PAD Kabupaten Tangerang Naik Rp466 Miliar, DPRD Bahas Perubahan KUA-PPAS 2026

TANGERANG | TD — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tangerang mulai membahas usulan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) sebagai dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Perubahan Tahun Anggaran 2026. Salah satu poin penting dalam perubahan tersebut adalah meningkatnya target Pendapatan Asli Daerah (PAD) sehingga total pendapatan daerah bertambah Rp466,37 miliar.

Usulan perubahan KUA-PPAS itu disampaikan Bupati Tangerang Moch. Maesyal Rasyid dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Tangerang yang digelar di Gedung DPRD, Kamis (6/8/2026).

Baca Juga

6 hari  lalu

80 Surat Kuasa Khusus BPJS Ketenagakerjaan Diserahkan ke Kejari Kabupaten Tangerang

142 Nazwa

Rapat dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Tangerang Muhammad Amud didampingi Wakil Ketua Kholid Ismail, Astayudin, dan H. Ahmad Baedhowi. Hadir pula Bupati Moch. Maesyal Rasyid beserta jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).

Dalam pemaparannya, Bupati Maesyal Rasyid menjelaskan, perubahan KUA-PPAS dilakukan sebagai respons atas perkembangan pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2026 yang memengaruhi asumsi dasar penyusunan anggaran, baik dari sisi pendapatan, belanja, maupun pembiayaan daerah.

Menurutnya, penyesuaian anggaran diperlukan untuk mengakomodasi dinamika penyelenggaraan pemerintahan, mempercepat pembangunan daerah, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta mengoptimalkan pelaksanaan program prioritas yang selaras dengan Program Asta Cita Pemerintah Pusat.

Baca Juga

3 hari  lalu

BMKG: Hujan Ringan Berpotensi Guyur 10 Kecamatan di Kabupaten Tangerang, Senin 3 Agustus 2026

217 Redaksi

“Perubahan KUA dan PPAS ini mengacu pada Pasal 161 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang mengatur kondisi-kondisi yang memperbolehkan dilakukannya perubahan APBD,” ujar Maesyal.

Ia menegaskan, perubahan anggaran tetap diarahkan untuk mendukung tema pembangunan Kabupaten Tangerang Tahun 2026, yakni Penguatan Ekonomi dan Sumber Daya Manusia melalui Kolaborasi Antar Sektor untuk Menciptakan Pondasi Ketahanan Pangan, sekaligus mendukung pencapaian target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tangerang 2025–2029.

Selain itu, penyusunan kebijakan anggaran juga memperhatikan prinsip efisiensi belanja sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025.

Dalam rancangan perubahan KUA-PPAS tersebut, kemampuan keuangan daerah mengalami peningkatan. Total pendapatan daerah yang semula ditargetkan sebesar Rp8,29 triliun naik menjadi Rp8,76 triliun, atau bertambah Rp466,37 miliar (5,62 persen).

Kenaikan tersebut ditopang oleh meningkatnya target PAD dari Rp5,28 triliun menjadi Rp5,55 triliun, serta pendapatan transfer yang naik dari Rp3 triliun menjadi Rp3,20 triliun.

Di sisi belanja, Pemerintah Kabupaten Tangerang mengusulkan kenaikan dari Rp8,74 triliun menjadi Rp9,43 triliun, atau bertambah Rp688,24 miliar. Tambahan anggaran itu akan dialokasikan untuk belanja operasi, belanja modal, belanja transfer, dan belanja tidak terduga.

Konsekuensinya, defisit anggaran juga meningkat dari Rp450 miliar menjadi Rp671,86 miliar. Defisit tersebut direncanakan ditutup melalui pemanfaatan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2025 berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Dalam perubahan KUA-PPAS 2026 ini, Pemerintah Kabupaten Tangerang juga tidak mengalokasikan pengeluaran pembiayaan untuk penyertaan modal maupun pembiayaan lainnya.

Maesyal turut mengapresiasi sinergi antara DPRD dan Pemerintah Kabupaten Tangerang dalam menjaga tata kelola keuangan daerah. Menurutnya, kolaborasi tersebut kembali mengantarkan Kabupaten Tangerang meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK untuk ke-18 kalinya secara berturut-turut.

Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Tangerang Muhammad Amud mengatakan, usulan perubahan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2026 selanjutnya akan dibahas bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) sebelum ditetapkan sebagai dasar penyusunan RAPBD Perubahan 2026.

“Hasil pembahasan tersebut nantinya akan ditetapkan menjadi KUA-PPAS sebagai dasar penyusunan RAPBD Perubahan Tahun Anggaran 2026,” kata Amud. (Jay/Red)