Bangun Mental dan Karakter Siswa, Tangsel Gandeng Psikolog Indonesia
Wakil Wali Kota Tangerang Selatan bersama jajaran Dindikbud dan HIMPSI berfoto bersama usai kegiatan kolaborasi penguatan karakter dan kesehatan mental siswa. (Foto: Ist) KOTA TANGSEL | TD — Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Tangsel) terus memperkuat kualitas pendidikan dengan menggandeng Perhimpunan Psikolog Indonesia (HIMPSI) melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud), Rabu (8/4/2026).
Wakil Wali Kota Tangsel, Pilar Saga Ichsan, mengatakan kolaborasi ini difokuskan pada pembentukan karakter dan kesehatan mental peserta didik, tidak hanya pada aspek akademik semata.
Menurutnya, fondasi pendidikan harus dibangun secara menyeluruh, mencakup kemampuan akademik, pembentukan karakter, hingga kondisi psikologis anak.
“Kerja sama HIMPSI dengan Dinas Pendidikan Kota Tangsel bertujuan meningkatkan mutu pelayanan pendidikan, khususnya kualitas anak-anak kita, baik dari sisi budaya maupun psikologi pendidikan,” ujarnya.
Pilar menegaskan, pendekatan psikologis menjadi hal penting agar peserta didik memiliki ketahanan mental serta karakter yang kuat sebagai bekal menghadapi masa depan. Karena itu, pemerintah terus mendorong berbagai program yang mendukung terciptanya lingkungan belajar yang sehat.
Salah satu upaya tersebut diwujudkan melalui program Sekolah Aman dan Nyaman yang tengah dijalankan di Tangsel. Program ini merupakan tindak lanjut arahan pemerintah pusat guna memastikan peserta didik merasa aman dan terlindungi di lingkungan sekolah.
Selain itu, peran guru serta pengawasan yang optimal menjadi kunci utama dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang kondusif. Ia juga menegaskan tidak ada toleransi terhadap segala bentuk kekerasan maupun pelecehan di sekolah.
“Jika terjadi, akan kami berikan sanksi tegas dan diproses secara hukum. Tidak ada toleransi,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Dindikbud Tangsel, Deden Deni, menyampaikan bahwa kegiatan ini menjadi ajang evaluasi sekaligus penyamaan persepsi antara pemerintah pusat, daerah, serta para pemangku kepentingan pendidikan.
“Fokus utama saat ini adalah implementasi program 2026, terutama dalam menciptakan budaya sekolah yang aman dan nyaman, mengingat masih adanya kasus kekerasan di lingkungan pendidikan,” ucapnya.
Deden mengakui, penanganan kasus selama ini kerap memerlukan waktu karena belum semua sekolah memahami mekanisme penyelesaian konflik. Namun kini, sistem penanganan telah diperkuat dan lebih terstruktur dengan melibatkan berbagai pihak, mulai dari sekolah hingga Dinas Pendidikan sebagai koordinator.
Meski demikian, ia menekankan pentingnya langkah pencegahan melalui edukasi serta peningkatan kepedulian bersama, termasuk deteksi dini terhadap perubahan perilaku siswa.
“Yang terpenting adalah pencegahan agar masalah tidak terjadi sejak awal,” pungkasnya. (Idris Ibrahim/Red)
Pos terkait
Pos Terbaru
....
..
...
.
