Warisan Pahit Kolonialisme: Struktur Kekuasaan dan Ketimpangan di Indonesia
Ilustrasi ketimpangan sosial dan ekonomi. (Foto: Wisnu Phaewchimplee/Pexels)OPINI | TD — Kolonialisme Belanda di Indonesia meninggalkan warisan yang kompleks dan berdampak jangka panjang pada sistem politik negara. Bukan sekadar kenangan sejarah, dampak kolonialisme membentuk struktur kekuasaan, menciptakan ketimpangan ekonomi dan sosial, dan terus mempengaruhi jalannya demokrasi hingga saat ini.
Argumentasi ini akan menelusuri bagaimana warisan tersebut membentuk sistem politik Indonesia, didukung oleh data dan fakta yang relevan.
1. Pembentukan Birokrasi Terpusat dan Lemahnya Pemerintahan Lokal
Sistem pemerintahan kolonial Belanda menciptakan birokrasi terpusat yang kuat di Jakarta, sementara pemerintahan lokal dilemahkan dan difungsikan sebagai alat kontrol.
Hal ini terlihat jelas dalam struktur pemerintahan Hindia Belanda, di mana kekuasaan terkonsentrasi di tangan Gubernur Jenderal dan badan-badan pemerintahan kolonial. Setelah kemerdekaan, struktur ini tetap bertahan, mengakibatkan:
Desentralisasi yang Tidak Efektif: Meskipun terdapat upaya desentralisasi, kekuasaan dan sumber daya tetap terkonsentrasi di pemerintah pusat. Data menunjukkan bahwa alokasi anggaran dan pengambilan keputusan penting masih didominasi oleh pemerintah pusat, melemahkan pemerintahan daerah dalam menjalankan fungsinya.
Korupsi dan Kolusi: Sistem terpusat yang kurang transparan dan akuntabel rentan terhadap korupsi dan kolusi. Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia, meskipun menunjukkan peningkatan, masih relatif rendah dibandingkan negara-negara lain di dunia. Pada tahun 2023, Indonesia menempati posisi ke-115 di antara 180 negara. Peringkat ini setara dengan beberapa negara lain seperti Ekuador, Malawi, Filipina, Sri Lanka, dan Turki.
2. Pengukuhan Oligarki dan Patronase
Kolonialisme menciptakan sistem patronase yang menguntungkan segelintir elit. Elit lokal yang berkolaborasi dengan Belanda mendapatkan privilese dan kekuasaan, membentuk oligarki yang bertahan hingga pasca kemerdekaan. Hal ini terlihat dalam:
Konsentrasi Kekayaan: Tingkat ketimpangan ekonomi yang terjadi di Indonesia tergolong cukup signifikan dan mengalami peningkatan yang lebih cepat dibandingkan dengan banyak negara di Asia Timur lainnya. Data World Bank, dalam rentang waktu antara tahun 2003 hingga 2010, kelompok 10 persen yang paling kaya di Indonesia mengalami peningkatan konsumsi sebesar 6% setiap tahunnya, setelah dikoreksi dengan inflasi.
Akses Terbatas terhadap Pendidikan dan Kesehatan: Warisan kolonial juga terlihat dalam ketimpangan akses terhadap pendidikan dan kesehatan. Data BPS (2023) menunjukkan disparitas yang signifikan dalam akses pendidikan dan kesehatan antara daerah perkotaan dan pedesaan, serta antara kelompok masyarakat kaya dan miskin.
3. Lemahnya Partisipasi Politik dan Demokrasi Inklusif:
Sistem politik yang diwarisi dari masa kolonial menciptakan hambatan bagi partisipasi politik yang luas. Hal ini terlihat dalam:
Rendahnya Tingkat Partisipasi Pemilih: Meskipun terdapat kemajuan dalam hal demokrasi prosedural, tingkat partisipasi pemilih masih fluktuatif dan belum sepenuhnya mencerminkan partisipasi politik yang demokratis dan inklusif.
Dominasi Elit dalam Politik: Elit politik, seringkali berasal dari latar belakang yang sama dan terhubung melalui jaringan patronase, mendominasi proses pengambilan keputusan. Hal ini mengakibatkan suara masyarakat, khususnya kelompok marginal, kurang terwakili.
4. Ketimpangan Wilayah:*
Kolonialisme menciptakan ketimpangan ekonomi dan pembangunan yang sangat signifikan antar wilayah. Jawa, sebagai pusat kekuasaan kolonial, mendapatkan perhatian dan pembangunan yang lebih besar dibandingkan daerah lain.
Akibatnya, hingga saat ini, terdapat disparitas pembangunan yang signifikan antara Jawa dan daerah lain di Indonesia.
Kesimpulan
Kolonialisme Belanda di Indonesia tidak hanya meninggalkan jejak sejarah, tetapi juga membentuk struktur kekuasaan dan ketimpangan yang masih terasa hingga saat ini.
Membangun sistem politik yang demokratis, adil, dan inklusif membutuhkan upaya serius untuk mengatasi warisan kolonial ini, termasuk reformasi struktural, penguatan pemerintahan daerah, peningkatan partisipasi politik, dan upaya untuk mengurangi ketimpangan ekonomi dan sosial.
Data dan fakta yang telah dipaparkan menunjukkan urgensi untuk melakukan perubahan sistemik demi mewujudkan cita-cita Indonesia yang merdeka dan sejahtera bagi seluruh rakyatnya.
Penelitian lebih lanjut dan pengumpulan data yang lebih komprehensif diperlukan untuk mengkaji lebih dalam dampak kolonialisme terhadap berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia.
Penulis: Kijatul Khafi, Mahasiswa Prodi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial & Politik, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. (*)
Pos terkait
