Habib Idrus Desak OJK Percepat Reformasi Pasar Modal Usai IHSG Anjlok
Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi PKS, Habib Idrus Salim Aljufri, mendesak OJK mempercepat reformasi pasar modal guna memperkuat transparansi, pengawasan perdagangan saham, dan perlindungan investor. (Foto: Ist) JAKARTA | TD — Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi PKS, Habib Idrus Salim Aljufri, mendesak Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mempercepat reformasi pasar modal setelah Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) anjlok 8,01 persen hingga memicu penghentian sementara perdagangan (trading halt) di Bursa Efek Indonesia (BEI), Jumat (16/10/2026).
IHSG merosot ke level 5.393,92 sehingga perdagangan saham dihentikan selama 30 menit. Gejolak tersebut terjadi di tengah langkah Morgan Stanley Capital International (MSCI) membuka konsultasi terkait usulan penurunan klasifikasi pasar saham Indonesia dari Emerging Market menjadi Standalone Market.
Habib Idrus menilai tekanan di pasar modal tersebut harus menjadi momentum bagi OJK dan BEI untuk mengevaluasi tata kelola, transparansi, serta integritas perdagangan saham di Indonesia.
Meski demikian, usulan perubahan klasifikasi oleh MSCI belum menjadi keputusan final. Pelaku pasar masih memiliki kesempatan menyampaikan masukan hingga 30 April 2027, sedangkan keputusan dijadwalkan diumumkan sebelum 30 Juni 2027.
”Artinya, masih terdapat ruang bagi Indonesia untuk menunjukkan perbaikan yang nyata,” ujarnya.
Habib Idrus meminta OJK memprioritaskan lima langkah reformasi untuk memperkuat kredibilitas pasar modal nasional. Pertama, memperkuat transparansi kepemilikan saham atau beneficial ownership agar struktur kepemilikan perusahaan tercatat dapat diketahui secara lebih jelas.
Kedua, memastikan kualitas free float atau porsi saham yang tersedia untuk diperdagangkan oleh publik. Ketiga, memperketat pengawasan terhadap praktik manipulasi perdagangan saham yang berpotensi merugikan investor.
Keempat, meningkatkan keterbukaan informasi emiten agar investor memperoleh informasi yang memadai dalam mengambil keputusan. Kelima, menyusun peta jalan reformasi pasar modal dengan target terukur dan tenggat waktu yang jelas.
”OJK harus membuktikan bahwa reformasi pasar modal bukan sekadar memenuhi daftar persyaratan MSCI,” katanya.
Ia menegaskan, penegakan hukum terhadap praktik manipulasi saham harus dilakukan secara konsisten dan memberikan efek jera. Langkah tersebut dinilai penting untuk menjaga integritas pasar sekaligus melindungi investor, khususnya investor ritel, dari praktik perdagangan yang merugikan.
Di tengah volatilitas pasar, Habib Idrus juga mengimbau investor ritel agar tetap tenang dan tidak terburu-buru mengambil keputusan. Ia mengingatkan pentingnya mempertimbangkan fundamental emiten serta memahami risiko investasi sebelum melakukan transaksi.
Menurut data OJK yang dikutip dalam pernyataannya, jumlah investor pasar modal bertambah 1,03 juta pada September 2026, sehingga mencapai sekitar 32,17 juta investor. Pertumbuhan tersebut, kata dia, perlu diimbangi dengan peningkatan literasi keuangan dan penguatan perlindungan investor.
Sebagai anggota Komisi XI DPR RI, Habib Idrus turut mendorong OJK dan BEI melaporkan perkembangan reformasi pasar modal secara berkala. Pelaporan tersebut diperlukan agar publik dapat memantau pelaksanaan pembenahan sekaligus menilai efektivitas kebijakan yang diambil.
”Kepercayaan investor tidak bisa dibangun hanya dengan pernyataan,” ujarnya. (*)
Pos terkait
Pos Terbaru
