penghasil, Komisi III berupaya memastikan kebijakan fiskal berjalan sesuai sasaran dan mampu mendukung kebutuhan pembangunan serta pelayanan publik.
“Kita memastikan setiap kebijakan fiskal dan pelayanan publik berjalan tepat sasaran, transparan, serta memberikan manfaat nyata bagi seluruh warga Tangerang Selatan,” terang Made.
Adapun Ketua Komisi IV DPRD Tangsel, Rachmat Hidayat, mengatakan pihaknya terbuka terhadap forum dialog dan tanya jawab untuk menampung berbagai aspirasi masyarakat. Komisi IV juga siap menjembatani kebutuhan warga dengan pemerintah daerah agar persoalan yang muncul dapat ditindaklanjuti.
Salah satu isu yang menjadi sorotan Komisi IV adalah penanganan banjir. Rachmat mengingatkan agar pekerjaan infrastruktur dan upaya penanggulangan banjir tidak mengalami keterlambatan, mengingat wilayah Tangsel mulai memasuki musim penghujan.
Menurut dia, penyelesaian persoalan banjir harus dilakukan secara optimal dan menyeluruh di setiap wilayah agar manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
“Terkait solusi banjir, diingatkan agar pekerjaan di lapangan tidak mengalami keterlambatan karena sudah memasuki musim penghujan. Penyelesaian masalah banjir di setiap wilayah harus benar-benar optimal dan tuntas agar dampaknya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat setempat,” kata Rachmat.
Selain membahas kinerja komisi, kegiatan tersebut juga menyoroti peran Badan Kehormatan dalam menjaga integritas dan kedisiplinan anggota legislatif.
Ketua Badan Kehormatan DPRD Tangsel, Zulham Firdaus, mengatakan pihaknya berpedoman pada Kode Etik Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tertib DPRD dalam menjalankan tugas dan kewenangannya.
Menurut Zulham, pedoman tersebut menjadi landasan bagi Badan Kehormatan untuk memfasilitasi, mengonfirmasi, serta menjalin komunikasi dengan anggota DPRD terkait kegiatan dan keputusan yang telah disepakati melalui musyawarah.
“Sebagai penjaga marwah anggota DPRD, Badan Kehormatan berkomitmen mendukung peningkatan sistem komunikasi laporan secara internal,” ujarnya.
Ia menambahkan, sebagai lembaga publik, DPRD harus terus memperkuat kinerja yang bersinergi dan kolaboratif. Setiap anggota dewan juga diharapkan menjalankan tugas sesuai kewenangan, jalur, dan prosedur yang berlaku.
Melalui kegiatan coffee morning tersebut, DPRD Tangsel berharap komunikasi dengan insan pers semakin terbuka. Forum ini sekaligus menjadi sarana untuk menyampaikan kinerja legislatif dan mendorong pengawasan terhadap berbagai persoalan yang membutuhkan perhatian pemerintah daerah. (Idris Ibrahim)