Abraham Garuda Laksono Soroti Birokrasi Reaktivasi BPJS PBI Usai Advokasi Pasien di Pandeglang
Anggota DPRD Banten, Abraham Garuda Laksono, saat mengunjungi dan memberikan perhatian langsung kepada pasien, Djajahari, di kediamannya di Pandeglang. Kunjungan ini sebagai bentuk advokasi dan penegasan pentingnya layanan kesehatan yang cepat dan mudah diakses. (Foto: Ist)PANDEGLANG | TD — Anggota DPRD Banten Fraksi PDI Perjuangan, Abraham Garuda Laksono, menyoroti birokrasi reaktivasi BPJS PBI yang dinilainya masih berbelit usai mengadvokasi seorang pasien di Pandeglang yang sempat kesulitan mendapatkan layanan kesehatan karena status kepesertaannya nonaktif.
Pada Selasa (24/2/2026), Abraham mendatangi kediaman Djajahari di Kampung Cicadas, Pandeglang. Dalam kunjungan tersebut, ia memastikan kondisi kesehatan pasien sekaligus mendengar langsung cerita terkait proses administrasi pasca perawatan di RSUD Banten.
Djajahari sebelumnya mengalami kecelakaan kerja yang menyebabkan jari telunjuknya putus. Saat hendak menjalani perawatan, relawan kesehatan mendapati status BPJS PBI miliknya tidak aktif. Kondisi itu membuat proses administrasi tersendat dan keluarga sempat dihadapkan pada opsi pembiayaan mandiri.
Mendapat laporan tersebut, Abraham yang juga menjabat Wakil Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Banten turun langsung melakukan advokasi. Ia berkoordinasi dengan pihak rumah sakit, BPJS, serta instansi terkait guna memastikan hak pasien kembali terpenuhi. Setelah melalui proses yang cukup panjang, kepesertaan BPJS PBI Djajahari akhirnya berhasil diaktifkan kembali.
Dari pengalaman tersebut, Abraham menilai mekanisme reaktivasi BPJS PBI masih perlu pembenahan serius. Ia menegaskan, dalam kondisi darurat masyarakat tidak seharusnya dipusingkan oleh proses birokrasi yang panjang.
“Dalam situasi mendesak, mekanisme reaktivasi harus cepat dan sederhana agar warga kecil tidak semakin terbebani,” tegasnya.
Menurutnya, persoalan layanan kesehatan bukan sekadar administrasi, tetapi menyangkut kepastian negara hadir ketika rakyat membutuhkan pertolongan. Ia meminta pemerintah, mulai dari pusat hingga kabupaten/kota, melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem reaktivasi BPJS PBI agar lebih responsif dan ramah bagi peserta dari kalangan kurang mampu.
Selain mendorong perbaikan sistem, Abraham juga menekankan pentingnya peningkatan kesejahteraan tenaga medis. Ia menilai dokter dan perawat merupakan garda terdepan pelayanan kesehatan yang bekerja dalam tekanan dan risiko tinggi.
“Kita ingin pelayanan semakin baik. Maka kesejahteraan tenaga medis juga harus menjadi perhatian karena mereka adalah ujung tombak pelayanan kesehatan,” ujarnya.
Kunjungan tersebut menjadi penegasan bahwa akses kesehatan bagi masyarakat miskin tidak boleh tersandera persoalan administratif. Kasus Djajahari menjadi pengingat bahwa reformasi birokrasi layanan publik, khususnya di sektor kesehatan, masih menjadi pekerjaan rumah yang harus segera dituntaskan. (*)
Pos terkait
