Stimulus Rp24 Triliun Digelontorkan dari Pemerintah Pusat, Efektivitasnya Masih Jadi Pertanyaan
Stimulus Rp 24 triliun dari pemerintah pusat bertujuan memperkuat perekonomian masyarakat tingkat bawah sejak awal Juni, tetapi dampaknya dipertanyakan. (Foto: Freepik)KESEJAHTERAAN SOSIAL | TD – Di tengah berbagai tekanan ekonomi yang terasa oleh masyarakat bawah, kebijakan stimulus Rp24,4 triliun yang baru saja digelontorkan pemerintah pusat mengundang beragam respons. Bagi sebagian kalangan, ini dianggap sebagai langkah konkret yang patut diapresiasi. Namun bagi kelompok lain—terutama masyarakat kecil yang tak pernah tersentuh bantuan—stimulus ini hanyalah deretan angka besar yang tidak pernah benar-benar hadir dalam kehidupan mereka. Pertanyaannya, apakah stimulus ini benar-benar menjawab kebutuhan rakyat, atau hanya berputar di lingkaran elite kebijakan?
Pemerintah pusat resmi mengumumkan peluncuran stimulus ekonomi senilai Rp24,44 triliun pada 2 Juni 2025. Penggelontoran stimulus ini untuk menjaga daya beli masyarakat, terutama menjelang libur sekolah, Idul Adha, dan tahun ajaran baru. Program ini mencakup berbagai bentuk bantuan seperti diskon tarif tol dan transportasi umum, penambahan bantuan sosial, bantuan subsidi upah, serta potongan iuran jaminan kecelakaan kerja.
Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan bahwa kebijakan ini merupakan rancangan pemerintah untuk memperkuat konsumsi rumah tangga, yang selama ini menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi nasional. Ia juga menegaskan bahwa kebijakan ini merupakan hasil arahan langsung Presiden Prabowo Subianto agar momentum pemulihan ekonomi tetap terjaga, dengan target pertumbuhan ekonomi kuartal II tetap mendekati lima persen.
Stimulus senilai Rp24,44 triliun ini bersumber dari dua skema pembiayaan: Rp23,59 triliun dari APBN dan Rp850 miliar dari non-APBN. Pelaksanaannya telah terjadwal berlangsung selama dua bulan, yaitu pada Juni dan Juli 2025. Pemerintah berharap, lewat dorongan fiskal ini, masyarakat terdorong untuk kembali belanja dan sektor usaha kembali bergerak lebih cepat.
Di Banten, Masyarakat Kecil Kurang Merasakan Dampak Stimulus Ekonomi Pemerintah Pusat
Namun demikian, di sejumlah daerah seperti Provinsi Banten, respons atas kebijakan ini masih terbagi. Data dari Bank Indonesia Provinsi Banten menunjukkan bahwa konsumsi rumah tangga masih menjadi penyumbang terbesar pertumbuhan ekonomi daerah. Yakni mencapai lebih dari 52 persen terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Banten. Meski begitu, pertumbuhan ekonomi Banten pada triwulan I 2024 tercatat hanya 4,51 persen (yoy), atau lebih rendah daripada periode sebelumnya.
Kepala Kantor Perwakilan BI Banten Ameriza M. Moesa, dalam laporan ekonomi kuartalan 2024, menyatakan bahwa konsumsi rumah tangga di wilayah ini belum sepenuhnya pulih. Menurutnya, pemulihan daya beli masyarakat perlu terus mendapat dukungan dari kebijakan fiskal maupun stabilitas harga barang pokok.
Di sisi lain, beberapa pengamat menilai bahwa keberhasilan stimulus tidak hanya bergantung pada besarnya anggaran, melainkan juga pada kecepatan realisasi dan ketepatan sasaran. Pengalaman sebelumnya menunjukkan bahwa sebagian kelompok masyarakat—terutama kelas menengah dan sektor informal—sering kali tidak menjadi prioritas dalam program bantuan ekonomi.
Seorang warga Karawaci, Kota Tangerang, yang tidak ingin disebut namanya (38 tahun), berprofesi sebagai ibu rumah tangga, mengaku baru mengetahui adanya stimulus dari pemberitaan media. Ia menyampaikan keraguannya terhadap dampak nyata kebijakan tersebut.
“Kalau bantuan itu ada, ya bagus. Tapi biasanya yang dapat hanya orang-orang tertentu. Kami ini yang hidup pas-pasan tapi gak masuk data bantuan, gak pernah kebagian,” ujarnya.
Ia juga mempertanyakan relevansi stimulus berupa diskon tol dan transportasi umum.
“Kami gak pernah naik tol, paling naik motor sendiri ke pasar. Mau diskon tarif bus atau kereta, ya kami jarang pakai juga. Lebih baik harga beras sama minyak aja yang distabilkan.”
Ia menambahkan bahwa sejauh ini belum terlihat perubahan signifikan di awal Juni ini.
“Kalau memang ada program, ya harus ada penjelasan ke masyarakat bawah. Jangan cuma melalui pengumuman di TV, tapi pelaksanaannya entah ke mana.”
Meskipun masih terlalu dini untuk menilai efektivitasnya secara menyeluruh, stimulus ini menjadi harapan untuk memberikan dampak positif terhadap konsumsi rumah tangga, termasuk di daerah seperti Tangerang dan sekitarnya. Dan, pemerintah daerah sudah seharusnya aktif mengawal pelaksanaan program agar manfaatnya dapat terasa secara merata.
Pemerintah Pusat Harus Memastikan Stimulus Ekonomi Tepat Sasaran
Melihat geliat ekonomi dari sisi masyarakat bawah, kebijakan fiskal tidak cukup hanya menjadi rancangan dari balik meja kementerian. Pemerintah harus benar-benar hadir di tengah rakyat, tidak sekadar menyalurkan dana, tapi memastikan mereka yang paling rentan benar-benar menjadi penerima manfaat. Jika tidak, Rp24 triliun hanya akan menjadi headline tanpa dampak nyata. Harapan rakyat sederhana: harga bahan pokok stabil, pendapatan cukup, dan kebijakan terasa adil. Apakah stimulus ini mampu mewujudkan itu? Dua bulan ke depan akan menjadi ujian nyata, bukan hanya bagi pemerintah, tapi juga bagi kepercayaan publik terhadap arah ekonomi negara ini.
Penulis: Yuta Adelina, Mahasiswa Prodi Ilmu Pemerintahan, FISIP, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
Editor: Patricia
Pos terkait
