Survei IPO: Publik Terima Program MBG, tapi Mayoritas Tak Puas dengan Pengelolaannya
Infografis survei IPO mengenai persepsi publik terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG). (Infografis dibuat menggunakan kecerdasan buatan/AI). JAKARTA | TD — Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dikenal luas oleh masyarakat, tetapi pelaksanaannya masih menuai ketidakpuasan. Temuan survei Indonesia Political Opinion (IPO) menunjukkan hanya 26 persen responden yang menyatakan puas atau sangat puas terhadap program tersebut, sementara 63 persen menyatakan tidak puas atau sangat tidak puas.
Direktur Eksekutif IPO Dedi Kurnia Syah mengatakan temuan tersebut menunjukkan adanya anomali dalam persepsi publik terhadap MBG. Menurut dia, masyarakat pada dasarnya menerima gagasan pemerintah menghadirkan program makan bergizi bagi anak sekolah, tetapi penilaian berubah ketika yang dievaluasi adalah pelaksanaan program.
“Publik itu senang dengan adanya program MBG, tetapi publik tidak senang dengan cara mengelolanya,” kata Dedi dalam konferensi pers di Jakarta, Sabtu (8/8/2026).
Survei nasional IPO dilakukan pada 27 Juli hingga 3 Agustus 2026 terhadap 1.200 responden. Responden dipilih menggunakan metode multistage random sampling, dengan tingkat kepercayaan 95 persen dan margin of error sekitar ±2,9 persen.
Dalam desain sampling, IPO terlebih dahulu menentukan primary sampling unit (PSU) di sejumlah kelurahan/desa. Pada setiap kelurahan/desa dipilih secara acak lima RT, kemudian dua keluarga dari setiap RT dan satu responden dari setiap keluarga. Responden berusia minimal 17 tahun atau sudah menikah, dengan pembagian laki-laki dan perempuan 50:50.
Awareness Tinggi, Penerima Jauh Lebih Sedikit
Gambar: Slide Presentasi IPO
Dalam survei tersebut, 41 persen responden mengaku mengetahui MBG tetapi bukan penerima. Sementara itu, 22 persen masuk kategori “tahu, penerima”.
“Yang tahu tetapi responden bukan penerima itu 41 persen, tinggi sekali. Jadi responden hanya tahu, tapi bukan penerima MBG,” ujar Dedi.
Selain itu, 14 persen responden mengetahui MBG karena menyaksikan ada yang menerima, 12 persen mengetahui tetapi tidak menyaksikan secara langsung, 9 persen hanya mengetahui nama program, dan 2 persen mengaku tidak mengetahui MBG sama sekali.
Jika tiga kelompok pertama—penerima 22 persen, bukan penerima 41 persen, dan mengetahui karena melihat pihak lain menerima 14 persen—digabung, tingkat pengetahuan terhadap MBG mencapai 77 persen.
Dedi menilai angka 2 persen yang sama sekali tidak mengetahui MBG tetap perlu diperhatikan meski relatif kecil.
“Masih ada orang Indonesia yang sama sekali mungkin tidak terpapar informasi tentang MBG, meskipun porsinya hanya 2 persen,” katanya.
Hanya 26 Persen Puas
Ketika ditanya mengenai tingkat kepuasan terhadap MBG, 26 persen responden menyatakan puas atau sangat puas. Rinciannya, 25 persen menyatakan puas dan 1 persen sangat puas.
Sebaliknya, 63 persen menyatakan tidak puas atau sangat tidak puas, terdiri atas 51 persen tidak puas dan 12 persen sangat tidak puas. Sebanyak 11 persen lainnya tidak tahu atau tidak menjawab.
Gambar: Slide Presentasi IPO
Menurut Dedi, kondisi tersebut menarik karena MBG justru menjadi salah satu faktor yang berkontribusi terhadap kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Prabowo.
“Satu sisi orang puas dengan presiden karena menghadirkan MBG, tapi begitu MBG-nya sendiri dinilai, mereka sebetulnya mayoritas juga tidak puas,” ujarnya.
Dedi menilai temuan itu memperlihatkan bahwa persoalan MBG bukan terletak pada penerimaan terhadap tujuan program, melainkan pada cara program tersebut dijalankan.
“Mereka menerima bahwa pemerintah mengadakan program makan bergizi gratis untuk anak-anak sekolah, untuk siswa. Tetapi begitu diberi penilaian terkait dengan MBG-nya langsung, mereka menjadi penolak,” kata dia.
