Gubernur Andra Soni Apresiasi Relawan Pos Pengamanan Lebaran di Kota Serang, Arus Mudik Banten Lancar

KOTA SERANG | TD – Relawan yang bertugas di Pos Pengamanan Lebaran di Kota Serang mendapat apresiasi dari Gubernur Banten, Andra Soni, bersama Kapolda Banten, Hengki. Penghargaan tersebut diberikan atas kesiapsiagaan para relawan yang terus memberikan pelayanan dan bantuan kepada masyarakat selama perayaan Idulfitri.

Keduanya datang bersama unsur Forkopimda dan jajaran Pemerintah Kota Serang untuk meninjau langsung pelaksanaan pengamanan arus mudik. Hingga saat ini, pengamanan dinilai berjalan tertib dan lancar, terutama di wilayah Provinsi Banten yang menjadi jalur utama pemudik menuju Sumatra.

“Atas nama Pemerintah Provinsi dan masyarakat Banten, saya menyampaikan terima kasih kepada Polda Banten, Danrem 064 Maulana Yusuf, Danlanal, serta seluruh pihak yang telah bekerja sama menjaga kelancaran arus mudik,” ujar Andra Soni, Jumat (20/3/2026).

Ia menilai pengamanan mudik sejauh ini berlangsung kondusif tanpa kendala berarti. Ia pun berharap pengamanan arus balik nanti dapat berjalan sesuai rencana sehingga masyarakat dapat kembali dengan aman dan nyaman.

Di lokasi yang sama, relawan Palang Merah Indonesia (PMI) Kota Serang, Ubaidillah, menyampaikan bahwa kunjungan gubernur dan jajaran menjadi penyemangat bagi para relawan yang sedang bertugas. Ia mengaku bangga karena para petugas di pos pengamanan mendapat perhatian langsung dari pimpinan daerah.

“Alhamdulillah, kunjungan ini sangat memotivasi kami. Kepedulian seperti ini harus terus dipertahankan bahkan ditingkatkan di tahun-tahun berikutnya,” katanya.

Sementara itu, Kapolda Banten Irjen Hengki memastikan pengamanan arus mudik maupun aktivitas masyarakat berlangsung aman dan terkendali, termasuk di sejumlah titik strategis seperti Pelabuhan Merak, Pelabuhan KBS, Pelindo Ciwandan, dan Bojonegara.

Ia menegaskan, kondisi keamanan yang terjaga di Banten sangat penting untuk mendukung kelancaran pembangunan yang direncanakan oleh pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten dan kota. (*)