Mayoritas Menilai MBG Tak Perlu Dilanjutkan
Sikap kritis publik juga terlihat dari pandangan mengenai keberlanjutan program.
Sebanyak 9 persen responden menilai MBG perlu dilanjutkan dengan evaluasi, 7 persen karena banyak siswa membutuhkan, 11 persen menginginkan program diberikan dalam bentuk uang tunai, dan 8 persen menginginkan pengelolaan dilakukan sekolah.
Gambar: Slide Presentasi IPO
Sementara itu, 24 persen menilai program tidak perlu dilanjutkan karena pemborosan, 16 persen karena banyak masalah, 21 persen karena dinilai menjadi lahan korupsi, dan 3 persen menginginkan MBG dihentikan sama sekali.
Jika seluruh pilihan yang menyatakan tidak perlu atau dihentikan dijumlahkan, angkanya mencapai 64 persen. Sementara seluruh opsi yang menginginkan program tetap dilanjutkan mencapai 35 persen, dan 1 persen tidak tahu atau tidak menjawab.
“Secara kolektif mayoritas publik menginginkan dihentikan,” katanya.
Namun, Dedi menekankan bahwa masyarakat yang masih menginginkan MBG dilanjutkan pun memberikan sejumlah catatan.
“Mereka juga memberikan catatan supaya ada evaluasi atau ada perubahan dari sistem MBG itu,” ujarnya.
Kualitas Menu Masih Dipertanyakan
IPO juga mengukur persepsi responden penerima MBG terhadap menu yang diberikan. Basis responden penerima tercatat 22 persen. Dari kelompok tersebut, 86 persen menyatakan mengetahui, mendengar, atau pernah menyaksikan menu dalam paket MBG, sedangkan 14 persen tidak.
Dalam penilaian terhadap kandungan gizi menu, 58 persen menilai menu telah memenuhi gizi yang baik. Sebanyak 35 persen menilai belum memenuhi, sedangkan 7 persen tidak tahu atau tidak memberikan penilaian.
“Yang punya keyakinan memenuhi hanya 58 persen. Kemudian yang punya keyakinan bahwa menu tersebut belum memenuhi gizi itu 35 persen,” kata Dedi.
Gambar: Slide Presentasi IPO
Menurut dia, temuan tersebut menunjukkan persepsi masyarakat mengenai kualitas MBG belum sepenuhnya solid. Keraguan tidak hanya menyangkut menu, tetapi juga tata kelola program.
Persepsi Korupsi Jadi Alarm
Salah satu temuan yang menonjol adalah persepsi bahwa MBG berpotensi menjadi lahan korupsi. Sebanyak 21 persen responden menyatakan MBG tidak perlu dilanjutkan karena dianggap menjadi lahan korupsi.
“Mereka yang tahu MBG itu sudah yakin bahwa MBG itu jadi lahan korupsi,” ujar Dedi.
Menurutnya, persepsi tersebut harus menjadi perhatian pemerintah karena keberhasilan program tidak hanya ditentukan oleh manfaat yang ditawarkan, tetapi juga tingkat kepercayaan publik terhadap institusi yang menjalankannya.
Kepercayaan kepada Kepala BGN Belum Kuat
Persoalan kepercayaan juga terlihat ketika responden diminta menilai kemampuan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono memimpin lembaga tersebut.
Sebanyak 6 persen responden menyatakan sangat percaya dan 32 persen percaya, sehingga tingkat kepercayaan mencapai 38 persen.
Sebaliknya, 47 persen menyatakan tidak percaya dan 10 persen sangat tidak percaya, sedangkan 5 persen tidak tahu atau tidak menjawab.
Dedi mengatakan pemerintah perlu membangun keyakinan publik terhadap pengelolaan MBG dan BGN.
“Dukungan publik itu penting, karena nanti akan berkaitan dengan konsolidasi di tingkat masyarakat,” ujarnya.
Temuan survei tersebut memperlihatkan adanya jarak antara penerimaan terhadap gagasan program dan kepuasan terhadap implementasinya. MBG telah dikenal luas oleh masyarakat, tetapi pelaksanaannya masih menghadapi persoalan kepuasan, kualitas menu, tata kelola, serta kepercayaan publik terhadap lembaga pengelolanya. (Rom)
Pos terkait
Pos Terbaru
